Ini Buktinya Koordinasi Pemerintahan Jokowi Lemah

0
494
Kebijakan sekolah lima hari dari Mendikbud disambut protes berbagai kalangan.

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo kelihatannya masih mengalami kendala untuk mengefektifkan koordinasi internalnya. Terbukti berbagai kebijakan sektoral pemerintah terhadang pelaksanaannya akibat kelemahan koordinasi antar-sektor.

Kasus yang paling baru adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy yang menggagas sistem belajar mengajar dengan full day school. Penerapan konsep ini dilakukan supaya siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) mendapat pendidikan karakter dan pengetahuan umum di sekolah.

“Merujuk arahan Presiden Joko Widodo, kami akan memastikan bahwa memperkuat pendidikan karakter peserta didik menjadi rujukan dalam menentukan sistem belajar mengajar di sekolah,” ujar Mendikbud.

Hal ini juga memenuhi standar waktu kerja Aparatur Sipil Negara sebanyak 40 jam per minggu. Sehingga hari belajar cukup sampai Jumat, dan kegiatan sekolah bisa libur pada hari Sabtu dan Minggu.

Belum apa-apa, kebijakan ini sudah menimbulkan reaksi negatif. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Muhajir Effendy mengkaji ulang kebijakan tersebut. Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, kebijakan tersebut dapat berpengaruh pada praktik penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang dikelola swadaya masyarakat, misalnya Madrasah Diniyah dan pesantren.

Penolakan juga  disampaikan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU). “PBNU menolak keras full day school,” ujar Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj.

Pihak DPR juga mengkritisi. Menurut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan,  kebijakan belajar delapan jam sehari di sekolah jangan bertentangan dengan pola pendidikan berbasis agama.

Akhirnya, Presiden Jokowi akhirnya meminta Mendikbud Muhadjir Effendy mengkaji kembali program tersebut. “Kemarin kita sudah diskusi dengan Mendikbud, Mensesneg, karena diminta oleh Presiden untuk mengkaji hal tersebut. Tapi untuk lebih detailnya tanya ke Mendikbud,” kata Seskab Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Selain itu, kebijakan cuti nasional Idul Fitri yang berubah juga mencerminkan kelemahan koordinasi itu. Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H sebagaimana diatur dalam SKB MenPAN, Menaker dan Menteri Agama  adalah 4 hari, 27, 28, 29 dan 30 Juni 2017.  Lalu  ada saran dari Kapolri untuk menambah cuti bersama di tanggal 23 Juni, agar pemudik bisa memiliki banyak opsi untuk pulang kampung. Penambahan cuti bersama itu dapat mengurai kemacetan.

Akhirnya, lagi-lagi keputusan itu diubah. Pemerintah menetapkan 23 Juni sebagai cuti bersama Lebaran 2017. Dengan demikian, ada 5 hari cuti bersama.  Keputusan ditetapkan dengan Keppres Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017 pada tanggal 15 Juni 2017.

Penetapan cuti lebaran diputuskan bersama oleh MenPAN, Menaker dan Menteri Agama. Tetapi, karena menyangkut lebaran yang pasti identik dengan mudik, seyogianya Polri atau Kementerian Perhubungan juga dilibatkan. Sebab dua instansi itulah yang akan bertempur di lapangan mengatasi arus mudik dan arus balik. Permintaan dari Polri agar hari cuti diubah adalah bukti jika mereka tidak disertakan dalam penetapan cuti tersebut.

Demikian juga dengan kebijakan full day school Menteri Muhadjir. Apapun alasan idealistiknya di balik kebijakan tersebut, resistensi publik menunjukkan bahwa Muhadjir memutuskan kebijakan tersebut tanpa pertimbangan dan pengkajian mendalam yang komprehensif.

Soal kelemahan koordinasi ini pernah diakui sendiri oleh Luhur Binsar Pandjaitan, ketika masih menjabat Menko Polhukam. “Sepanjang menjabat di pemerintahan ini, kelemahan kita yang fatal itu koordinasi. Mudah mengatakan tapi sulit untuk melaksanakannya,” ujar Luhut dalam Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Jakarta, 24 Februari tahun lalu.

Mengapa kebijakan atau peraturan pemerintah  terpaksa dikaji ulang, atau diganti dengan peraturan lain? Tidak lain karena tindakan hukum yang dilakukan pemerintah, baik yang bersifat beschikking (keputusan) maupun regeling (peraturan) tidak didahului oleh pemahaman dan pemetaan masalah secara lengkap, saling terkait dan terpadu antar-bidang (komprehensif integralistik) tentang ketiga aspek tadi, yakni filosofis, sosiologis dan yuridis.

Jika merujuk kepada pendapat Jeremy Bentham, filosof Inggris abad 19, produk hukum yang baik itu harus memiliki sifat berlaku secara filosofis, sosiologis dan yuridis.  Katakanlah tidak ada pertentangan secara filosofis dan yuridis, namun yang pasti kedua peraturan tersebut tidak memenuhi syarat sosiologis. Buktinya, peraturan itu dicabut dan direvisi, karena tidak sesuai dengan keadaan masyarakat.

Kesemua syarat peraturan yang baik itu semestinya bisa dipenuhi jika ada koordinasi dengan instansi lain sesuai bidangnya. Misalnya, seperti tadi, kalau menyangkut pendidikan, Mendibud seharusnya juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Karena sekolah-sekolah agama berada di bawah, atau dibina oleh kementerian ini. Berkaitan dengan cuti lebaran yang pasti berhubungan dengan arus mudik, tidak logis jika Polri atau Kementerian Perhubungan tidak dimintai pendapat. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here