Ini Kesalahan Presiden dalam BPJS Kesehatan

0
188

PERKARA yang membelit BPJS Kesehatan rupanya bukan sekadar defisit. Soal defisit, menurut Kementerian Keuangan, sampai akhir Oktober 2018 sudah mencapai Rp 7,95 triliun. Sebab, iuran yang terkumpul hanya Rp 60,57 triliun, sementara klaim yang sudah dibayarkan tercatat Rp 68,52 triliun.

Sejak pertama berdiri pada 1 Januari 2014, sesuai UU Nomor 24/2011, BUMN ini selalu merugi. Pada tahun pertama, defisitnya tercatat Rp3,3 triliun. Tahun 2015, kerugiannya naik menjadi Rp5,7 triliun,  tahun 2016 menjadi Rp9,7 triliun, dan di tahun 2017 tercatat Rp9,75 triliun.

Tetapi selain soal defisit, ada soal lain yang juga penting, yakni perkara akurasi data terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK). Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, hingga April  2018 kemarin jumlah peserta PBI adalah 92,2 juta jiwa, sedangkan jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia (JKN-KIS) keseluruhan sebanyak 196,4 juta jiwa.

Jumlah peserta PBI ini masih bisa bertambah, karena masih tersisa kuota sekitar 15 juta jiwa lagi yang bisa ditanggung pemerintah, sebagaimana ditargetkan dalam Perpres Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN menargetkan sebanyak 107,2 juta penduduk menjadi peserta PBI melalui JKN-KIS pada 2019.

Siapa peserta PBI? Menurut Pasal  14 UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah.

Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Dalam PP Nomor 101 Tahun 2012 disebutkan, kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh Menteri Sosial, dan kriteria itu menjadi dasar bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pendataan.

Dalam Keputusan Mensos Nomor 146/HUK/2013, ada 11 kriteria orang miskin. Berdasarkan kriteria itulah PBI diberikan.

Sekarang coba kita kritisi angka-angka PBI tersebut.

Menurut data BPS yang dirilis pada 16 Juli 2018, sampai bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin tercatat 25,95 juta orang, atau 9,82 persen dari jumlah penduduk. Pendataan BPS tentu saja berdasarkan kriteria yang ditetapkan Mensos, seperti diperintahkan PP 101 Tahun 2012 di atas.

Itulah keanehannya: Mengapa penghitungan berdasarkan kriteria yang sama menghasilkan jumlah yang berbeda. BPJS mencatat 92,2 juta jiwa orang miskin yang menjadi PBI–dan ditargetkan ada penambahan orang miskin menjadi 107,2 juta jiwa pada 2019—sementara catatan BPS hanya 25,95 juta jiwa.

Jika penghitungan Kemensos-BPJS Kesehatan hanya berselisih satu-dua juta jiwa dengan penghitungan BPS, tentu bisa dimaklumi. Tetapi kalau perbedaannya sampai 71 juta jiwa, entah kegilaan macam apa yang menjadi penyebabnya.

Lalu versi mana yang harus dijadikan pegangan?

Kalau merujuk pada penegasan Presiden Joko Widodo, harusnya data versi BPS yang jadi patokan. Itu disampaikan Presiden dalam acara Pencanangan “Sensus Ekonomi 2016 (SE2016)” dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Selasa 26 April 2016. “Dari sejak saya masuk Istana sampai sekarang, kalau saya ingin data kemiskinan, Kemenkes ada, Kemensos ada, BPS ada. Datanya berbeda-beda. Mulai sekarang saya nggak mau lagi. Urusan data pegangannya hanya satu yaitu BPS,” kata Jokowi.

Masalahnya Presiden juga tidak konsisten memegang ucapannya. Lihat saja, dalam APBN 2019, jumlah peserta PBI justru dinaikkan menjadi 96,8 juta jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp26,7 triliun.

Di sini ada dua kesalahan yang dilakukan Presiden. Pertama, Presiden tidak mematuhi perintahnya sendiri untuk menjadikan data BPS sebagai satu-satunya pegangan. Sebab, jumlah orang miskin versi BPS hanya 25,95 juta jiwa.

Angka 96,8 juta jiwa di APBN 2019 itu tentunya sudah diverifikasi, mengingat pemutakhiran data rutin dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan BPJS Kesehatan. Pemutakhiran data itu untuk memastikan peserta PBI adalah yang benar-benar memenuhi kualifikasi miskin yang ditetapkan pemerintah.

Kedua, Presiden melanggar Perpres Nomor Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yang ditetapkannya sendiri pada 8 Januari 2015. Karena dalam Perpres itu ditetapkan peserta PBI pada 2019 adalah 107,2 juta jiwa. Sementara di APBN 2019 hanya 96,8 juta jiwa.

Mestinya, kalau Presiden konsisten, basis data penghitungan PBI dalam APBN adalah data BPS. Artinya, dia harus memangkas jumlah peserta PBI sebanyak 71 juta, bukannya justru menaikkan. Pemangkasan itu dapat menghemat APBN sekitar Rp19,5 triliun.

Masalahnya –inilah yang tentunya dihitung benar oleh Jokowi—kalau pemangkasan itu dilakukan di tahun politik ini, jelas runyam akibatnya bagi elektabilitas sang petahana.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here