Ini Kesalahan Arab Saudi dan Indonesia dalam Eksekusi Mati Zaini Misrin

0
200
Pengunjuk rasa dari sejumlah lembaga peduli imigran melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, Selasa (20/3). Mereka memprotes eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadapMuhammad Zaini Misrin.

Nusantara.news, Jakarta – Pekerja migran Muhammad Zaini Misrin menemui ajalnya setelah dieksekusi hukuman mati dengan cara dipancung oleh pemerintah Arab Saudi pada hari Minggu, 18 Maret 2018 kemarin, sekitar pukul 11.30 waktu setempat. Pekerja asal Bangkalan, Madura, ini terbukti melakukan pembunuhan terhadap majikannya, Abdullah bin Umar Muhammad Al Sindy, tahun 2004 silam.

Zaini ditangkap polisi Arab Saudi pada 13 Juli 2004 dan diseret ke pengadilan dengan tuduhan pembunuhan. Setelah ditahan kurang lebih empat tahun, Zaini divonis hukuman qishash pada 17 November 2008. Setelah divonis bersalah oleh pengadilan tingkat pertama, Zaini Misrin mengajukan banding ke Mahkamah Banding dengan didampingi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah. Namun, permohonan pengampunan terhadap Zaini ditolak Mahkamah Banding dan Kasasi oleh Raja Salman.

Dia ditahan di penjara Ummu di Kota Makkah. Sampai dieksekusi dilaksanakan, Zaini mendekam di penjara itu selama hampir 14 tahun.

Zaini Misrin (Foto: Tribun)

Pelaksanaan hukuman itu kontan menimbulkan reaksi protes dari Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan nota protes resmi kepada Pemerintah Arab Saudi melalui Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Duta Besar RI di Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, juga akan melayangkan nota protes langsung ke Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal di Kantor Kemenlu RI, Jakarta, Senin (19/3/2018) kemarin, pihaknya juga akan memanggil Dubes Arab Saudi, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi untuk meminta penjelasan.

Keberatan Indonesia adalah pelaksanaan eksekusi dilakukan tanpa mengindahkan proses hukum yang sedang dalam tahap Peninjauan Kembali. Padahal Kemenlu  sudah mendapatkan dua novum baru yang bisa menggugurkan vonis terhadap Zaini, dan Jaksa Agung Arab Saudi, Sheikh Saud bin Abdullah Al-Muajab, pun setuju dengan pengajuan PK tersebut.

Keberatan lain adalah tidak adanya pemberitahuan (notifikasi) dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Penyampaian mandatory consular notification kepada perwakilan negara asal terpidana diatur di dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler yang telah diratifikasi baik oleh Indonesia dan Arab Saudi.

Tidak hanya pemerintah Indonesia yang menyatakan keberatannya, kalangan serikat buruh juga menyampaikan protes keras. Migrant Care, misalnya, menyatakan pemerintah Arab Saudi melanggar HAM. Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo meminta pemerintah Indonesia untuk segera mem-persona non grata-kan atau mengusir Dubes Arab Saudi untuk Indonesia.

“Kami juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mengerahkan sumber daya politik dan diplomasi untuk mengupayakan pembebasan ratusan buruh migran yang terancam hukuman mati di seluruh dunia,” kata Wahyu di Kantor Migran Care, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Ratusan warga Indonesia memang terancam hukuman mati di luar negeri. “Di seluruh dunia sejak 2011 sampai sekarang, jumlah WNI yang terancam hukuman mati sebanyak 576, yang sudah bebas dari hukuman mati ada 393,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal. Di Arab Saudi saja, dari 2011  ada 100 orang WNI terancam hukuman mati, dan 79 orang sudah berhasil dibebaskan.

Selama 14 tahun Zaini berada di tahanan, pemerintah Indonesia memang sudah melakukan berbagai upaya membebaskan ayah dua anak itu.

Menurut Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, pemerintah sudah berupaya maksimal untuk membebaskan Zaini Misrin. Bahkan upaya diplomasi sudah dilakukan sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Sejak Presiden SBY dan kemudian Presiden Jokowi, pemerintah sudah all out melakukan pembelaan,” kata Nusron dalam pernyataan tertulisnya, Senin (19/3/2018).

Pada Januari 2017, setelah kasasi Zaini ditolak, Presiden Jokowi mengirimkan surat kepada Raja Salman bin Abdul Aziz untuk meminta penundaaan eksekusi mati agar pengacara Zaini berkesempatan mencari bukti baru untuk pengajuan Permohonan Kembali (PK). Permintaan itu dikabulkan Raja Salman dan eksekusi ditunda. Bulan September 2017, Jokowi kembali mengirim surat yang mengabarkan sudah menemukan bukti baru dan menyatakan akan mengajukan PK.

