Ini Gaya Margiono Kerek Popularitas di Tulungagung 

0
695
Calon Bupati Tulungagung sekaligus Ketua Umum PWI Margiono menyematkan jaket kehormatan PWI kepada Presiden Joko Widodo di acara peringatan Hari Pers Nasional.

Nusantara.news, Tulungagung – Bakal Calon Bupati Tulungagung Margiono bicara blak-blakan jika dirinya masih kalah populer dengan pasangan calon petahana yang telah menjabat hampir lima tahun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, Jawa Timur selama satu periode mulai 2013-2018.

Dalam survei yang dilakukan internalnya, Margiono secara lugas mengakui bahwa dia kalah dalam perebutan bursa Pilkada Tulungagung 2018.

Pernyataan Margiono ini sangat bertolak dari kandidat dan Parpol lain yang selalu menyatakan lebih unggul dari kandidat lain dalam survei. Bahkan mereka rela membayar lembaga survei untuk mengumumkan hasil ‘positif’. Tapi Margiono, tampaknya dia sangat berbeda. Jelas-jelas survei itu dilakukan pihak internal Margiono, toh dia tetap bersedia mengumumkannya.

“Survei baru sekali kami lakukan pada awal September. Dan hasilnya, saya kalah sama Pak Syahri (calon petahana),” kata Margiono pada awak media di Tulungagung, Minggu (5/11/2017).

Bersama koalisi partai politik non-PDIP, Margiono menyebut Syahri Mulyo memiliki tingkat popularitas sekitar 70 persen, sementara dirinya hanya 50 persen. Dari segi elektabilitas Margiono juga mengakui masih kalah telak dengan selisih hampir dua kali lipat atau 100 persen.

“Saya agak lupa detail angka surveinya, kalau tidak salah Pak Syahri elektabilitas sekitar 40 persen dan saya baru sekitar 20-an persen. Kata survei juga, masyarakat (Tulungagung) yang menghendaki pemimpin baru mencapai 70 persen,” paparnya.

Sementara survei yang dilakukan Pusdeham, lembaga survei dari Universitas Airlangga mengungkap fakta hanya ada dua nama yang mungkin bertarung dalam bursa Pilkada Tulungagung 2018, yakni petahana Syahri Mulyo melawan Ketua Umum PWI Margiono.

Baca juga: Tren Wartawan Maju Pilkada Daerah

Kendati tidak seimbang, nyali Margiono tetap tidak ciut. Dia bahkan dua kali mengatakan optimistis selisih suara tersebut bisa dilampaui, atau setidaknya dia seimbangkan dengan melakukan sosialisasi secara masif dan merata di seluruh pelosok daerah di Tulungagung.

“Saya mulai melakukan sosialisasi baru pada 1 Agustus (2017) dan survei dilakukan awal September. Rentang waktu satu bulan dilakukan survei dan hasilnya (masih) kalah, itu wajar. Sementara calon ‘incumbent’ sudah melakukan sosialisasi selama lima tahun dia menjabat, dan semakin aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat,” ujarnya.

Direktur Utama Harian Rakyat Merdeka yang masih di bawah payung perusahaan Jawa Pos Grup itu mengakui telah tiga bulan lebih melakukan sosialisasi pencalonan ke daerah-daerah yang melibatkan pembiayaan cukup besar, baik melalui berbagai kegiatan, alat peraga, dan berbagai sarana lain termasuk melalui jaringan mesin politik parpol koalisi pendukung.

Bahkan dia tak segan “menyebar” ratusan juta hingga miliaran rupiah, memberi hadiah atau sekadar “door prize” dalam kegiatan tertentu dengan nominal harga besar, demi mencari simpati dan perhatian masyarakat Tulungagung. Sebab menurutnya, hal itu bagian dari memaksimalkan ikhtiar sosialisasinya untuk maju bursa Pilkada Tulungagung. Apalagi belum masuk masa kampanye dan belum ada penetapan calon dari KPU Tulungagung sehingga tidak ada aturan yang mengikat dan dia langgar. Dan setelahnya, Margiono berencana melakukan survei lanjutan atau kedua.

“Mulai 5 November ini rencananya lembaga survei yang ditunjuk koalisi akan melakukan survei kedua dan diharapkan pada pertengahan bulan ini hasilnya sudah keluar,” tuturnya.

Nah, di survei kedua ini, Margiono mengaku percaya diri hasilnya akan berjalan dengan baik. “Saya optimis. Survei saya (kedua ini) menang dari Pak Syahri. Kalau toh tidak menang, (kira-kira) sama lah hasilnya kalaupun ada selisih sedikit,” ucapnya.

Kantongi 17 Nama Kandidat Bacabup Tulungagung

Selama melakukan kampanye ke pelosok kecamatan dan desa-desa, Margiono mengaku telah mengantongi 17 nama kandidat bakal calon wakil bupati yang akan mendampinginya.

Menurutnya ada dua kelompok kandidat yang sudah dikantongi, yakni dari gerbong partai politik dan nonpartai politik. Dari jalur parpol nama yang sempat muncul dan beredar dalam bursa pencalonan adalah Ketua DPC Partai Hanura Imam, Kambali, Ketua DPC PKB Tulungagung Adib Makarim dan Hariyanto, Imam Chaerudin, Sukamto hingga Nanang Rohmat.

