Ini Alasannya, Proyek Bandara Abdurrahman Saleh Diduga Langgar Aturan

0
327

Nusantara.news, Surabaya – Bandara Abdurrahman Saleh, Malang, beberapa tahun terakhir sudah difungsikan untuk komersil. Banyak bangunan tambahan yang dilakukan. Ternyata beberapa proyek yang dikerjakan, kuat dugaan melanggar aturan, pemenangnya di lakukan dengan cara penunjukkan langsung.

Direktur LSM Rakyat Anti Korupsi Budi Harianto menyatakan, dalam APBD-P Tahun Anggaran 2016 Propinsi Jawa Timur (Jatim), Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (DishubLLAJ) memperoleh anggaran untuk Pekerjaan Perbaikan Apron dan Taxiway Depan Gedung VVIP di Bandara Abdul Rahman Saleh, Malang. “Di sebutkan bahwa Pagu untuk pekerjaan itu sebesar Rp13.224.880.000,” katanya  mengawali pembicaraan dengan  Nusantara.news Kamis (04/05/2017)

Lelang pekerjaan dimulai pada Selasa 10 Oktober 2016, sewaktu panitia mengumumkan kepada publik melalui. “ Data kami menunjukkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp13,2 miliar. Seminggu kemudian, tercatat ada 34 penyedia yang berminat terhadap pekerjaan tersebut, catatan kami hanya butuh waktu 20 hari untuk semua proses lelang, sebuah proses lelang yang super cepat,”terangnya.

Dalam pengumuman Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP) tercatat, hanya satu perusahaan saja yang mengajukan penawaran yakni PT Panca Kartika Jaya (PTPKJ), dengan nilai Rp12.803.500.000 (97% dari HPS), setelah dilakukan negosiasi harga ini turun menjadi Rp12.439.465.000 (94,24%).

Sedangkan dalam dokumen lelang yang dimiliki RAK menyatakan pada halaman 20, poin 29.10 menyebutkan, pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3  penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.

Hal ini sejalan dengan perpres 4/2015 tentang perubahan keempat perpres 54/2010 pasal 83 ayat 1 poin b menyatakan bahwa kelompok kerja ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran untuk pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya kurang dari 3 peserta, kecuali pada pelelangan terbatas. “kami tidak menemukan data bahwa pelelangan tersebut masuk kategori pelelangan terbatas atau lelang ulang, sehingga satu penawar bisa dilakukan proses selanjutnya, “ terangnya.

Pria yang akrab disapa Budi Londo ini menyatakan, tidak menutup kemungkinan adanya pengaturan lelang. Pada perpres 4/2015 pasal 83 ayat I poin e dinyatakan  Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat. “Mengingat dari peserta lain yang jumlahnya 33 tidak satu pun yang melakukan sanggahan, padahal banyak kontraktor yang memiliki kemampuan ikut proses lelang,” jelasnya.

Ia kemudian mengutip Penjelasan Perpres tersebut, yang dijelaskan lebih lanjut bahwa indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 indikasi, yakni

  1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.
  2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS.
  3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1
  4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
  5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Dengan merujuk pada peraturan tersebut, maka sekilas diperoleh pemahaman bahwa Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat, tidak peduli apakah semua penyedia terlibat dalam sindikasi atau tidak. “ Seharusnya pada waktu itu Pokja 50 ULP UPT Pengadaan barang dan jasa membatalkan lelang, namun kenapa tidak ada pembatalan? Itu yang harus kita cari apa penyebabnya,” tegasnya.

Memahami peraturan dibutuhkan keterampilan, artinya Pokja ULP tidak serta merta menerjemahkan peraturan terkait secara literal. Pokja ULP harus banyak melakukan penerjemahan terhadap isi peraturan, semisal bertanya kepada lembaga yang diberi amanah terkait pengadaan yaitu LKPP dan mencari pemahaman-pemahaman lain yang mendukung keputusan akhir. “ Jika ini yang ditempuh maka kerja Pokja ULP akan lebih efektif,” sarannya.

Lebih jauh ia menyatakan proyek ini cukup unik, di mana pelaksanaan yang sangat singkat yakni 60 hari saja. “saya pernah ketemu salah satu kontraktor yang mencoba ikut lelang tersebut, ia mundur karena waktunya yang sangat mepet, “ujarnya menirukan ucapan kontraktor.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here