Ini Kode yang Digunakan dalam Praktik Suap APBD di Kota Malang

0
89
ilustrasi Suap (Sumber: Virza,Kriminalitas.com)

Nusantara.news, Kota Malang – Praktik tindak pidana korupsi yang pada umumnya sudah menjadi bagian dari struktur dan sistem pemerintahan, memiliki kode atau sandi dalam modus operandinya.

Kode atau sandi tersebut digunakan untuk mengelabui orang lain agar maksud rahasia yang disampaikan tidak terlalu vulgar didengar oleh orang atau pihak lain.

Tekait dugaan kasus dugaan praktik suap APBD-Perubahan Kota Malang TA 2015 yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum dari pihak Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang, Komisi Pemberanasan Korupsi (KPK) menemukan sebuah kode dan sandi untuk meminta uang suap. Kode tersebut misalnya ‘Pokir’ dan ‘Buceng’.

‘Pokir’ berdasar informasi merupakan singkatan dari Pokok Kikiran, muncul dalam proses penyidikan dari para saksi suap APBD-Perubahan Kota Malang TA 2015. KPK Kota Malang menduga istilah tersebut digunakan sebagai pelicin dalam penganggaran APBDP 2015 Kota Malang.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan ada penggunaan istilah uang pokir (pokok pikiran) dalam kasus korupsi yang terjadi di Kota Malang. Uang pokir itu digunakan untuk memuluskan pembahasan APBD-Perubahan Kota Malang TA 2015 .

Diduga ada penggunaan istilah uang “Pokir” (Pokok Pikiran) agar proses pembahasan APBD-P tersebut berjalan lancar. “Apakah ada pihak penerima lain juga akan didalami,” tulis Febri dalam pesan pendek yang dikirim kepada wartawan.

Namun, menanggapi adanya istilah pokir disamakan dengan suap, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Zainuddin menyampaikan, istilah Pokir merupakan hasil pokok pikiran yang diperoleh setelah anggota dewan melakukan reses. Sebagaimana ketentuan hukum, ‘Pokir’ memang diperbolehkan dalam menjalankan sebuah program.

“Program yang dijalankan itu berasal dari tiga hal,” kata nya kepada wartawan Rabu (18/10/2017) lalu.

Pertama program usulan dari musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang), kedua program yang dihasilkan sendiri oleh pemerintah daerah, dan ketiga merupakan ‘Pokir’.

“Pokir itu program yang diusulkan anggota dewan setelah melakukan reses langsung dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat,” imbuh Zainuddin.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Wiwik Hendri Astuti dan Rahayu Sugiarti menyebut tidak ada penggunaan istilah ‘Pokir’ sebagaimana yang diduga oleh pihak KPK. Karena istilah ‘Pokir’ selama ini digunakan untuk program yang digunakan setelah reses.

Penyelidik KPK menduga kuat bahwa penggunaan kata ‘Pokir’ merupakan salah satu jalan untu dilakukanya tindak suap pejabat publik, meskipun dalam beberapa keterangan bukan merupakan istilah suap dan korupsi.

Selain itu, juga muncul istilah ‘Buceng’ yang sempat marak. Istilah ‘Buceng’ ada dalam rekaman antara salah satu pejabat DPRD Kota Malang dengan pejabat Pemkot Malang, yang ditemukan KPK dalam penyelidikan. Istilah tersebut diduga digunakan untuk transaksi tindak rasuah dalam pembahasan anggaran.

Dalam rekaman yang diperdengarkan oleh KPK terhadap sejumlah pejabat eksekutif maupun legislatif saat pemeriksaan beberapa waktu lalu, DPRD Kota Malang meminta upeti atas pembahasan APBD 2015 yang mereka sebut dengan istilah ‘Buceng’.

Buceng dalam masyarakat Jawa adalah sejenis tumpeng. Hanya saja, kerucut buceng lebih kecil jika dibandingkan dengan tumpeng.

Untuk kasus ini, penyidik KPK akan terus mendalami dan mengembangkan dugaan kasus suap APBD-Perubahan TA 2015 dar mulai proses pembahasan hingga pengesahan APBD-Perubahan TA 2015 tersebut. Termasuk di dalamnya indikasi penerimaan uang terkait dengan pembahasan anggaran tersebut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here