Ini isi Perda Pemprov untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Jatim

0
316

Nusantara.news, Surabaya – Anggota DPRD Jatim terus menyerukan kepada 261 ribu nelayan di Jawa timur agar tidak perlu khawatir tidak bisa melaut akibat kebijakan Menteri Susi Pujiastuti. Selain akan terus memperjuangakan kepentingan nelayan, DPRD Jatim juga sudah mengesahkan Perda Nomor 5/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

“Kami keluarkan perda itu setelah menerima banyak keluhan dari nelayan. Kini tinggal menunggu peraturan gubernurnya,” terang Noer Soetjipto kepada Nusantara.News, di Surabaya, Selasa (31/1/2017).

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari Gerindra tersebut mengungkap isi perda dimaksud.

Terbagi dalam dua poin. Yang pertama tentang perlindungan. Dalam perda itu dikatakan, setiap nelayan dilindungi asuransi. Sehingga jika terjadi musibah di laut, setidaknya beban keluarga di rumah bisa terbantu. Syaratnya, harus punya kartu nelayan yang akan dibagikan dinas kelautan dan perikanan per daerah. “Tahun ini, kami targetkan seluruh nelayan sudah menerima kartu semua dari 60 persen yang ada saat ini,” sebut Soetjipto.

Dalam perda itu disebutkan, ahli waris berhak menerima Rp200 juta jika nelayan tertimpa musibah hingga meninggal dunia ketika sedang melaut. Sedangkan untuk yang mengalami cacat tetap mendapat Rp100 juta.  “Itu merupakan upaya legislatif bersama eksekutif untuk menjamin kehidupan nelayan dan keluarganya karena mereka menghadapi kondisi alam yang kadang tidak menentu ketika mencari nafkah,” katanya.

Poin kedua menyangkut pemberdayaan keluarga nelayan. Dalam perda itu, pemprov melalui Bank UMKM Jawa Timur, tahun ini menyiapkan kredit dengan skim modal Rp400 miliar yang diambilkan dari APBD. Sasarannya keluarga nelayan. Sehingga ketika ditinggal melaut, potensi ekonomi mereka masih bisa dipertahankan melalui sektor UMKM.

Penyalurannya nanti melalui Bank UMKM Jawa Timur dengan bunga 6 persen pertahun. Batas limit kredit sampai Rp200 juta per orang. “Sasaran kredit pemberdayaan ini memang ditujukan kepada istri dan keluarga nelayan. Ini semua merupakan komitmen kami bersama pemprov agar nelayan Jawa Timur tahan terhadap krisis,” tutupnya.

Aturan itu untuk menjawab bahwa legislatif dan pemerintah provinsi (pemprov) selalu hadir dalam setiap permasalahan yang menyangkut kesejahteraan warga Jawa Timur.  Perda itu sekaligus menjadi solusi cerdas pemangku kebijakan untuk tidak sekedar membangun fisik Jawa Timur. Sebab kemajuan pembangunan akan tidak berguna jika kesejahteraan warganya tidak terangkat. Apalagi dengan tren buka-bukaan ekonomi melalui MEA dan sejenisnya yang bisa jadi bumerang bagi rakyat jika tidak diansitipasi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here