Permintaan itu dikabulkan Jaksa Agung Sheikh Saud bin Abdullah Al-Muajab, khususnya untuk mendengarkan kesaksian penterjemah di Pengadilan Mekkah. Persetujuan Jaksa Agung itu dikabarkan melalui Nota Diplomatik Kemenlu Arab Saudi kepada Kemenlu Indonesia pada 20 Februari 2018.

Nusron menjelaskan, pemerintah Indonesia sudah 42 kali mengirim nota diplomatik dan surat dari Konjen RI kepada Kemlu Saudi dan pejabat terkait lainnya di Arab Saudi.  “Bahkan kasus itu sudah tiga kali diangkat dalam pembicaraan Presiden Jokowi dengan Raja Saudi. Satu kali diangkat dalam pembicaraan Menlu dengan Raja Salman. Tiga kali diangkat dalam pembicaraan Menlu RI dengan Menlu Arab Saudi dan 3 kali pertemuan Dubes RI atau Konjen RI dengan Gubernur Mekkah,” ujar Nusron.

Mantan Menakertrans Muhaimin Iskandar mengaku kecewa dengan tindakan Pemerintah Arab Saudi yang mengeksekusi mati Zaini Misrin tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia. Ketua Umum PKB ini mengkritik sikap Raja Salman yang tidak mengindahkan upaya-upaya Indonesia  membebaskan Zaini sejak 2008. “Rasa persahabatan dan hormat yang kita tunjukkan malah diabaikan,” katanya. Muhaimin menunjukkan bagaimana megahnya sambutan terhadap kunjungan Raja Salman ke Indonesia beberapa waktu lalu.

 

Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan permintaan penundaan eksekusi Zaini Misrin kepada Raja Salman.

Selain soal rasa persahabatan kedua bangsa yang sudah berlangsung berabad-abad, di mana letak kekeliruan pemerintah Arab Saudi dalam eksekusi mati Zaini Misrin ini?

Kekeliruan pertama adalah dari sisi etika diplomatik. Sesuai pasal 36 Konvensi Wina 1963 di atas memang ada keharusan memberi notifikasi terhadap negara asal pelaku tindak pidana yang menjalani proses hukum di suatu negara.

Selain itu ada Konvensi PBB tentang perlindungan hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, yang dikenal dengan Konvensi Migran. Konvensi ini dideklarasikan di New York pada 18 Desember 1990 dan disahkan sebagai salah satu hukum internasional tanggal 1 Juli 2003. Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini melalui UU Pengesahan Ratifikasi Konvensi Migran 1990 pada tahun 2012.

Masalahnya, Arab Saudi sampai saat ini belum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi PBB tersebut. Sehingga tidak ada kewajiban baginya untuk mematuhi aturan tersebut. Apalagi, secara prinsip, hukum internasional tidak memiliki kekuatan memaksa seperti hukum positif yang berlaku di suatu negara.

Kekeliruan kedua dari sisi prosedur penegakan hukum, atau dalam istilah Indonesia disebut Hukum Acara Pidana. Menurut pasal 206 Undang-Undang Acara Pidana Arab Saudi, untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman badan, eksekusi hukuman ditangguhkan sampai proses PK selesai. Padahal, seperti dijelaskan Kemenlu Indonesia, proses PK Zaini tengah berlangsung.

Sedangkan dari sisi hukum pidana, memang tidak ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Sebab, dakwaan terhadap Zaini adalah pembunuhan yang berada dalam cakupan hukum qishash.

Berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Arab Saudi, ada tiga jenis jinayah (tindak kejahatan) yang dapat mengakibatkan seseorang dijatuhi hukuman mati. Pertama, melanggar hukum hadd atau hudud. Hadd adalah hukum yang bersumber dari Alquran dan hadits Nabi Muhammad. Jarimah (perbuatan yang dilarang Alquran dan hadits) yang masuk dalam kategori ini adalah zina, qadzaf (menuduh orang berbuat zina), syurb al-khamr (mengkonsumsi minuman keras), pencurian, hirabah (perampokan), riddah (murtad), dan baghyu (melakukan pemberontakan).

Dalam hukum pidana Islam, jinayah hadd ini dianggap sebagai kajahatan paling berat, karena jenis kejahatannya dan jumlah hukumannya ditetapkan dalam Alquran dan hadits Nabi Muhammad. Misalnya, berzina dihukum dengan dirajam 100 kali cambukan, mencuri dipotong tangannya, dan sejenisnya. Namun tentu saja dengan sistem pembuktian yang sangat ketat.

