Ini Dasar Rizal Ramli Mengadukan Korupsi Impor Pangan ke KPK

0
622
Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengadukan dugaan tindak pidana korupsi dari para pejabat Kementerian Perdagangan dalam berbagai kasus impor pangan.

Nusantara.news, Jakarta – Awalnya ekonom senior yang juga mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang diadukan oleh Nasdem ke Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas dugaan pencemaran nama baik. Namun belakangan Rizal yang justru melaporkan dugaan korupsi impor pangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lantas siapakah yang laporannya efektif dan bisa menjerat kelak? Tahun politik, suasana panas dingin menjadi biasa. Menjadi tidak biasa manakala data yang diserahkan lebih valid, lebih akurat dan lebih berbicara.

Rizal menyatakan sedikitnya ada dua hal yang harus menjadi fokus KPK dalam permasalahan dugaan korupsi impor pangan adalah kerugian keuangan negara dan kerugian ekonomi negara.

“KPK tidak hanya fokus soal kerugian keuangan negara dalam arti sempit, tapi juga kerugian ekonomi negara dan itu memang di Pasal 2 UU Tipikor ada kategori bahwa bisa ditindak seandainya ekonomi negara dirugikan, ujar Rizal Selasa (23/10) usai melaporkan dugaan korupsi impor pangan di KPK.

Tak hanya itu, Rizal mengungkapkan, terdapat tiga penyebab mengapa Indonesia masih bermasalah dengan impor pangan. Pertama, tidak ada grand strategy dari pemerintah agar Indonesia jadi lumbung pangan Asia.

Kedua, Pemeirntah terlalu fokus pada teknologi dan tidak punya kebijakan harga yang menguntungkan petani.

Ketiga, oknum pejabatnya kecanduan impor.

Pengacara Rizal Ramli, Effendy mengatakan pengaduan ini menjadi kabar baik untuk petani dan petambak garam. Sebab, hasil positif dari pelaporan tersebut akan dinikmati oleh petani dan petambak garam, salah satunya jika harga beras dan garam naik. Sehingga satu-satunya cara Rizal mohon kepada KPK untuk mengusut adanya tindak pidana korupsi (tipikor) dalam impor pangan ini.

Soal impor pangan sebelumnya juga dikritik oleh kalangan internal pemerintah. Tercatat Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pada pertengahan September 2018 berkomentar pedas menolak impor beras. Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu sempat bersilang pendapat di media terkait keputusan impor beras tahun 2018.

Sebelumnya Budi Waseso mengatakan stok beras cukup sampai Juli 2019 sehingga tak perlu lagi impor beras. Menanggapi hal itu, Menteri Perdadgangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan bersama kuota impor mencapai 2 juta ton tahun ini dan persoalan gudang tidak menjadi urusannya.

Budi Waseso balik menimpali pernyataan Enggar bahwa persoalan penyimpanan beras ini harus menjadi urusan bersama sebagai sesama lembaga pemerintah. Kalau pun tetap dilakukan impor tambahan hingga akhir tahun, ia meminta beras-beras itu disimpan saja di kantor Kementerian Perdagangan.

Walhasil akibat kejadian ini, istana sampai harus turun tangan dan meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengajak keduanya duduk bersama. Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan kisruh ini terjadi akibat masalah komunikasi antara keduanya.

Pelaporan Rizal Ramli ke KPK juga merupakan kelanjutan tudingannya bahwa ada permainan kartel produk pangan yang selalu menempel di pemerintah. Apalagi, rencana impor digulirkan di tengah ketersediaan beras di dalam negeri ini.

Rizal Ramli bahkan menyebut praktik yang dilakukan para kartel itu seharusnya tergolong subversif. Pada akhir September 2018 lalu, ia menyarankan Jokowi harus membenahi sistem kartel untuk mendapatkan dukungan rakyat.

