Ini Cerita Pembangkangan PT RAPP Milik Sukanto Tanoto di Riau

0
1599
Sejumlah pekerja memarkir truk angkut kayu yang kosong di area Estate Pelalawan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (20/10). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 16 Oktober 2017 mencabut rencana kerja usaha RAPP sehingga diharuskan berhenti beroperasiANTARA FOTO/FB Anggoro/ama/17.

Nusantara.news, Jakarta – Hampir setiap kasus kebakaran hutan namanya disebut-sebut, acap kali pula terlibat konflik pertanahan, dan terakhir kali membangkang ketentuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Itulah kehebatan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang menguasai 480 ribu hektar lahan di Riau ini.

Sebagai perbandingan, sudah berapa Bupati bahkan Gubernur di Provinsi Riau terjerat kasus korupsi yang berkait alih fungsi lahan? Namun PT RAPP yang dalam pemberitaan media lokal kerap melakukan pelanggaran, bahkan ada yang menyebut terlibat dalam kejahatan lingkungan, tak satu pun yang terjerat perkara hukum.

Terakhir kali, PT RAPP membangkang keputusan Menteri Kehutanan yang menolak Rencana Kerja Usaha (RKU) RAPP sebagai tindak lanjut dari surat edaran S-494/MENLHK-PHPL/2015 yang melarang pembukaan lahan di hutan gambut.

Namun inilah liciknya perusahaan milik Sukanto Tanoto. Penolakan RKU diinformasikan kepada pekerjanya sebagai pencabutan izin usaha. Sejak itu muncul keresahan di lingkungan sekitar 20 ribu karyawan PT RAPP yang merasa terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Maka Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya pun sangat menyayangkan sikap itu. Upaya pemerintah menertibkan PT RAPP (April Group) agar taat aturan justru berkembang secara liar menjadi isu pencabutan izin yang mengakibatkan munculnya keresahan di lingkungan pekerja PT RAPP.

Dalam keterangan tertulisnya kepada media pada Senin (23/10) kemarin, Siti Nurbaya menyebut penolakan terhadap RKU PT RAPP karena memang bertentangan dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang mengharuskan seluruh perusahaan hutan tanaman industri (HTI) berbasis lahan gambut menyesuaikan RKU mereka dengan aturan pemerintah.

Namun hingga batas waktu yang diberikan, PT RAPP justru tetap memaksa ingin menjalankan rencana kerja sesuai dengan aturan mereka sendiri, dan tidak mau mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Saya mengajak RAPP menjadi perusahaan yang patuh, taat pada aturan di negara ini, sebagaimana perusahaan HTI lainnya yang RKU mereka telah lebih dulu disahkan, dan tidak ada masalah,” kecam Siti Nurbaya.

Memang, diantara 13 perusahaan HTI hanya PT RAPP yang membangkang. Sedangkan ke-12 lainnya sudah mendapatkan pengesahan RKU karena taat aturan. Terlebih sudah 20 tahun Indonesia direcoki urusan kebakaran hutan dan lahan yang antara lain disebabkan oleh pembukaan lahan di hutan gambut yang mudah terbakar.

“Melindungi gambut tidak bisa hanya dengan pemadaman rutin saja, namun harus dicegah secara dini dengan melakukan perlindungan gambut secara utuh dan menyeluruh,” ujarnya.

Penolakan RKU bukan berarti penolakan izin usaha, beber Siti Nurbaya. “Yang sebenarnya terjadi adalah KLHK memberi perintah dan sanksi, agar RAPP tidak melakukan penanaman di areal lindung ekosistem gambut. Namun mereka tetap bisa menanam di areal budidaya gambut, jadi tidak ada masalah harusnya,” tegas Siti.

Sumber Masalah

PT RAPP sebagaimana pemberitaan resmi dari perusahaannya mengumumkan akan menjadi produsen kertas terbesar kedua di dunia seiring selesainya pembangunan pabrik kertas ke-3 mereka di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau.

Sebelumnya PT RAPP telah memiliki 2 pabrik kertas berkapasitas 3500 ton per hari, atau 850 ribu ton per tahun. Dengan hadirnya pabrik kertas ke-3 kapasitas produksi kertas PT RAPP akan meningkat menjadi 1,1 juta ton per tahun. Angka akan menjadikan PT RAPP sebagai produsen kertas terbesar ke dua setelah International Paper asal Amerika Serikat.

Selama ini PT RAPP memproduksi tiga jenis kertas, yaitu customer rollcut size, dan folio. Tiga jenis kertas itu sebagian dipakai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan merk Paper One, dan sebagian lain diekspor ke 75 negara, antara lain Jepang, Australia, negara-negara di Asia Pasifik, dan Timur Tengah.

Selain kerap mengangkangi peraturan, PT RAPP juga gemar berkonflik dengan masyarakat sekitar HTI miliknya. Sebut saja dugaan rencana pengambil-alihan lahan karet milik warga Desa Lubuk Kering, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Riau. Yang menyebabkan masyarakat resah. Kejadian yang terekspose pada 11 November 2016 itu hingga kini masih menyisakan keresahan di masyarakat.

Untuk itu Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Woro Supartinah mendesak pemerintah bersikap tegas terhadap PT RAPP yang termasuk dalam grup Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL) milik Sukanto Tanoto itu.

“Pemerintah tidak dapat menutup mata bahwa PT RAPP telah terbukti melakukan kejahatan lingkungan, menghancurkan hutan alam dan membuka kanal baru secara massif sejak Juni hingga Agustus 2016 lalu,” tuding Woro Supartinah pada 22 November 2016 lalu.

PT RAPP memang diberikan sanksi oleh pemerintah atas pembukaan kanal baru. Tapi sanksi itu hanya penghentian sementara. Sedangkan Jikalahari menginginkan Badan Restorasi Gambut (BRG) menjatuhkan sanksi penghentian permanen kegiatan pembangunan kanal-kanal di lahan gambut Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, oleh PT RAPP.

Sempat pula terdengar kabar, pada September 2016 lalu Satuan Pengamanan dari PT RAPP yang mengaku dari Kopassus mengusir petugas Badan Restorasi Gambut (BRG). Kala itu BRG keberatan dengan pembuatan kanal-kanal oleh PT RAPP di lahan gambut, Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang membuat tanah semakin kering dan mudah terbakar.

Namun keberadaan Kopassus di perusahaannya dibantah oleh Corporate Communications Manager PT RAPP Djarot Handoko. “Mereka bukan Kopassus, hanya pernah mengikuti kegiatan bela negara yang diselenggarakan Kopassus,” terang Handoko.

Kini pemerintah telah menolak RKU PT RAPP yang ingin meneruskan penanaman akasia di lahan gambut, dan bahkan memerintahkan mencabut tanaman akasia dan membersihkan biomasa sisa-sisa pencabutan dan menutup kanal-kanal yang dibuatnya. Dan PT RAPP yang sakti mandraguna itu tampaknya tidak menggubris.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here