Ini Alasan Kerjasama Inggris dan Eks Jajahan Kurang Bersambut

0
47
Bendera negara-negara persemakmuran sudah berkibar di London menjelang dibukanya Commonwealth Head of Government Meeting (CHOGM) pada Kamis Wage pekan ini/CBN News

Nusantara.news, London – Hubungan perdagangan Inggris sudah sangat bergantung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS).  Kini setelah Brexit Inggris mulai melirik peluang bisnisnya ke negara-negara bekas jajahan Inggris yang bergabung dalam Persemakmuran. Sayangnya, keinginan Inggris kurang bersambut. Apa masalahnya?

Pekan ini para pemimpin dari 53 negara Persemakmuran berkumpul di London untuk pertemuan dua tahunan mereka – di bawah kekuasaan simbolik Ratu Elizabeth II yang membawa serta kedua cucunya Pangeran William dan Pangeran Henry. Ini adalah Pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran pertama sejak Inggris – lewat referendum Juni 2016 – menyatakan keluar dari Uni Eropa.

Seorang menteri di bawah kabinet Theresa May, Tariq Ahmad menjelaskan kepada komite anggota parlemen pekan lalu, KTT Persemakmuran memberikan “kesempatan besar” untuk memajukan kesepakatan perdagangan yang baru – di tengah berlarut-larutnya perjanjian perpisahan antara Inggris dan Uni Eropa menuju batas akhir pada Maret 2019 nanti.

“Inggris akan membutuhkan peluang ekspor,” ulas Profesor Alan Winters – direktur Observatorium Kebijakan Perdagangan AS. “Jika mereka tidak mengekspor ke Meksiko atau Korea atau di mana pun, maka bisa jadi ke negara Persemakmuran.”

Namun belum ada titik terang dari negara-negara bekas jajahan Inggris untuk merintis kembali ikatan perdagangan lama. Di satu sisi ada skeptisme di dalam negeri Inggris itu sendiri. Mereka tetap berharap ingin terus berdagang dengan Uni Eropa – tentu saja dengan persyaratan yang kurang menguntungkan. Di sisi lain mereka belum menemukan pengganti mitra dagang baru dengan skala yang sama ketika berdagang dengan Uni Eropa – termasuk peluangnya di negara Persemakmuran.

Persekutuan Simbolik

Ketika Kerajaan Inggris Raya mulai runtuh pada Abad ke-20 – mereka memerlukan konstitusi baru untuk menyikapi tuntutan kemerdekaan dari negara-negara bekas koloninya. Sebuah konsesus baru – setara dengan ibu pertiwi – disetujui pada 1926 dan telah dimodifikasi selama bertahun-tahun untuk memasukkan kriteria etis – seperti hak-hak azasi manusia dan pemerintahan demokratis. Konsesus baru itu selanjutnya disebut Persemakmuran.

Ratu Elizabeth II

Kendati Ratu Inggris adalah Kepala Negara Persemakmuran, namun faktanya dia hanya berkuasa hanya di sekitar 12 pemerintahan saja – antara lain meliputi Kanada, Australia, Skotlandia, Irlandia Utara, Wales, Jamaika, Bahama dan lainnya – dengan praktek pemerintahan yang tidak membutuhkan kesetiaan total kepada Ratu Inggris.

Padahal, bekas negara-negara jajahan Inggris yang berhimpun dalam Persemakmuran teramat luas – terhitung hampir sepertiga dari populasi dunia dengan jumlah penduduk mencapai 2,4 miliar – termasuk India yang berpenduduk 1,26 miliar hingga Tuvalu yang hanya berpenduduk 100 ribu jiwa. Terhitung juga Gambia yang kembali mengumumkan menjadi negara Persemakmuran setelah jatuhnya pemimpin diktator Yahya Jammeh pada Februari lalu.

Inggris Raya sekarang ini tidak berkuasa lagi atas 78% lautan dunia. Skala perekonomiannya terus merosot – bahkan dikalahkan oleh China dan kemungkinan oleh bekas negara koloninya India – setelah marwahnya diambil alih oleh Amerika Serikat paska Perang Dunia II.

Persemakmuran juga bukan merupakan blok perdagangan resmi dengan sistem serikat pabean seperti Uni Eropa. Juga tidak ada jaminan kesamaan perlakuan dalam kewarganegaraan meskipun warga negara asal negeri Persemakmuran yang tinggal di Inggris memiliki hak pilih dalam pemilu di sana. Yang ada adalah persekutuan yang cair di antara negara Persemakmuran – dengan nilai-nilai bersama dan sistem hukum dan politik yang mengacu ke negara induk.

Sekretariat Persemakmuran yang berbasis di London mengungkapkan, perdagangan antar negara Persemakmuran bisa lebih efisien dan murah karena disatukan oleh bahasa, hukum dan produk-produk konsumsi yang relatif mengacu kepada standar yang sama.