Memang Rizal tidak tidak menyebutkan siapa yang diadukan terlibat tindak pidana korupsi dimaksud, termasuk kementerian mana yang dimaksud. Namun orang dekat Rizal menyatakan bahwa aduan itu terkait kebijakan impor pangan di Kementerian Perdagangan. Oleh karena Kementerian Perdagangan dipimpin olen Enggartiasto Lukita, maka kemungkinan besar adalah Enggar dan kawan-kawan di Kemendag.

Temuan BPK

Lepas dari perdebatan hukum atas pernyataan Rizal Ramli terkait dugaan korupsi impor pangan, faktanya memang ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam proses impor pangan. Adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkapkan adanya 11 kesalahan dalam kebijakan impor pangan, seperti beras, gula, garam, hingga daging sapi.

Kesalahan itu antara lain, penerbitan Persetujuan Impor (PI) tanpa koordinasi dari kementerian terkait.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017 BPK, kesalahan impor pangan terjadi karena penerbitan persetujuannya tidak sesuai kebutuhan dan produksi dalam negeri.

Menurut IHPS II 2017 BPK, sebagaimana dikutip Antara, Menteri Perdagangan seharusnya dapat melakukan penyesuaian melalui koordinasi dengan Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kesalahannya terjadi karena persetujuan impor tak ditetapkan melalui rapat koordinasi di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Setidaknya ada 11 kesalahan impor pangan sejak 2015 hingga semester I 2017 di bawah kendali Kementerian Perdagangan.

Pertama, penerbitan PI gula dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga Gula Kristal Putih (GKP) sebanyak 1,69 juta ton. PI tidak diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, namun hanya berdasarkan Surat Menteri Perdagangan.

Selain itu, PI bukan diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti ketentuan pemerintah. Namun, diberikan kepada pihak swasta, seperti perusahaan gula rafinasi dan perusahaan gula, yang berdasarkan penelusuran atas dokumen pendukung penerbitan izin impornya diketahui terdapat keterkaitan dengan koperasi, asosiasi, serta perusahaan gula swasta.

Kedua, penerbitan PI Gula Kristal Mentah (GKM) sebanyak 108 ribu ton dengan nilai Rp783,28 miliar kepada PT Adikarya Gemilang dalam rangka uji coba kegiatan industri tidak didukung data analisis kebutuhan dan sumber rekomendasi yang jelas.

Menurut BPK, rekomendasi GKM kepada PT Adikarya bukan dari Kementerian Perindustrian, melainkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung. Instansi ini bukan merupakan instansi teknis yang berwenang memberikan rekomendasi jumlah impor GKM.

Ketiga, penerbitan PI beras sebanyak 70.195 ton dengan realisasi sebanyak 36.347 ton tidak memenuhi dokumen persyaratan, melampaui batas berlaku, dan bernomor ganda. PI ini secara jelas menunjukkan bahwa Kementerian Perdagangan lalai dalam memberikan PI.

Keempat, pelaksanaan impor beras kukus sebanyak 200 ton dengan nilai mencapai Rp1,65 miliar oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang dilakukan tanpa rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Berdasarkan konfirmasi BPK, Kementan tidak memberikan dokumen rekomendasi teknis untuk impor beras kukus tersebut karena Perum Bulog tak melengkapi persyaratan dan mengajukan kembali permohonan rekomendasi. Namun, Kemendag tetap menerbitkan PI untuk Bulog.

Kelima, penerbitan PI sapi sebanyak 9.370 ekor dan daging sapi sebanyak 86.567,01 ton pada 2016 tidak memenuhi dokumen persyaratan. Hal ini diperparah dengan realisasi impor yang membengkak dari PI yang diberikan. Data BPK menyebut, PI sapi sebanyak 9.370 ekor, namun realisasinya mencapai 13.025 ekor dengan nilai mencapai Rp177,37 miliar.

Namun demikian, permasalahan dokumen persyaratan yang tak lengkap tetap menjadi fokus permasalahan pada proses impor tersebut. Sementara, izin impor daging sapi sebanyak 86 ribu rupanya hanya terealisasi sekitar 49 ribu dengan nilai Rp2,5 triliun, namun juga tanpa dokumen persyaratan yang lengkap. Walhasil, kedua kegiatan impor tersebut dinilai melanggar ketentuan.

