Ini Dua Cara Penyederhanaan Parpol yang Selalu Kandas di DPR

0
310
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (ketiga kanan) memberikan keterangan pers sebelum rapat kerja dengan Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/kye/17

Nusantara.news, Jakarta – Dengan menganut sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional terbuka memang sulit bagi Indonesia menghasilkan partai politik (Parpol) pemenang. Sebab suara-suara yang kalah tetap dihitung secara proporsional sehingga dalam hitungan tertentu menghasilkan jumlah kursi. Ini lain dengan sistem distrik yang menganut prinsip winner takes all (pemenang ambil semua).

Tentu saja setiap sistem pemilu yang dianut oleh suatu negara ada kelebihan dan kekurangannya. Sistem Pemilu Indonesia memang sulit menghasilkan pemenang. Namun lebih menghargai suara pemilih ketimbang sistem distrik. Lagi pula dengan partai politik yang banyak (multi party) memang sistem pemilu proporsional lebih tepat digunakan ketimbang sistem distrik.

Memang, sistem proporsional masih memungkinkan suara pemilih (popular vote) parpol tertentu lebih banyak namun jumlah kursinya lebih sedikit. Sebut saja perbandingan jumlah suara dan perolehan kursi antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Kendati suara pemilih lebih banyak ketimbang PAN namun perolehan kursinya lebih sedikit, karena suara PKB terkumpul di Dapil tertentu sedangkan suara PAN lebih menyebar.

Namun dengan kondisi multi party seperti Indonesia, dengan sistem proporsional suara yang hangus (tidak terkonversi menjadi kursi) jauh lebih sedikit ketimbang kalau kita menggunakan sistem distrik. Kegaduhan politik juga lebih bisa dicegah karena di setiap daerah pemilihan akan ada 3 hingga 10 orang yang terpilih menjadi anggota parlemen.

Hanya saja resikonya, dengan sistem proporsional memang sulit menghasilkan parpol pemenang, dalam pengertian menguasai kursi single majority (50%+1) atau paling sedikit simple majority (30%+1) di parlemen. Tanpa hadirnya parpol pemenang efektivitas pengambilan keputusan menjadi lebih ribet.  Hanya PDI Perjuangan pada Pemilu 1999 yang bisa mencapai simple majority dengan perolehan kursi lebih dari 30 persen sepanjang 4 kali pelaksanaan Pemilu Legislatif era reformasi.

Perbanyak Dapil

Sesungguhnya penyederhanaan partai politik secara alamiah sudah diatur sejak awal reformasi. Satu diantara mekanismenya adalah menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dari 2,5 pada Pemilu 2009 dan naik lagi 3,5 persen pada Pemilu 2014. Kabarnya pada Pemilu 2019 nanti sudah naik lagi menjadi 4 persen.

Meskipun terlambat namun dalam dua kali pemilu terakhir memang ada kenaikan parliamentary threshold. Masing-masing partai politik yang lolos ke parlemen bisa membentuk fraksi. Ini lain misalnya dengan Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 yang masih ada Fraksi Gabungan. Bayangkan saja di 2004 ada 16 parpol yang mengirimkan wakilnya ke Parlemen dan 6 diantaranya hanya memiliki kursi 1 hingga 4.

Dengan tidak adanya parpol pemenang. tidak mengherankan apabila produktivitas DPR, terutama dalam menyelesaikan program legislasi nasional (Prolegnas) sangat rendah. Bayangkan saja, diantara 183 rancangan Undang-Undang (RUU) yang harus dituntaskan DPR-RI periode 2014-2019 hingga 2017 ini baru 14 RUU yang diselesaikan. Sudah itu tidak sedikit pula RUU yang disahkan, karena kualitasnya rendah, harus kembali direvisi karena kalah dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Selain melalui mekanisme ambang batas parlemen, penyederhanaan jumlah partai politik bisa juga dilakukan dengan memperbanyak daerah pemilihan (Dapil). Caranya dengan menurunkan alokasi kursi per dapil yang sebelumnya 3-10 kursi menjadi 3-8 kursi atau 3-6 kursi. Bertambahnya jumlah Dapil akan menyulitkan parpol-parpol yang selama ini mendapatkan kursi dari sisa suara terkecil.

Apabila daerah pemilihan dipersempit dengan alokasi kursi 3 – 8 kursi, maka hanya parpol-parpol yang memiliki infratruktur yang baik yang kemungkinan melenggangkan kadernya ke Parlemen. Ada kemungkinan PDI Perjuangan berjaya di Pulau Jawa dan Partai Golkar berjaya di luar Pulau Jawa. Tapi dengan cara diperbanyaknya jumlah daerah pemilihan umum konsekuensinya akan merugikan parpol-parpol menengah bawah yang di banyak tempat mengandalkan sisa-sisa suara.