Kekaisaran Sudah Mati

Ruang ball room negara yang sangat besar di Istana Buckingham akan dipenuhi delegasi pemimpin dunia saat Ratu Inggris menyelenggarakan makam malam sekaligus membuka KTT Persemakmuran yang dijadwalkan pada Kamis Wage (19/4) depan.

Para bangsawan Inggris akan sangat sibuk selama konferensi yang berlangsung selama satu pekan. Pangeran Harry yang akan menikahi artis AS Meghan Markle pada 19 Mei akan membuka acara remaja. Sedangkan Pangeran William yang istrinya Kate sedang hamil anak ketiga akan menghadiri dalam session Forum Bisnis Persemakmuran.

“Kami tidak mencoba menciptakan ‘Downton Abbey’ di India,” ujar Kepala Eksekutif “Commonwealth Enterprise and Investment Council” Richard Burge yang bertanggung jawab atas forum bisnis. “Kekaisaran sudah mati. Sudah lama mati bahkan sebelum saya lahir. Itu hanya fakta sejarah. Tetapi fakta lain adalah banyak peluang perdagangan untuk Inggris di negara-negara Persemakmuran.”

“Downton Abbey” adalah serial televisi yang terkenal di Inggris dan AS – pertama ditayangkan oleh ITV di Inggris pada 26 September 2010 dan PBS di AS pada 9 Januari 2011 – berkisah tentang bangsawan Inggris dan Pembantunya dengan setting sejarah 1912-1926.

Secara khusus Richard menggambarkan Persemakmuran lebih memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkat profil usia yang lebih muda ketimbang rata-rata global – populasi pekerja diproyeksikan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kelas menengah. Hal ini berbeda dengan Uni Eropa yang populasi pekerjaannya diperkirakan menurun.

“Apakah akan ada transaksi perdagangan baru di CHOGM (Commonwealth Head of Government Meeting) setelah Brexit? Saya tidak tahu, tetapi ini adalah pengingat yang berguna bahwa ada prospek usaha yang menyenangkan di luar Eropa,” beber Richard.

Pejabat Persemakmuran – yang telah menghabiskan beberapa dekade mengubur citra negaranya sebagai bagian dari kolonial Inggris – pada umumnya ingin menghindari persoalan tentang Brexit. Dan memang istilah Brexit tidak tampil pada agenda formal.

Persoalan pelik lainnya adalah banyak negara Persemakmuran – terutama India dan Pakistan – telah secara khusus menegosiasikan akses ke pasar Uni Eropa yang sebelumnya menjadi bagian dari keanggotaan Inggris, dan berusaha mempertahankan akses itu setelah Brexit. Persoalan itu akan menjadi tema pembicaraan dalam Persemakmuran sebelum tercapai kesepakatan perdagangan yang baru antara Inggris dan negara-negara bekas koloninya, ungkap penasehat Kementerian Perdagangan Inggris Teddy Soobramanien.

PM Theresia May disambut PM India Narendra Modi saat berkunjung ke India

Terlebih India pernah dikecewakan saat Perdana Menteri Inggris Theresa May berkunjung ke nagaranya. Perjalanan May ke India tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan setelah London tidak bersedia meringankan peraturan tentang visa bagi warga India yang berkunjung ke Inggris.

Sedangkan Australia terlihat antusias menyambut kerja-sama perdagangan dengan Inggris. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop memaparkannya selama berkunjung ke London pada Maret lalu. Dalam pandangannya Inggris memang harus melupakan untuk tetap berada dalam kepabeanan Uni Eropa – sesuatu peluang kerja-sama bisnis dengan negaranya menjadi sangat penting.

Barangkali rintangan terbesar karena selama ini Persemakmuran menyumbang bagian yang relatif kecil dari keseluruhan perdagangan Inggris. Hanya sekitar 9% barang Inggris mengalir ke Persemakmuran pada tahun 2015. Sebaliknya barang-barang Inggris mengalir ke Uni Eropa sekitar 44% dan ke AS sekitar 10,8%. Demikian juga dengan impornya, hanya 8% barang dari negara-negara Persemakmuran mengalir ke Inggris. Sangat njomplang dengan 53% barang Uni Eropa atau 18,6% barang AS yang masuk Inggris.

Juga tidak jelas benar apakah pemerintahan Trump yang proteksionis bersedia menampung barang-barang Inggris lebih banyak lagi setelah Trump mengumumkan ada surplus perdagangan dengan Inggris.

“Kenyataannya adalah mengamankan terlebih dulu negosiasi perjanjian perdagangan yang ada serta mengamankan ketentuan baru, akan menjadi prioritas untuk bisnis Inggris,” ungkap Kepala Kebijakan Perdagangan untuk Kamar Dagang Inggris Anastassia Beliakova.

Sejumlah pelaku usaha di Inggris memang terperangkap dalam status quo perdagangan dengan Uni Eropa yang membuat usahanya paska Brexit menjadi penuh tantangan. “Brexit akan menjadi nyata,” ungkap Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Internasional Inggris Chris Southworth. “Ketika eksportir mulai harus mengisi formulir bea cukai, itu akan terasa sangat nyata.” []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here