Ini Isu Yang Diperdebatkan Sehingga RUU Pemilu 2019 Molor

0
307

Nusantara.news, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang awalnya ditargetkan selesai pembahasannya pada Mei 2017, ternyata molor. Hingga saat ini, fraksi – fraksi di DPR yang mewakili partai politik (Parpol) masih berdebat soal sejumlah isu dalam RUU tersebut.

Sebelum membahas soal isu yang jadi perdebatan, sebaiknya dipahami dulu soal RUU Pemilu yang akan menjadi landasan hukum Pemilu 2019 nanti.

RUU Pemilu merupakan gabungan dari tiga undang-undang, yaitu UU tentang Pemilu Legislatif (Pileg), UU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), dan UU tentang Penyelenggara Pemilu minus Pilkada.

Adapun alasan menggabungkan ketiga UU itu karena pada Pemilu 2019 nanti, Pileg dan Pilpres akan digelar serentak dalam satu hari.

Dengan pola Pileg dan Pilpres digelar sehari, maka pemilih harus mencoblos 5 surat suara, yakni :

  1. Calon anggota DPR
  2. Calon anggota DPD
  3. Calon anggota DPRD Provinsi
  4. Calon anggota DPRD kabupaten/kota.
  5. Presiden dan Wakil Presiden

Isu yang Diperdebatkan di DPR

Alotnya pembahasan RUU Pemlu 2019 di parlemen terkait sejumlah isu yang diperdebatkan. Dua kubu dalam Pansus RUU Pemilu masing-masing bertahan dengan sikapnya terkait lima isu krusial.

Adapun isu yang diperdebatkan adalah :

  1. Ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Dalam isu ini, pemerintah dan sejumlah partai seperti PDI-P dan Golkar menginginkan ada kenaikan dari 3,5 persen. Sementara, partai lainnya seperti Gerindra, PKB, Hanura, Demokrat, PPP dan PAN berharap ambang batas tetap sebesar 3,5 persen. Bahkan, partai baru ada yang meminta nol  persen agar mereka bisa melenggang masuk parlemen dan menentukan perolehan kursi anggota DPR. Untuk itu, Pansus menawarkan tiga opsi, yakni 3,5 persen, 4 persen, dan 7 persen.

  1. Ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Untuk isu ini, Pemerintah yang didukung PDI-P, Golkar dan Nasdem berkeras agar ambang batas berdasarkan aturan lama, yakni parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Jika tak dipenuhi, Mendagri Tjahjo Kumolo mengancam akan menarik diri dari pembahasan.

Sementara Gerindra dan Demokrat berkeras agar presidential threshold ditiadakan atau nol persen. Alasannya, pelaksanaan Pileg dan Pilpres digelar serentak sehingga presidential threshold tidak berpengaruh. Di kubu lain, ada PPP dan Hanura yang menyarankan jalan tengah pada angka 10-15 persen.

  1. Sistem pemilu.

Terkait isu ini, pemerintah menginginkan sistem pemilu terbuka terbatas. Dengan sistem ini, calon nomor urut teratas akan terpilih jika suara partai lebih banyak dari calon bersangkutan.

Sementara, fraksi PKS, Gerindra, PAN, Nasdem, Hanura, PKB, PPP, dan Demokrat menghendaki sistem terbuka. Sistem ini sama seperti pada Pemilu 2010 dan 2014 lalu, dimana merupakan sistem dengan calon suara terbanyak.

Di kubu lain ada  Fraksi Golkar dan PDIP yang menghendaki sistem tertutup, yakni sistem memilih gambar partai dan calon akan ditentukan partai.

  1. Alokasi kursi per dapil.

Isu ini termasuk yang alot dibahas, di mana PDI-Perjuangan mengusulkan penambahan kursi tiap dapil. Jika dulu (district magnitude) 3-10 kursi setiap dapil, kini diusulkan menjadi 3-8 kursi. Dengan begitu, maka kemungkinan akan ada penambahan 98 dapil dari 77 dapil yang sudah ada sebelumnya.

Untuk kursi di parlemen pusat, Pansus bersama pemerintah sudah memutuskan jumlah yang diperebutkan menjadi 575 dari sebelumnya 560 kursi.

Namun, soal penambahan 15 kursi di parlemen pusat, pemerintah  meminta 5 kursi dialokasikan ke tiga daerah; Kalimantan Utara (3 kursi), Kepulauan Riau (1 kursi), dan Riau (1 kursi).

Sedangkan untuk alokasi 10 kursi sisanya, Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy mengaku akan menyerahkan formulanya kepada pemerintah.

  1. Metode konversi suara.

Dalam pembahasan isu ini, pemerintah menginginkan metode konversi suara sistem Quota Hare harus diubah dengan metode Sainta Lague Murni.

Alasan Pemerintah, metode konversi ini tidak memberikan jaminan keadilan dan kesetaraan perolehan suara-kursi bagi setiap partai politik (parpol). Namun, sikap pemerintah itu ditentang DPR yang menginginkan metode lama.

Untuk diketahui, dalam metode Quota Hare yang selama ini digunakan di Indonesia, terdapat dua tahapan yang perlu dilalui untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Pertama, menentukan harga satu kursi dalam satu daerah pemilihan dengan menggunakan rumus V (vote) : S (seat).  Kedua, menghitung jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik dalam satu daerah pemilihan dengan cara jumlah perolehan suara partai di satu dapil di bagi dengan hasil hitung harga satu kursi.

Sedangkan Sainte Laguë (Murni) Dengan metode ini, suara yang diraih setiap partai dibagi berdasarkan angka serial: 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.

Kini, masyarakat berharap agar perdebatan soal isu-isu krusial di DPR tak menjadi alasan menurunnya kualitas pemilu 2019 nanti. Jangan sampai, perdebatan itu semata=mata hanya untuk kepentingan sempit partai politik tanpa ada dampak positif yang dirasakan masyarakat. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here