Maka gagasan memperbanyak jumlah dapil yang diusulkan oleh Partai Golkar dan didukung oleh PDI Perjuangan itu sudah pasti ditentang oleh mayoritas fraksi di Parlemen. Dengan hitung-hitungan jumlah kursi di Parlemen, sebut saja misalkan Gerindra yang penyebarannya mulai merata dan tidak begitu dirugikan dengan penambahan jumlah dapil bergabung, suaranya baru 273. Tetap saja kalah dengan fraksi-fraksi yang menghendaki alokasi 3-10 kursi per dapil.

Metode Konversi Suara

Munculnya partai pemenang juga bisa dilakukan dengan metode konversi suara. Ada 5 model konversi suara yang biasa digunakan di negara-negara demokratis di luar Inggris dan Amerika Serikat yang menganut sistem first past the post, artinya setiap Dapil hanya memperebutkan satu kursi.

Metode itu meliputi (1) Quota Hare sebagiamana yang berlaku pada Pemilu 2014, (2) Quota Drop, (3) Divisor D’Hondt, (4) Divisor Sainte Lague yang berlaku pada Pemilu 2004 dan 2009, dan (5) Divisor Sainte Lague Modification. Dari ke-5 metode itu perhitungan dengan cara Quota Drop, Divisor D’Hondt dan Divisor Sainte Lague Modification memang belum pernah diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan hasil SImulasi yang dilakukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terhadap hasil Pemilu 2014 sebagaimana tergambar dalam link file:///C:/Users/User/Downloads/Siaran-Pers-Konversi-Suara-Menjadi-Kursi%20(1).pdf, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra paling diuntungkan apabila menggunakan metode konversia suara quota drop. Kursi PDI Perjuangan melonjak dari 109 menjadi 141, Gerindra naik dari 73 menjadi 92, Golkar naik dari 91 menjadi 93, PKB naik dari 47 menjadi 56, selebihnya Demokrat, PAN, PKS, PPP, Nasdem  dan Hanura jumlah kursinya anjlok.

Apabila menggunakan metode Divisor D’Hondt, kursi PDI Perjuangan dan Partai Golkar sama-sama melonjak, dari 109 menjadi 137 kursi dan 91 menjadi 118 kursi, Gerindra naik 5 kursi, dan ke-7 parpol selebihnya turun antara 1 – 15 kursi. PAN, PPP, PKS dan Hanura yang paling menderita dengan metode konversi suara ini.

Kedigdayaan PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Gerindra akan berlanjut apabila menggunakan sistem konversi suara Divisor Sainte Lague Modification. Kursi PDI Perjuangan naik dari 109 menjadi 126, Golkar meningkat dari 91 menjadi 111 kursi dan kursi Gerindra bertambah dari 73 menjadi 83 kursi. Tapi ke-7 partai selebihnya tergerus antara 1-13 kursi. PAN akan kehilangan 13 kursi.

Pada Pemilu 2019 nanti tampaknya paripurna DPR akan memutuskan sistem Divisor Saint Lague. Berdasarkan SImulasi Perludem, kursi PDI Perjuangan hanya naik 1 kursi, Golkar naik 4 kursi, dan Gerindra turun 2 kursi. Partai lain yang mengalami kenaikan 1 kursi adalah Demokrat, PPP dan Hanura. PAN turun 3 kursi, PKS turun 2 kursi, PKB turun 1 kursi dan Nasdem tetap meraih 36 kursi.

Paling ekstrim untuk menghasilkan pemenang pemilu memang metode suara Quota Drop, disusul Divisor D’Hondt, dan Saint Lague Modification. Karena dengan ketiga konversi suara itu, pada Pemilu 2014 yang lalu PDI Perjuangan bisa meraih simple majority. Untuk mencapai single majority di Parlemen, atau 281 kursi hanya perlu mengajak dua atau tiga partai politik untuk bisa lebih efektif dalam proses pengambilan keputusan sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan.

Tapi sudah pasti usulan itu akan ditentang keras oleh mayoritas anggota DPR yang ternyata sebagian besar berasal dari Parpol menengah ke bawah. Karena memang sesungguhnya tidak ada partai pemenang pemilu sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2014 yang lalu. Dan itu sesungguhnya gejala yang paling nyata dari krisis kepemimpinan di Republik ini. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here