Sementara dari jalur nonparpol antara lain Ketua Satkornas Banser Alfa Isnaeni, mantan Sekretaris Dinas PUBMCK Tulungagung Agus Wahyudi, Anna Lutfie, Ali Rahman, Suharminto alias Bedut, Agus Armada.

Siapa yang akan dipilih, seluruh parpol pendukung menyerahkan pilihan pada Margiono. Meski mendapat prerogatif menentukan pendamping sendiri, namun Margiono mengatakan tetap akan meminta pertimbangan koalisi besar.

“Penentuan siapa yang bakal menjadi wakil bupati ini pada dasarnya dari parpol diserahkan, dipercayakan ke saya sendiri untuk memutuskan. Tapi teknisnya saya tetap akan melibatkan (ketua) parpol-parpol untuk memilih siapa wakil yang disepakati koalisi nanti,” sebutnya.

Sekedar diketahui, Margiono saat ini diusung koalisi besar (10 partai politik), seperti Partai Demokrat, PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Hanura, PAN, PPP, PKS, Partai Nasdem, dan PBB tengah menyiapkan calon pendamping.

Baca juga: Pilkada Tulungagung, Sejarah Kelam PDIP Bakal Terulang

Karena itu, Margiono tidak akan gegabah untuk memilih pendampingnya. Untuk saat ini dia masih fokus pada hasil survei kedua berkaitan dengan popularitas dan elektabilitas dirinya. “Sekali lagi tunggu survei (5 November) untuk mengukur tingkat popularitas dan elektabilitas saya setelah hampir tiga bulan melakukan sosialisasi. Dalam kesempatan survei ini juga diukur elektabilitas 17 nama calon wakil bupati yang layak dipasangkan dengan saya pada bursa Pilkada tahun depan,” serunya.

Pria yang juga mahir mendalang wayang kulit ini berharap, nantinya nama kandidat wakil bupati yang dipasangkan sudah bisa muncul pada pertengahan atau maksimal akhir November ini. Pasalnya, keputusan siapa calon wakil bupati pasangannya menjadi sangat penting karena bisa menjadi acuan turunnya rekomendasi pasangan calon kepala daerah yang akan diusung partai koalisi.

Saat ini memang sudah turun surat tugas yang mempercayakan kepada Margiono untuk maju dalam bursa Pilkada Tulungagung. Namun syarat untuk turunnya rekomendasi ini apabila calon sudah memiliki pasangan wakil bupati sehingga surat (rekomendasi) bisa dikeluarkan oleh (jajaran pengurus DPP) parpol.

Terkait sosok calon wakil bupati, Margiono memiliki beberapa kriteria dasar yang menjadi acuannya selain tetap mengedepankan komunikasi politik dengan seluruh pimpinan parpol koalisi.

“Ada beberapa syarat umum kriteria dari saya, misalnya yang mempunyai jaringan besar, pendukung yang banyak. Tapi mempunyai jaringan besar ini kan subjektif, harus diukur dan itu harus melalui survei. Finansial (kekuatan modal calon) juga menjadi salah satu pertimbangan, karena ini penting biaya mendekati rakyat. Usia masih masa usia produktif dan sebagainya,” terang Margiono.

Meski begitu, Margiono tidak sungkan menyebut nama Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Pemuda dan Pemilih Pemula Anna Luthfie sebagai sosok yang layak mendampinginya. “Ada nama Anna Luthfie yang masuk radar sebagai wakil saya,” ujar Margiono.

Anna Luthfie sendiri pernah maju sebagai calon wakil Bupati Tulungagung. Hanya saja, Luthfie yang digandeng Cabup Bambang Adyaksa belum beruntung. Pasangan itu kalah tipis dari pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo yang kini menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung.

Bagaimana Anna Luthfie menanggapi hal itu? Dikonfirmasi terpisah, Luthfie menuturkan tidak putus membangun komunikasi dengan Margiono. Setiap bertemu, berbicara, dan berdiskusi dengan Ketua Umum PWI Pusat itu, tema diskusi tidak lepas dari Tulungagung. Bagaimana memajukan Tulungagung yang rukun adil dan sejahtera. “Saya siap mendampingi Mas Margiono lahir dan batin,” ujar Anna Luthfie, Senin (6/11/2017).

Luthfie mengakui dirinya dan Margiono memiliki chemistry. Dari komunikasi yang berjalan, terutama dalam konsep membangun daerah, dia dan Margiono memiliki banyak kesamaan. Menurut Luthfie, kemampuan memimpin kepala daerah tidak cukup mengenali potensi daerahnya. Kepala daerah tidak cukup memiliki jaringan kuat di daerah.

“Seorang kepala daerah idealnya juga bermobilitas vertikal yang tinggi, yakni mempunyai jaringan dan komunikasi yang kuat dengan pemangku kebijakan di pusat,” katanya.

Menurutnya, mobilitas vertikal tinggi akan mempercepat pembangunan daerah. Luthfie mencontohkan Kabupaten Banyuwangi. Percepatan kemajuan di sektor pariwisata, kata dia, tidak lepas dari mobilitas vertikal yang tinggi dari kepala daerah. “Dan, semua itu (mobilitas vertikal yang tinggi) ada pada diri Mas Margiono,” ujarnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here