Ini Bukti Kegagalan Ahok Pimpin Jakarta

0
242
Penggusran pemukiman warga DKI dengan dalih untuk penataan kawasan Ibukota.

Nusantara.news, JAKARTA – Dalam setiap pertarungan memperebutkan kursi kepala daerah, para calon beradu program. Bagi calon petahana tentu yang paling laku dijual adalah keberhasilan, sementara sang penantang akan berusaha meyakinkan pemilih melalui ide-ide baru untuk memajukan daerahnya.

Di Pilkada DKI 2017 ini, pasangan calon (Paslon) petahana gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat tampaknya sulit untuk menonjolkan programnya yang terbilang sukses.

Bahkan, sebaliknya selama menjabat Gubernur DKI menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi presiden pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 lalu, Ahok nyaris tanpa prestasi.

Berdasarkan Laporan Evaluasi Kerja Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemprov seluruh Indonesia 2015 lalu, akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta hanya dapat predikat CC (cukup) dengan nilai 58,57 poin. Turun dari tahun sebelumnya di angka 59,73 persen. DKI senasib dengan Pemprov Banten, Sulawesi Selatan, Aceh, Sulawesi Barat, Jambi dan Papua Barat. Penilaian diberikan terhadap sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan hasil program kerja.

Sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Tahun 2015.

Anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyebut data yang dianggap WDP, di antaranya terkait pengendalian pengelolaan pendapatan dan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinlai belum memadai.

Temuan lain BPK adalah adanya piutang lain yang belum tercatat yang berasal dari konversi kewajiban pengembang membangun rumah susun menjadi penyetoran uang terhadap Pemprov DKI Jakarta. Sehingga Ahok dalam mengatur kebijakannya terhadap pengembang dinilai belum maksimal sehingga penerapannya menyulitkan catatan tagihan negara.

Menanggapi kegagalan Ahok memimpin Ibukota, Muchtar Effendi Harahap, peneliti senior Network for South East Asian Studies (NSEAS) juga punya catatan sendiri. “Ahok sudah gagal memimpin Jakarta, Jadi buat apa Ahok melanjutkan kepemimpinannya. Jakarta butuh gubernur baru yang punya ide dan konsep memajukan Ibukota sesuai harapan rakyat Jakarta dan Indonesia umumnya,” kata Mochtar kepada Nusantara.news di Jakarta, Selasa (18/4).

Muchtar membeberkan sejumlah program Ahok yang tidak mencapai target sejak memimpin Jakarta hingga tahun 2016 lalu.

“Dasar hukum yang saya gunakan untuk menilai kinerja Ahok adalah Perda (Peraturan Daerah) nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemprov DKI Jakarta, di Perda ini jelas tertulis target capaian Pemprov DKI tiap tahun. Selain itu, dasar saya laporan rencana APBD yang disampaikan Ahok setiap tahunnya. Jadi, itu kinerja Ahok sejak 2014 – 2017 ini, kalau ada yang perdebatkan data saya silahkan, tapi tentu harus dengan dasar hukum yang jelas seperti yang saya miliki agar tidak debat kusir dan terjadi fitnah,” tandasnya.

Berdasarkan itu, Muchtar mencatat banyak kegagalan Ahok selama memimpin Jakarta. Termasuk, pendapatan daerah yang hanya mampu terealisasi sekitar 70 persen, begitupun dengan belanja daerah hanya mampu raih sekitar 65 persen.

Terkait rendahnya penyerapan APBD DKI, Mendagri Tjahjo Kumolo pun sempat memberi peringatan kepada Ahok. Sebab bila penyerapan APBD sangat minim, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, serta mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Di sektor pendidikan juga gagal. Indikatornya, proyek rehabilitasi 45 sekolah mangkrak dan ada 40 persen warga Jakarta Utara yang masuk usia sekolah, tidak menikmati pendidikan  di SLTA .

Untuk program kesehatan, hanya 47 persen tercapai. Terbukti, masih terbatas jumlah dan kualitas pelayanan RS dan Puskesmas.

Untuk perumahan rakyat, sama sekali tidak ada perumahan hak milik kepada rakyat, kecuali Rusunawa. Itupun gagal. Target rencana 45.000 unit Rusunawa, hanya tercapai sekitar 1.500 unit.

Sektor perhubungan, rencana pembangunan  3 koridor busway belum terealisir.  Penyediaan armada busway jauh dari target, bahkan 180 unit dimusnahkan. Proyek LRT mangkrak, diambilalih pemerintah pusat. Luas jalan terbangun, masih sangat minim jauh  dibawah target. Jumlah jembatan terbangun juga masih jauh dibawah target. Target tercapai 1.000 armada angkutan umum diremajakan dan empat tahun ini hanya tercapai kurang 400 unit diremajakan.

Masalah kemacetan dan banjir pun gagal capai target. Banjir cukup merata di sejumlah Ibukota, bahkan Tahun 2016 terjadi banjir terbesar sejak 2007.

Dalam penataan kawasan dan perumahan kumuh, Ahok gagal paham. Karena dalam program jelas penataan ulang, bukan penggusuran paksa. Namun Ahok melakukan penggusuran paksa yang dinilai LBH dan Komnasham, telah melanggar HAM.

Program sosial keamanan, Jakarta termasuk kota paling tak aman sedunia. Itu berdasarkan hasil survei Economist Intelligence Unit, 2015. Selanjutnya, Thomson Reuters Fondation akhir 2014, merilis data dari 16 kota terbesar di dunia, Jakarta berada di peringkat kelima soal ketidakamanan perempuan saat menaiki angkutan umum.

Dan, untuk ketenagakerjaan dan Transmigrasi, realisasi anggaran APBD hanya 75 persen. Sementara upah buruh DKI selalu di bawah Bekasi dan Karawang. Upah Minimum Propinsi (UMP) DKI hanya Rp. 3,1 juta. Padahal UMP Bekasi saja sudah Rp. 3.200.000. Adapun Kebutuhan Hidup Layak (KLH) di DKI minimal Rp. 3 750.000.

Itulah sebagian program Ahok yang tidak mencapai target. Jika faktanya seperti itu, masih layakkah Ahok memimpin Jakarta ke depan?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here