Keenam, penerbitan PI sapi kepada Perum Bulog sebanyak 50 ribu ekor pada 2015 lalu dalam ragka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga tidak melalui persetujuan rapat koordinasi.

Ketujuh, penerbitan PI daging sapi sebanyak 97.100 ton pada 2016 tidak mendapatkan rekomendasi dari Kementan dan tak mendapat persetujuan dari rapat koordinasi. Namun, BPK mencatat bahwa realisasi akhir hanya sebanyak 18 ribu ton dengan nilai mencapai Rp737,65 miliar. Hanya saja, pemberian PI di awal tetap tak sesuai ketentuan.

Kedelapan, penerbitan PI daging sapi sebanyak 70.100 ton tidak mendapat rekomendasi dari Kementan dan tak mendapatkan persetujuan dari rapat koordinasi. Adapun dari PI tersebut, jumlah realisasi impor hanya sebanyak 2.338,53 ton senilai Rp118,88 miliar.

Kesembilan, penerbitan PI daging sapi sebanyak 17 ribu ton dengan realisasi sebanyak 5.642,43 ton dan senilai Rp155,15 miliar kepada PT Impexindo Pratama tanpa rekomendasi dari Kementan dan tak mendapat persetujuan dari rapat koordinasi.

Kesepuluh, penerbitan PI daging sapi sebnayak 10 ribu ton dengan realisasi sebnayak 10.031,96 ton senilai Rp463,6 miliar kepada Perum Bulog tanpa rekomendasi dari Kementan.

Kesebelas, penerbitan PI garam sebanyak 3,35 juta ton dengan realisasi hanya 2,78 juta ton senilai Rp1,42 triliun dalam kurun waktu 2015-semester I 2017 tidak memenuhi dokumen persyaratan.

BPK juga memberi catatan lain kepada Kemendag, di antaranya Portal Inatrade tidak menyediakan menu untuk mengunggah dokumen pendukung laporan realisasi impor, importir terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan impor sesuai batas waktu yang ditetapkan, dan importir tidak menyampaikan laporan realisasi impor.

Kemendag juga tidak memiliki mekanisme untuk memastikan jumlah realisasi impor tidak melebihi jumlah persetujuan impor yang diterbitkan. Atas sejumlah kelalaian tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Mendag agar mengembangkan Portal Inatrade. Tak cuma itu, BPK memerintahkan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag agar berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk mengintegrasikan Portal Inatrade dengan Customs-Excise Information System and Automation.

Kemudian, BPK juga merekomendasi agar Mendag memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Direktur Impor dan Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor selaku Koordinator UPTP I dan Pejabat Penandatangan Persetujuan Impor yang tidak melakukan monitoring atas laporan realisasi impor serta tidak menerapkan sanksi kepada perusahaan importir yang tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan realisasi impor.

Jadi, kalau melihat hasil IHPS II 2017 BPK tersebut, tampaknya aduan Rizal Ramli tak jauh-jauh dari temuan BPK. Apalagi jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memerintahkan BPK untuk melakukan audit investigative atas temuannya tersebut di atas, maka makin fokus siapa-siapa yang bakal jadi tersangka.

Rizal juga diduga menyerahkan data para spekulan dan kartel yang mempermainkan harga pangan selama ini. Berdasarkan data-data itulah KPK selaiknya memastikan dan mulai menyidik dan menyelidiki pola permainan, siapa yang bermain, dan bagaimaimana permainan itu dilakukan.

Jika melihat gestur permainan dan perdebatan yang selama ini muncul, maka dapat dipastikan yang menjadi sasaran tembak dari aduan Rizal Ramli ke KPK adalah Mendag Enggartiasto Lukita dan kawan-kawan di Kementerian Perdagangan.

Tinggal seberapa KPK piawai memanfaatkan data temuan BPK dan rincian kartel serta para spekulan yang cenderung mengambil untung dibalik tingginya harga-harga pangan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here