Ini Cara KPU Kota Malang Cegah ‘Pemilih Siluman’

0
107
Ikon KPU Kota Malang (Foto: Bayu Eka-Radar Malang)

Nusantara.news, Kota Malang – Persiapan pesta demokrasi Kota Malang sudah berjalan pada tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang menyoroti dengan teliti proses kegiatan tersebut.

Pasalnya, berkaca dari temuan-temuan tindak kecurangan ada pada pengolahan data pemilih gelap, atau yang kerap disebut sebagai ‘Pemilih Siluman’. Hal tersebut yang kemudian membuat KPU Kota Malang menjadi waspada dan jeli dalam menghitung daftar pemilih di Kota Malang.

Permasalahannya ada sekitar 50 ribu pemilih di Kota Malang belum mengantongi KTP elektronik. KPU Kota Malang mendapat data tersebut dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Komisioner KPU Kota Malang, Deny R Bachtiar menjelaskan bahwa KPU tidak mendapat data nama dengan alamat pemilih tersebut.

“Data penduduk masuk dalam informasi yang dikecualikan, kami hanya memiliki data jumlahnya saja dari kemendagri, untuk nama dan alamat pemilih kami masih belum mempunyai,” ujar kepada wartawan (22/1/2018).

Hal tersebut yang akan menjadi salah satu potensi timbulnya ‘Pemilih Siluman’.

KPU akan menyoriti dengan jeli, ketat dan teliti terkait pencocokan dan penelitian (coklit), KPU akan tahu pemilih yang belum mengantongi KTP elektronik itu masuk dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) atau tidak.

“Ketika nama itu belum masuk ke DP4, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan mencatat ke formulir jenis AC,” jelas Deny.

Untuk diketahui jumlah DP4 Kota Malang, terakhir terdata mencapai 660.294 jiwa. Kegiatan Coklit tersebut akan berlangsung mulai hari ini hingga 18 Februari mendatang.

”Iya sekitar satu bulan waktunya, perlu tenaga ekstra dan kejelian agar tidak terjadi kecurangan di Pilkada nanti” tukas pria asal Jawa Barat tersebut.

Pihaknya akan berkoordinasi intens dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Maang terkait data penduduk. “Jelas, kami akan terus berkoordinasi dengan Dispendukcapil terkait data yang direkap di form AC itu, termasuk data penduduk yang belum ber-KTP elektronik,” tegasnya.

Dengan begitu hal ini akan menjadi penangkal mobilisasi pemilih ‘siluman’ saat pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPU akan terus berkoordinasi dengan Dispendukcapil terkait pemegang surat keterangan. “Kami akan bertanya jumlah pemegang Surat Keterangan (Suket) di sekitar TPS, karena yang belum mengantongi E-KTP digantikan oleh Suket,” pungkasnya.

Di tempat lain, Kepala Dispendukcapil Kota Malang, Eny Hari Sutiarni menegaskan tidak mudah memalsukan Suket.“Karena ada barcode-nya, jadi susah untuk memalsukan kecuali ada permainan didalam. Sejauh ini tidak ada yang seperti itu mas, semoga di Pilkada nanti lancar dan tidak ada kendala,” jelasnya

Ia menjelaskan apabila Kantor Dispendukcapil akan tetap buka pada hari pemilihan. “Kantor Dispendukcapil tetap buka pada hari pemilihan 27 Juni 2018, jika ada kendala atau informasi keterangan akan kami layani,” pungkas Eny. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here