Ini Dugaan Otak di Balik Aksi Nekat Saracen

0
432

Nusantara.news, Jakarta –  Agak aneh mengapa sindikat penyebar kebencian seperti Saracen masih berani menerima atau menawarkan jasa sebagai penyebar kebencian di media sosial. Bukankah jelas-jelas ada UU ITE yang bisa mempidanakan siapa saja yang menyebarkan kebencian? Juga agak aneh mengapa masih ada pihak yang berani menggunakan jasa seperti Saracen. Bukankah dengan digital forensic, kepolisian mudah meringkuk mereka?

Aksi Nekat Saracen

Keberanian sindikat Saracen dapat dikategorikan sebagai keberanian tidak masuk akal. Sebab, sebagai pemain di bidang media sosial (medsos), mereka diyakini mengerti Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik (ITE).

Dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE jelas-jelas dinyatakan bahwa, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).   

Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 

Rasanya mustahil mereka tidak mengerti UU ITE beserta hukuman bagi yang melanggar. Sebab korbannya sudah banyak. Sebut misalnya seorang warga Jagakarsa, Jakarta Selatan berinisial AT, (41 tahun), yang ditangkap polisi karena menyebarkan ujaran kebencian di sosial media terkait ricuh di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam pernyataannya, polisi menyebut AT menyebarkan ujaran kebencian di akun Facebook pribadinya dan ditulis pada Minggu, 31 Juli 2016.

Kemudian  Dwi Estiningsih, yang mencuitkan gambar 5 pahlawan nasional sebagai kafir. Peristiwanya tahun 2016. Dwi Estiningsih ketika mencuit di akun Twitternya dan mempersoalkan lima pahlawan nasional non-muslim yang gambarnya masuk di mata uang rupiah baru dan menyebutnya sebagai kafir.

“Luar biasa negeri yang mayoritas Islam ini. Dari ratusan pahlawan terpilih 5 dari 11 adalah pahlawan kafir #lelah,” tulis Dwi yang juga menyertakan link berita dalam cuitannya di akun @estiningsihdwi.

UU ITE juga sudah menjerat HP, (22 tahun). HP  adalah admin akun Instagram @muslim_cyber1 yang diciduk aparat karena mengunggah percakapan palsu antara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono.

HP ditangkap di kediamannya yang beralamat di Jalan Damai RT 09 RW 04 Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Seorang pemuda berinisial MS (24 tahun), warga Jalan Kemuning Desa Martajasah, Kecamatan Kota Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, juga dijerat UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, karena diduga telah menghina Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Buni Yani juga terjerat kasus ujaran kebencian dan isu SARA. Dosen di London School of Public Relations (LSPR) itu, disangkakan telah melanggar pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE karena memposting status bermuatan SARA melalui akun media sosial sehingga menimbulkan kebencian. Tindakan Buni Yani tersebut bahkan disinyalir menjadi pemicu diseretnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke pengadilan dan harus mendekam di penjara.

Berdasarkan data-data di atas, adalah tidak masuk akal mereka tidak mengerti UU ITE. Atau, apakah mereka yakin bisa menyembunyikan diri dangan membuat akun palsu?

Sebagai pemain di dunia maya, rasanya juga tidak masuk akal mereka merasa bisa menyembunyikan diri.

Sebab, dalam dunia internet dikenal apa yang disebut dengan digital forensik sebagai salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital lainnya.  Sebagai penjual jasa berbasis internet, mereka diyakini mengerti digital forensik.

Keanehan-keanehan ini mengindikasikan bahwa mereka sesungguhnya mengerti apa risiko dari apa yang mereka lakukan.

Bahwa mereka tetap melakukan, mengindikasikan mereka nekat. Nekat untuk apa? Nekat merealisasi agenda mereka, yakni membuat kekacauan di Indonesia.

Mengapa mereka nekat? Ada dua kemungkinan. Pertama, karena unsur besarnya uang yang mereka terima dari jasa mereka. Kedua, karena ada yang membackingi.

Melihat jumlah uang yang mereka peroleh dari jasa mereka yang hanya mencapai puluhan juta, jelas tidak sebanding dengan hukuman yang akan mereka terima yakni 6 tahun penjara  atau denda Rp1 miliar.

Oleh sebab itu, aksi nekat mereka menyebarkan ujaran kebencian berbau SARA sepertinya karena ada unsur backing, ada orang yang menurut mereka akan kuat membackingi mereka.

Oleh sebab itu, perintah Presiden Jokowi kepada Kapolri Tito Karnavian agar mengusut tuntas kasus ini, termasuk mengusut siapa saja pemesan jasa mereka, menjadi sangat penting untuk mengungkap siapa backing atau orang yang berada di belakang mereka.

Pihak kepolisian harus mengusut tuntas kasus ini, dan mengurut tali temali mulai dari pemesan sampai orang yang paling jauh yang disebut sebagai otak penyebaran ujaran kebencian.

Pengusutan sampai ke otak-nya, sangat penting karena pilkada di 171 daerah akan dimulai Juni 2018 mendatang. Otak perlu ditangkap atau minimal dikenali, agar, tidak lagi muncul Saracen Saracen yang lain yang terus menyulut kekacauan politik berbau SARA yang berbahaya.

Dugaan Otak di Balik Aksi Nekat Saracen

Persoalan SARA sesungguhnya juga sudah tuntas bagi bangsa Indonesia. Selain karena sudah sangat lama disosialisasi, juga karena dalam kenyataannya, orang Indonesia sudah bisa berbaur tanpa melihat perbedaan antara satu dengan yang lain.

