Ini Alasan Trump tak Berani Ubah Kebijakan Terhadap Palestina

0
148
Presiden AS Donald Trump menerima Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Gedung Putih, Rabu (3/4).

Nusantara.news, Jakarta – Kemarin (Rabu, 3/5) di Gedung Putih Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima kunjungan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Kepada tamunya, Trump menjanjikan akan menjadi ‘mediator, arbitrator, atau fasilitator’ untuk membantu perdamaian antara Palestina dengan Israel. “Kami akan menyelesaikannya,” ucap Presiden Trump, seperti yang diberitakan CNN, Kamis (4/5).

Trump juga menekankan agar Israel dan Palestina mampu mencapai perdamaian melalui negosiasi. Ia juga meminta Abbas untuk tegas melawan provokasi kekerasan dan kebencian. “Ada kebencian, tapi jangan tidak berlarut-larut,” kata Trump.

Trump menambahkan pertemuan dengan Abbas  diharapkan menjadi pembicaraaan “luar biasa” mengenai kelanjutan proses perdamaian Timur Tengah. “Semoga saja sesuatu yang luar biasa dapat terjadi antara Palestina dan Israel. Saya tidak melihat ada alasan mengapa perjanjian damai tidak bisa dicapai,” katanya. Abbas yang duduk di samping Trump hanya memandangi sambil tersenyum, tapi tidak mengeluarkan pernyataan apa pun.

Pertemuan kedua pemimpin itu juga dihadiri Wakil Presiden Mike Pence, Penasihat Keamanan Nasional H. R. McMaster, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, perwakilan AS untuk konflik Israel-Palestina Jason Greenbalt dan Jared Kushner, Kepala Staf Gedung Putih Reince Priebus, dan Kepala Strategis Steve Bannon.

Abbas sendiri kelihatannya tidak berharap banyak. Kedatangannya ke Washington hanya untuk mendengar sendiri dari mulut Trump tentang apa rencananya untuk memulai kembali perundingan abadi antara Palestina dan Israel. Para pejabat Palestina mengatakan, Abbas hanya memiliki harapan sederhana untuk pertemuan itu.

Dennis Ross, pejabat yang terlibat langsung dalam usaha perdamaian itu di masa lalu, mengatakan, tujuan Abbas ke Washington DC adalah untuk menunjukkan bahwa ia masih mempunyai peran besar untuk mencapai perdamaian, dan tanpa dia akan sulit dicapai kemajuan dalam perundingan.

Palestina memang pihak yang paling berkepentingan dengan kebijakan Washington dalam perdamaian tersebut. Meskipun Abbas sangat menyadari bahwa apa pun kebijakannya akan menghadapi tantangan kuat dari kelompok garis keras Hamas yang menguasai Jalur Gaza. Hamas sudah lama skeptis terhadap sikap Washington. Bagi Hamas, sudah banyak presiden AS yang menyebut-nyebut pembentukan negara Palestina merdeka, namun tak seorang pun yang melakukan langkah-langkah nyata.

Banyak kesepakatan damai yang kandas, mulai dari pertemuan Madrid (1991), Oslo I (1993), Kairo (1994), Oslo II (1995), Hebron (1997), Memorendum Wye River (1998), Camp David II (2000), Sharm Seikh (2000), Tenet Plan (2001), sampai prakarsa damai yang disponsori  AS, Uni Eropa, Rusia dan PBB. Termasuk berbagai resolusi PBB, seperti Resolusi  No. 242/1967, 338/1973, dan 1397/2002. Pembicaraan bilateral langsung terakhir antara Israel dan Palestina terhenti pada 2014.

Pertanyaan dunia sekarang terfokus pada apakah Trump setali tiga uang dengan para pendahulunya, ataukah dia mampu melakukan terobosan politik yang menyimpang dari pakem Gedung Putih dalam konteks Israel-Palestina. Kalau pilihan kedua ini yang diambil, beranikah dia melakukan tekanan konkret terhadap Israel.

Sejauh ini, tekanan Gedung Putih itu masih berupa retorika. Desakan agar Israel menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat, misalnya, sudah berkali-kali disampaikan Washington, namun tidak pernah diindahkan oleh Tel Aviv.

Pada 15 Februari lalu Trump juga sudah menerima Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pertemuan tersebut Trump lagi-lagi meminta hal yang sama, agar Netanyahu “mengekang kegiatan permukiman”.  Netanyahu memang menyatakan dia siap berdialog, tapi dia tidak menyinggung mengenai pembentukan negara Palestina merdeka.

Sebenarnya, kemampuan Trump (atau siapa pun presiden AS) melakukan tekanan tersebut bergantung pada realitas politik di dalam negerinya sendiri. Menurut Hudson (1986), di AS sikap terhadap Israel-Palestina terbelah dalam dua aliran. Pertama, kelompok yang mendahulukan kepentingan Israel di atas segala-galanya (Israel First).

Kedua, kelompok yang mendesak AS bersikap adil dan berimbang, atau kelompok even-handed. Repotnya, mayoritas politisi, pusat-pusat opini, para pengambil keputusan, media massa di Amerika termasuk kelompok pertama.

Karena itu, jelas sungguh sukar bagi Trump  untuk mengambil kebijakan radikal yang bertentangan dengan realitas politik di negerinya sendiri. Meskipun Trump dikenal meledak-ledak, dalam soal Palestina-Israel, perubahan kebijakan yang signifikan masih jauh panggang dari api.

Sebab, perdamaian Palestina-Israel tak mungkin dicapai jika tidak bertolak dari konsep land for peace. Land itu harga mati bagi Palestina yang sulit dibayar Israel. AS tak akan mungkin memaksa Israel memenuhi itu. Soal ini memang bertolak pada aneksasi abadi Israel atas tanah milik bangsa Palestina.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here