Ini Asal Muasal Terbongkarnya Mega Skandal Kasus e-KTP

3
10588

Nusantara.news, Jakarta – Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan pada Kamis (9/3) di Pengadilan Tipikor Jakarta, ditemukan kronologi proyek e-KTP hingga terkuaknya patgulipat yang melibatkan sejumlah nama besar.

Diantara nama-nama besar yang diduga terlibat mega skandal kasus e-KTP, antara lain Ketua DPR Setyo Novanto yang disebut-sebut menerima Rp574 miliar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang diduga menerima Rp1,2 miliar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang disebut-sebut menerima Rp7 miliar, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang juga disebut-sebut menerima Rp60 miliar.

Proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau yang biasa disebut e-KTP dimulai Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana, pada tahun 2011-2012. Anggaran untuk proyek ini mencapai Rp5,9 triliun.

Tercium Sejak September 2012

Kasus ini terbongkar, ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah, Karena ditemukannya sejumlah kejanggalan pada tahap pembahasan anggaran. Kejanggalan dalam proses tender juga sudah tercium oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejak September 2012.

Ketika itu pemenang tender pengadaan e-KTP adalah konsorsium PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Konsorsium ini melibatkan Perum PNRI, PT Sucofindo, PT Sandhipala Arthapura, PT Len Industri, dan PT Quadra Solution sebagai penyedia perangkat keras dan perangkat lunak.

KPK menduga ada aliran dana dari pemenang tender ke sejumlah pihak, termasuk wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Memang, kini kasus e-KTP hanya mendakwa dua mantan pejabat Dirjen Dukcapil Kemendagri, masing-masing Irman selaku mantan Dirjen dan Sugiharto selaku mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Dalam persidangan Kamis (9/3), Jaksa menuding Irman mengarahkan Sugiharto untuk membuat spesifikasi teknis pembuatan e-KTP yang mengarah ke produk tertentu, dengan secara langsung menyebut merek.

Maka KPK mendalami keterangan kedua tersangka yang kini menjadi terdakwa dengan memeriksa 294 saksi dalam kurun waktu hamper 3 tahun. Selain itu, KPK juga menyita Rp247 miliar yang terkait dengan kasus mega skandal korupsi itu.

Kali ini tidak tanggung-tanggung, jaksa dari KPK menuliskan surat dakwaan sebanyak 24 ribu lembar yang tingginya setebal 2,5 meter. Namun surat dakwaan yang dibaca diringkas menjadi 121 halaman.

Selain dua terdakwa, KPK juga telah memeriksa 19 politikus yang menjabat sebagai wakil rakyat di DPR pada 2011-2012. Di antaranya Chairuman Harahap yang kala itu menjabat ketua komisi II (komisi pemerintahan DPR) dan Setya Novanto, yang saat itu menduduki posisi ketua fraksi Partai Golkar.

Dan yang paling ‘mencengangkan’ dalam kasus ini adalah berapa jumlah dana yang diduga dikorupsi. Dari nilai proyek Rp5,9 triliun, KPK menyebut dana yang dikorupsi mencapai Rp2,3 triliun.

Tidak pelak lagi, rekor jumlah uang yang dikorupsi pecah oleh kasus e-KTP. Maka nusantara.news menyebutnya sebagai mega-skandal Karena melibatkan sejumlah nama penting di Republik ini.

Taksiran kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun bukanlah nilai kecil. Coba bandingkan dengan kasus-kasus lain yang ditangani KPK, sebut saja dugaan kasus korupsi pembangunan pusat olahraga Hambalang di Bogor Jawa Barat senilai Rp1,2 triliun yang disebut KPK mengakibatkan kerugian negara Rp706 miliar.

Kasus besar lainnya yang pernah heboh saat tersangka hendak ditangkap adalah dugaan kasus korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Polri yang merugikan negara Rp121 miliar dan dugaan kasus korupsi komunikasi radio terpadu di Kementerian Kehutanan yang merugikan negara Rp89,3 miliar.

Kronologi Korupsi

Dalam uraian terjadinya tindak pidana korupsi, JPU menyebutkan sejak proyek e-KTP dalam tahap pembahasan hingga proses pengadaan. Dalam hal ini Jaksa KPK membagi dalam tiga tahap.

Tahap pertama adalah pertemuan-pertemuan informal sebagaimana diungkap Juru Bicara KPK Febri Diyansyah “Pertama, pada tahapan pembahasan anggaran, sebelum anggaran formal. Kita temukan adanya indikasi-indikasi pertemuan sejumlah pihak untuk membicarakan proyek e-KTP ini,” beber Febri.

Tahap kedua adalah praktek ijon. Setelah pembahasan Tim Kecil di tahap awal, pada tahap kedua ini melibatkan banyak pihak, antara lain anggota Komisi II DPR dan panitia anggaran dan tentunya pelaksana proyek, kementerian dalam negeri.

“Yang kedua tentu tahap pembahasan anggaran yang melibatkan sejumlah anggota DPR dan juga unsur pemerintah di sana. Nah pada dua tahap awal ini kita menemukan indikasi yang disebut dengan praktik ijon dalam tanda kutip,” sebut Febri.

Dan tahap terakhir adalah pengadaan. Pada Juni 2011, Kemendagri mengumumkan konsorsium PT PNRI sebagai pemenang tender pengadaan dengan harga Rp5,9 triliun. Konsorsium ini terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT Sandhipala Arthapura, PT Len Industri (Persero), PT Quadra Solution). Mereka menang setelah mengalahkan PT Astra Graphia yang menawarkan harga Rp6 triliun.

Setidaknya ada 2 kejanggalan yang terjadi dalam proses pengadaan, ungkap Tama Langkun dari Indonesia Corruption Watch (ICW), pertama, setelah tender ditutup, spesifikasi alat yang akan digunakan dalam proses pembuatan e-KTP, yaitu signature pad, diubah. Tindakan itu jelas melanggar Pasal 79 ayat 2 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang melarang post-bidding—tindakan mengubah, menambah, mengganti, dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

Kejanggalan kedua, papar Tama, Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat Menteri Dalam Negeri, menandatangani kontrak pengadaan e-KTP saat proses lelang berada pada masa sanggah sehingga tidak memberi kesempatan kepada dua peserta lelang, Konsorsium Telkom dan Konsorsium Lintas Bumi Lestari.

LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) menyarankan penandatanganan kontrak ditunda setelah masa sanggah banding selesai. Sebab, sesuai pasal 82 Peraturan Presiden 54 tahun 2010 sanggahan banding menghentikan proses lelang. Tapi saran LKPP ini tidak diindahkan.

Itulah sejumlah kejanggalan yang membuka pintu terkuaknya kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia. Semoga kasus tidak cepat mlempem seperti kerupuk yang kedinginan. Begitulah harapan masyarakat pada umumnya. []

3 KOMENTAR

  1. Kami Rakyat menunggu hasil kerja KpK yg kami nilai sangat membanggakan… Ditindak lanjuti oleh pengadilan. Apakah hasil pengadilan juga membanggakan kami…. Kami tunggu hasilnya… Selamat berjuang penegak2 hukum melawan tikus-tikus bangsa ini…

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here