Walau demikian, harus pula diakui bahwa persoalan SARA tersebut tetap menjadi masalah sensitif, terutama ketika dikombinasikan dengan suku China yang menguasai perekonomian Indonesia.

Fenomena itu pun sesungguhnya baru muncul karena Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Awalnya, bahkan, kehadiran Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta bersama Jokowi, sama sekali tidak dipersoalkan. Ketika dia menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok malah disanjung-sanjung sebagai figur yang jujur dan berani serta mengerti titik korupsi yang biasa dimainkan oleh pejabat DKI Jakarta.

Persoalan China muncul ketika Ahok mulai bersikap “miring-miring” dalam kasus reklamasi, dan memuncak ketika dia menistakan agama Islam terkait Surat Al-Maida 51.

Sejak saat itu, keberadaan China terus mendapat sorotan dan dikaitkan dengan berbagai hal mulai dari Partai Komunis China (PKC), dengan keinginan China mengusai Indonesia dan lain sebagainya.

Sensitifitas SARA saat ini bukan lagi dalam perspektif antar suku, antar golongan atau antar agama yang ada di Indonesia, melainkan SARA antara suku China dengan suku-suku lain yang ada Indonesia. Dalam bahasa lain, SARA antara warga Indonesia asli dengan warga keturunan dalam hal ini suku China.

Persoalannya berkembang menjadi kompleks, karena Presiden Jokowi diasosiasikan sebagai figur yang dekat dengan China. Kesan itu terutama muncul ketika Jokowi mengaku terjebak macet dan tidak hadir di tengah-tengah massa Aksi Bela Islam dan Bela Ulama yang dikenal dengan Aksi 411.

Pada aksi lanjutan atau aksi 212, Jokowi memang hadir dan berbaur di tengah-tengah massa aksi. Tetapi, ketidakhadiran pada aksi 411 ditafsirkan sebagai sosok Jokowi yang sebenarnya. Sejak itu Jokowi terus dikait-kaitkan dengan hal-hal yang terkait dengan etnis China.

Asosiasi itu terus mengental, karena sejumlah hal. Antara lain keberadaan etnis China di sekitar presiden,  pernyataan Jokowi yang mengatakan akan mengganti rujukan rupiah dari dolar Amerika Serikat ke mata uang China, Yuan. Belakangan, keberanian Lippo Grup memasarkan Meikarta sebelum ada izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, juga dikait-kaitkan dengan kedekatan Lippo Grup dengan Jokowi.

Dalam perspektif ini, maka ujaran kebencian yang berbau SARA seperti yang dikembangkan Saracen, seolah-olah dimotori oleh orang Indonesia  utamanya kelompok 411 atau kelompok 212.

Apakah demikian? Rasanya tidak. Mengapa? Karena Bachtiar Nasir salah satu figure dalam aksi 411 sudah bertemu dengan Jokowi saat lebaran lalu. Selain itu, sikap Ketua Majelis Ulama K.H. Ma’ruf Amin Maruf Amin juga tidak lagi seperti sebelumnya. Salah seorang motor 411 yakni Habib Rizieq Shihab, juga sudah jadi tersangka dan tidak berada di Indonesia.

Jika menggunakan cara pemikiran konspiratif, maka ujaran kebencian berbau SARA seperti yang dilancarkan Saracen, mudah dicurigai bahwa hal itu dimotori oleh kelompok 411. Tetapi apabila dilihat dari kedatangan Bachtiar Nasir ke Istana, sikap K.H. Ma’ruf Amin Maruf Amin dan keberadaan Habib Rizieq Shihab yang kini jadi tersangka, maka kelompok 411 dinilai kurang kuat untuk mengembangkan sebuah isu sensitif seperti SARA karena akan mudah ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

Jangan lupa, saat ini, masyarakat Indonesia mengenal apa yang disebut sebagai proxy war, di mana dua negara adi daya ekonomi dunia yakni Amerika Serikat dan China tengah bersaing “menguasai” Indonesia baik terkait sumber daya alam (food and energy security), maupun keberadaan Indonesia sebagai pasar keempat terbesar di dunia setelah China, Amerika Serikat dan India.

Dalam perspektif perang, maka kekacauan Indonesia akan memudahkan dua negara adi daya itu melakukan penetrasi lebih mendalam. Oleh sebab itu, memang menjadi sangat penting  pihak kepolisian mengusut tuntas pelaku penyebaran kebencian, termasuk siapa siapa saja yang memesan jasa mereka.

Satu hal yang dinilai juga penting adalah penjelasan dari Presiden Jokowi tentang opini yang berkembang di masyarakat yang mengasosiasikan dirinya dekat atau menjadi bagian dari etnis China.

Sebagaimana Jokowi pernah menjelaskan di hadapan para pemimpin redaksi media massa tentang keterkaitan dirinya dengan komunis, maka Jokowi juga dinilai perlu memberikan keterangan pers tentang derajat keterkaitannya dengan etinis China.

Penjelasan itu penting untuk tidak selalu mengait-ngaitkan segala sesuatunya dengan etnis China, sekaligus menjadi “vitamin” bagi masyarakat untuk tidak mudah diombang-ambingkan oleh rekayasa opini yang menyesatkan. Saracen-Saracen lain dengan sendirinya tidak mudah menggiring opini publik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here