Ini Alasan OJK Nobatkan Soekarwo Jadi Tokoh Pengembangan Keuangan Syariah

0
39

Nusantara.news, Surabaya – Disebut berhasil menata Provinsi Jawa Timur menjadi lebih baik, Soekarwo mendapat anugerah penghargaan tokoh di Bidang Pengembangan Keuangan Syariah untuk kategori pendorong akselerasi pertumbuhan keuangan Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penghargaan diserahkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Darmansyah Hadad, di acara Grand Launching Program Akses Keuangan Syariah untuk Masyarakat Mandiri Berbasis Masjid (AKSI UMMAD) di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (30/5).

Mengacu penilaian OJK, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dinilai berhasil atas peran dan jasanya menginisiasi pendirian Koperasi Syariah Wanita sebanyak 3.500 koperasi di tingkat desa, di Jawa Timur. Keberadaan koperasi tersebut dinilai mampu meningkatkan akses keuangan syariah bagi masyarakat kecil. Pakde Karwo dipandang berperan dalam mendorong spin off unit usaha syariah Bank Jatim.

Mendapat penghargaan itu, Pakde Karwo mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir kondisi penerimaan negara mengalami stagnan. Itu tergambar dari realisasi pajak pemerintah pusat pada Tahun 2015 dan 2016 yang mengalami defisit, tahun 2015 defisit sebesar Rp239 triliun dan pada tahun 2016 sebesar Rp250 triliun.

“Kondisi itu juga terjadi di Jatim, dimana selama tiga tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah stagnan pada posisi sekitar Rp14 triliun,” ujar Pakde Karwo saat ditanya wartawan.

Untuk itu, keuangan syariah sangat dibutuhkan karena Jawa Timur digerakkan oleh uang yang ada di masyarakat. Masyarakat Jawa Timur, lanjut Pakde Karwo yang menyimpan uangnya di bank hanya sebesar 46 triliun, dari total Rp501 triliun uang yang beredar di masyarakat. Sisanya, ada sekitar Rp327 triliun uang masyarakat yang tidak masuk ke perbankan.

Terkait itu, Pakde Karwo mendorong agar masyarakat terutama di pondok pesantren, agar menyalurkan uangnya melalui lembaga keuangan mikro syariah seperti Bait Maal wat Tamwil (BMT) untuk kemudian dijembatani ke industri jasa keuangan. Salah satunya dengan adanya 500 paket masing-masing sebesar Rp25 juta dalam setahun untuk majelis taklim atau hibah fungsional untuk membangun jasa keuangan di daerah pinggiran.

“Ini dilakukan agar uang masyarakat jadi usaha yang produktif, kalau disimpan di bantal saja menjadi konsumsi, untuk beli motor dan sebagainya,” terangnya.

Menurutnya, keuangan syariah memerlukan syarat penting yakni kejujuran, termasuk dalam membagi keuntungan. Lebih dari itu, konsep syariah juga membangun akhlak. Masyarakat jujur inilah yang kemudian membuat kondisi Jawa Timur menjadi tenang dan adem.

“Saya akan menyamakan konsep ini dengan OJK dan BI, untuk kemudian melalui kerjasama. Ini modal sosial luar biasa, sehingga bisa kita masukkan dalam skema pembiayaan,” katanya.

Ditambahkannya, dari aspek rasio jumlah rekening UMKM perbankan syariah mencapai 84,28 persen dan non UMKM mencapai 15,72 persen. Hal ini menggambarkan bahwa kecenderungan pembiayaan syariah saat ini pada segmen UMKM. Total pembiayaan syariah di Jatim sendiri mencapai 20,99 triliun rupiah dengan jumlah rekening sebanyak 481.994 dengan rata-rata pembiayaan sebesar 43,5 juta per rekening.

Untuk menghadapi tantangan pembiayaan syariah, lanjut Pakde Karwo, Pemprov Jawa Timur saat ini memiliki Satuan Tugas Akselerasi Ekonomi Syariah (SATU AKSES) yang dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2016. Satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/600/KPTS/013/2016. Satgas ini dibentuk untuk menyinergikan para stakeholder pelaku pembiayaan syariah agar sistematis dan terukur.

Terkait Program AKSI UMMAD ini, Pakde Karwo sangat menyambut baik. Karena program ini sangat strategis dan berdiri di tengah potensi mayoritas penduduk Jatim yang 97,27 persen mayoritas beragama Islam. Selain itu, di Jatim terdapat ribuan pondok pesantren dan juga masjid.

Sementara itu, Kepala OJK Regional IV Jatim, Sukamto, menjelaskan, program AKSI UMMAD ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian umat dalam bidang keuangan syariah dengan berbasis pada masjid. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peran masjid sebagai pusat dakwah dan kemandirian ekonomi umat. Selain itu, program ini diharapkan mampu meningkatkan peranan lembaga zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (Laziswah) dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Program ini juga melibatkan akademisi, ulama dan praktisi baik dalam pendampingan spiritual maupun peningkatan kapasitas usaha. Program ini sendiri didukung oleh enam masjid percontohan, enam laziswah, lima perguruan tinggi, dua perbankan syariah serta empat lembaga negara/asosiasi.

Menurut Sukamto, program tersebut terinspirasi dari karakteristik demografi dan sosial masyarakat di Jawa Timur yang mayoritas memeluk agama Islam.

“Kami berharap melalui program tersebut seluruh pegiat keuangan syariah di Jatim semakin solid dan mampu mewujudkan Jatim sebagai regional ekonomi syariah terbesar di Indonesia,” tutupnya.

Semoga dengan dinobatkannya Gubernur Jawa Timur Soekarwo ini akan terus berkesinambungan, dapat terus dilakukan oleh pengganti Pakde Karwo, yang telah memimpin Jawa Timur selama dua periode. Bisa memajukan ekonomi, terutama para pelaku UMKM yang banyak belum tersentuh perbankan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here