Kedua, karena melanggar hukum qishash. Qishash adalah memberikan hukuman setimpal.  Orang yang membunuh harus diganjar dengan hukuman mati. Namun, kewenangan untuk meminta penuntutan itu berada di tangan ahli waris korban. Semangatnya adalah memberi maaf, namun bisa juga tidak memaafkan. Jika keluarga korban tidak memaafkan, maka pelaku pembunuhan dihukum mati. Sebaliknya, jika maaf diberikan, keluarga korban bisa meminta diyat (uang pengganti). Pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator persidangan dan pelaksana eksekusi hukuman.

Dan ketiga, karena ta’zir, hukuman yang bersumber dari UU yang ditetapkan oleh negara. Penuntutannya dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Oleh karena dakwaan terhadap Zaini Misrin adalah pembunuhan yang berada dalam wilayah hukum qishash, maka satu-satunya cara membatalkannya adalah pemberian maaf dari ahli waris korban.

Hal ini pernah dialami oleh pekerja migran asal Cirebon, Masamah bin Raswan Sanusi, yang didakwa membunuh bayi anak majikannya pada tanggal 2 Februari 2009.

Masamah menjalani persidangan yang panjang sampai putusan pengadilan tingkat pertama pada Desember 2014 yang menghukumnya dengan pidana penjara selama lima tahun.  Namun Jaksa melakukan banding, karena dakwaan terhadap masalah adalah hukum qishash. Persidangan terhadap Masamah kembali dilanjutkan pada 13 Februari 2017 dengan dua tuntutan alternatif, yakni qishash dan pidana penjara.

Dalam sidang berikutnya pada 3 Maret 2017, terjadilah keajaiban luar biasa. Ayah bayi korban pembunuhan tiba-tiba berdiri dan menyatakan kepada hakim bahwa dia memberi maaf kepada Masamah. “Saya ikhlas memberi maaf,” katanya, ketika ditanya ulang oleh hakim. Akibatnya, Masamah lepas dari ancaman hukuman mati. Dialah orang Indonesia pertama yang lepas dari hukuman mati qishash di Arab Saudi.

Namun, pengadilan tetap menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Kebaikan hati keluarga korban kembali terulang. Di tengah masa hukuman penjara yang dijalani Masamah, ayah korban menyatakan bersedia menjadi penjamin untuk melepaskan Masamah dari penjara.

“Insya Allah, jika tidak ada halangan, Masamah akan kembali ke tanah air bulan Maret ini,” ujar Dubes RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, di Jakarta, 18 Februari lalu.

Sayangnya, kebaikan hati seperti ini tidak diterima oleh Zaini Misrin.

Jika hendak menyebut kekeliruan, maka kekeliruan pemerintah Indonesia dalam membebaskan Zaini adalah upaya itu hanya dilakukan melalui diplomasi government to goverment. Padahal tindak pidana yang dilakukan Zaini bukanlah perbuatan yang melanggar hukum ta’zir, atau pelanggaran UU, melainkan masuk kategori qishash.

Dalam hukum qishash tidak ada kewenangan pemerintah untuk mempengaruhi tuntutan, karena itu sepenuhnya hak keluarga korban. Karena itu, sangat masuk akal jika upaya diplomasi G to G selama ini berujung kegagalan.

Sekarang masih ada puluhan warga negara Indonesia yang terancam vonis mati di Arab Saudi. Jika berada dalam hukum qishash, model diplomasi first track diplomacy seperti tadi yang terbukti tidak berhasil itu perlu diubah. Lain halnya jika tindak pidana yang dilakukan merupakan pelanggaran hukum ta’zir, seperti penyelundupan narkoba, dan sejenisnya. Tidak diperoleh data apa saja jenis kejahatan yang berdampak hukuman mati yang dilakukan WNI di negara itu, namun barangkali bisa dipastikan sebagian besar merupakan pembunuhan akibat hubungan kerja yang tidak harmonis.

Jalur second  track diplomacy mungkin perlu lebih dikedepankan, seperti pendekatan pemerintah kepada keluarga korban (goverment to people), atau bahkan keluarga pelaku dengan keluarga korban (people to people). Pendekatan kemanusiaan bisa jadi lebih efektif dan menimbulkan empati keluarga korban.

Jika mendengar penjelasan tertulis Kepala BNP2TKI di atas tentang perjalanan panjang upaya pembebasan Zaini Misrin dari eksekusi mati, tidak diungkapkan adanya pendekatan antarkeluarga ini. Bukan tak mungkin inilah penyebab ajal Zaini mesti berakhir di pemancungan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here