Ini Jurus Darmin Nasution Mengatasi Kesenjangan Sosial

0
380
Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution

Nusantara.news, Jakarta – Dari 52 persen lahan Indonesia yang dikuasai konglomerat perkebunan ternyata hanya mempekerjkan 15,5 juta jiwa atau setara 6 persen penduduk Indonesia. Sudah itu nilai tambahnya pun kurang dari 30 persen.

Selain itu, tidak sedikit lahan yang ditelantarkan sebab tanah hanya dijadikan obyek investasi. Di sisi lain tercatat 14,25 juta petani (BPS 2013) hanya memiliki lahan kurang dari 2 hektar. Kondisi inilah satu diantara yang menyebabkan awetnya kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Tidak mengherankan, bila Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyebut kesenjangan sosial di Indonesia semakin parah. (Baca : Gawat, Kesenjangan Sosial di Indonesia Semakin Parah) Bayangkan saja, Bank Dunia merilis Indonesia menduduki peringkat ketiga terparah setelah Rusia dan Thailand.

Untuk mengatasi ketimpangan itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengaku memiliki tiga jurus yang akan dikerjakan secara menyeluruh dan berbarengan (komprehensif). Program itu, sebut Darmin, adalah Program Ekonomi Berkeadilan yang sudah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Kebijakan ini bersifat affirmative action untuk mencegah terjadinya reaksi negatif terhadap pasar, terhadap sistem demokrasi, sekaligus mencegah terjadinya friksi akibat konflik sosial di masyarakat,” terang Darmin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (31/1) kemarin.

Program ekonomi berkeadilan itu, lanjut Darmin, merupakan implementasi nyata dari sila ketiga dan kelima Pancasila oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.  Apakah itu sebagai jawaban atas aksi 212 yang muaranya adalah protes atas terjadinya ketidak-adilan ekonomi?

Darmin enggan menjawab persoalan itu. Tapi yang jelas, urai Darmin, program ini tidak berbasis ras maupun etnis tertentu. Melainkan semata-mata untuk meningkatkan permodalan masyarakat golongan ekonomi lemah agar mendapat kesempatan meningkatkan kapasitas serta memperbaiki kualitas hidup.

Ada tiga jurus utama dalam program yang diusung Darmin. Pertama, jurus yang berbasis lahan, kedua, jurus yang berbasis kesempatan, dan ketiga, jurus yang berbasis peningkatan sumber daya manusia.

Jurus yang berbasis lahan pelaksanaannya berupa reforma agraria, pertanian, perkebunan, masyarakat miskin kota, nelayan dan budidaya rumput laut.

Sedangkan yang berbasis kesempatan mencakup sistem pajak berkeadilan, manufaktur dan ICT, ritel dan pasar, pembiayaan dan anggaran pemerintah.

Dan terakhit yang berbasis peningkatan kualitas SDM meliputi pendidikan vokasi, kewirausahaan dan pasar tenaga kerja.

“Kita harus menyadari bahwa senjata yang paling ampuh dalam menghadapi ketimpangan sosial adalah peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan,” ujarnya.

Darmin tidak menampik anggapan, selama ini terjadi penguasaan lahan oleh pihak tertentu yang menyebabkan terjadinya ketimpangan. Untuk itu reforma agraria akan lebih menyasar ke petani gurem, penduduk miskin perkotaan dan perdesaan serta nelayan.

Sebagai tahap awal akan ada pendataan kepemilikan lahan, bank tanah, izin yang dimiliki maupun kebun yang ditanami, sehingga tanah lebih memberikan fungsi sebagai sumber kehidupan orang banyak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selama ini hanya ada tujuh komoditas perkebunan yang menguasai 52 persen lahan. Padahal dari tujuh komoditas perkebunan itu penyerapan tenaga kerjanya stagnan, hanya menghidupi 15,5 jiwa dengan nilai tambah kurang dari 30 persen.

Setelah itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih adil, kunci utamanya adalah sistem perpajakan yang baik melalui pengenaan pajak progresif tanah terhadap pihak yang memiliki aset, modal kuat dan profit besar. Hasil dari pajak ini akan digelontorkan untuk pembiayaan program usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Selama ini Darmin mensinyalir pajak transaksi yang dibayar pembeli maupun penjual tanah cenderung lebih rendah dari pajak yang seharusnya dibayar. Ke depannya pemerintah akan mengubah pajak transaksi yang tidak lagi mengacu nilai jual obyek pajak (NJOP) melainkan “capital gain tax” untuk mencegah spekulasi tanah dengan modus pembangunan properti tapi kenyataannya tanah dibiarkan telantar.

Usaha kecil pun akan dipacu berpartisipasi dalam proyek-proyek pengadaan. Maka basis pengadaan  di setiap Kementerian atau Lembaga akan diubah menjadi penciptaan pasar dan masyarakat diberdayakan dalam mengakses bantuan.

Selain itu pemerintah akan mencegah tergerusnya peranan warung, toko maupun pasar tradisional dari ancaman pasar modern yang bermodal kuat dengan meningkatkan kemampuan masyarakat melalui skema koperasi yang memiliki kemampuan manajemen dan daya saing tangguh.

Peningkatan kualitas SDM juga dipandang urgent mengingat banyaknya lowongan kerja tidak terisi karena tidak cocoknya keahlian para lulusan. Terlebh banyak jenis pekerjaan di masa mendatang tidak relevan karena perkembangan zaman.

“Masyarakat juga dididik bukan cuma mengejar gelar akademis, melainkan juga mulai menghargai keahlian profesi,” pungkas Darmin. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here