Ini Aturan Pajak yang Mengganjal Kesepakatan Freeport

0
143
Foto pertambangan emas raksasa yang dioperasikan oleh Freeport-McMoran Cooper & Gold Inc., / Foto VOA Indonesia

Nusantara.news, Jakarta – Meskipun sudah ada kesepakatan soal perpanjangan kontrak dan pembangunan smelter namun PT Freeport Indonesia (PTFI) belum sepakat soal peraturan perpajakan yang ditawarkan pemerintah. Padahal pemerintah sudah melunak dengan keluarnya satu paket perpajakan yang mengatur sekaligus pajak pusat, pajak daerah dan retribusi daerah. (Baca : Pajak dan Divestasi Freeport Masih Bikin Repot)

Perundingan soal perpajakan ini tetap alot. Freeport dengan alasan kepastian bisnis tetap bersikeras menggunakan sistem nailed down. Sedangkan pemerintah ngotot dengan sistem prevailing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.

Penting diketahui, sistem pajak nailed down berlaku tetap dan tidak berubah kendati peraturan perpajakan di Indonesia sudah berubah. Sedangkan prevailing adalah pajak yang mengikuti perubahan yang terjadi dalam sistem perpajakan pemerintah.

Freeport yang selama ini dimanja dengan sistem perpajakan nailed down tentu keberatan kalau berubah menjadi prevailing. Maka Freeport masih bersikeras untuk tetap menggunakan sistem perpajakan nail down dengan alasan untuk lebih menjamin kepastian bisnisnya.

Perubahan skema pajak yang ditawarkan pemerintah meskipun sudah diatur satu paket dengan pajak dan restribusi daerah tapi masih ditentang Freeport. Itu pula yang menyebabkan Freeport belum bersedia mengubah status perizinan dari kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sebab begitu status perizinan berubah dengan sendirinya Freeport mesti tunduk dengan aturan pajak prevailing. Sedangkan apabila tetap menggunakan KK dia bisa berkilah untuk membayar pajak nailed down sesuai kesepakatan KK.

Dengan status perizinan KK. pemerintah menetapkan aturan pajak tetap kepada perusahaan dengan tarif PPh Badan 35 persen, royalti PNBP komoditas tembaga 4 persen, emas 3,75 persen, dan perak sebesar 3,25 persen. Sedangkan apabila diubah ke IUPK tarif PPh Badan menjadi 25 persen. Namun, ada tambahan lain seperti dividen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen, dan pajak penjualan (sales tax) sebesar 2,3-3 persen.

Perubahan skema pajak itu, ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba. Ia juga punya alasan mengapa skema pajak Freeport diubah.

“Itu dimandatkan untuk dilakukan perubahan, termasuk di dalamnya berbagai macam pengaturan mengenai penerimaan negara. Dalam Undang-Undang itu diamanatkan apapun kontrak yang ditandatangani harus menyambung bahwa penerimaan negara kita harus lebih baik,” cetus Sri Mulyani pada 22 Februari 2017 yang menyebabkan tidak adanya kesepakatan dalam perundingan antara pemerintah dan Freeport.

Setelah perundingan mentok tanpa hasil datanglah mantan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama. Sejak itu pintu dialog antara pemerintah dan PTFI kembali dibuka dengan tenggat waktu hingga Oktober 2017 nanti. Sejauh ini sudah ada kesepakatan soal pembangunan smelter yang harus selesai pada Januari 2022 dan perpanjangan kontrak. Tinggal soal pajak dan divestasi saham yang mengganjal.

Sebelumnya, Freeport ditengarai menunggak pembayaran pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Bahkan Gubernur Papua Lukas Enembe, disela-sela rapat terbatas evaluasi Proyek Strategis Nasional, pada Rabu (19/7) lalu, sempat melaporkan persoalan ini kepada Presiden Joko Widodo.

Namun Lukas mengakui, sejauh ini Presiden Joko Widodo  belum memberikan respons atas laporan yang disampaikannya. Padahal nilai pajak air permukaan yang harus dibayarkan oleh Freeport mencapai Rp 5 triliun. Nilai ini terdiri dari denda pajak dan pokok pajaknya yang belum dibayarkan.

Bahkan Lukas mengakui, kendati sudah dua kali berkirim surat ke Freeport namun belum ada jawaban kapan utang itu harus dibayar. Maka Pemprov Papua sedang merancang langkah hukum selanjutnya jika Freeport tetap membandel tidak melunasinya. “Freeport harus bayar, karena itu sudah keputusan pengadilan,” kecam Lukas.

Sedangkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, karena pajak permukaan air merupakan bagian dari retribusi daerah yang menjadi ranah kewenangan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyatakan pihaknya akan segera mengecek permasalahan pajak Freeport ini. “Ini kan (bagian dari) pajak daerah. Nanti kami akan cek kembali,” janji Mardiasmo.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media massa, sejak memenangkan gugatannya di Pengadilan Pajak Jakarta pada 17 Januari 2017, hingga kini Pemprov Papua belum berhasil menagih pembayaran pajak dari Freeport sebesar Rp3,4 triliun. Dalam putusan pengadilan Freeport terbukti menunggak pajak  penggunaan air permukaan selama empat tahun.

Freeport dikenai pajak karena menggunakan air di Sungai Ajkwa di Papua untuk  menahan endapan tailing (residu tambang). Tarif pajak yang harus ditanggung Freeport sebesar Rp 120  per meter kubik per detik untuk tiap pengambilan air. Ketentuan itu mengacu Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011, tentang pajak daerah.

Nah, karena ribetnya aturan pajak yang tidak diatur dalam KK, dan terbukti Freeport diputuskan bersalah atas dasar pajak yang bersumber peraturan daerah, maka pemerintah mengambil inisiatif menawarkan peraturan perpajakan yang satu paket antara pajak pusat dan pajak daerah asal Freeport mau meninggalkan nailed down ke prevailing.

Tapi tampaknya freeport belum bersedia lempar handuk soal peraturan perpajakan ini. Artinya, perundingan antara pemerintah yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji dan perwakilan Freeport memang masih alot.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here