Ini Dia Masukan BPD Banyuwangi Terkait Raperda Pilkades

0
84

Nusantara.news, Banyuwangi – Beberapa hari yang lalu ramai diperbincangkan tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan peraturan No.128/2015 tentang UU Desa. Keputusan MK tersebut mendapatkan penolakan dari Asosiasi kepala desa se-Banyuwangi (ASKAP) karena didalam peraturan itu menyebutkan dibolehkannya calon kepala desa berasal dari luar daerah.

Sebagai tindak lanjut keputusan MK di atas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  se-Kabupaten Banyuwangi memberikan masukan terhadap Raperda Pilkades yang sedang digodok oleh Pemkab Banyuwangi. Asosiasi BPD menyampaikan tiga poin pokok untuk dimasukan dalam bahan pembahasan Raperda.

Pertama, calon Kades hanya bisa diizinkan mencalonkan diri di satu desa saja. “Jika tidak diatur, nanti satu orang bisa nyalon dimana-mana, kan tambah kacau,”ucap Rudi Latief, Ketua BPD Banyuwangi, Selasa (21/2/2017).

Usulan kedua, BPD mendesak agar pemenang asal luar daerah wajib pindah tempat tinggal sebelum pelantikan dilakukan. Karena jika tetap tinggal di luar daerah akan menghambat kelancaran roda pemerintahan.

Menurut Latief untuk mensukseskan pesta demokrasi tertua di republik ini harus ada lembaga yang memberikan pengawasan intensif di setiap mekanisme pemilihan kepala desa. Untuk itulah diperlukan pemberian wewenang kepada BPD untuk menjalankan fungsi pengawasan pilkades.

“Dan yang terakhir tentang pemberi fungsi BPD dalam pengawasan jalanya Pilkades”, tutup Rudi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here