Ini Konsep Rizal Ramli dalam Memberangus Kartel Pangan

0
160
Rizal Ramli menyebut sistem kuota impor menyuburkan kartel pangan. Pemerintah harus menggantinya dengan sistem tarif impor.

Nusantara.news, Surabaya – Pemerintah dituding tidak memiliki rencana yang jelas dalam tata kelola pangan. Sehingga kebijakan impor selalu dikedepankan. Dalih yang dikedepankan adalah, impor dilakukan sebagai solusi mengatasi kenaikan harga pangan. Padahal, impor bukanlah satu-satunya solusi terbaik.

Di jaman Pak Harto, komoditas pangan menjadi sangat strategis. Komoditas pangan dibutuhkan 260 juta rakyat Indonesia. Begitu pentingnya komoditas pangan antara petani dan rakyat, maka dilakukan perencanaan yang serius dan matang. Terbukti, beras menjadi komoditas strategis yang bisa berpengaruh terhadap kelangsungan pemerintahan. Di era Soeharto pulalah, Indonesia pernah swasembada beras dan menyabet penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO) pada 1986. Padahal sebelumnya Indonesia adalah pengimpor beras yang jumlahnya cukup besar, sekitar 2 juta ton/tahun.

Nah, kebijakan impor yang muncul ini, menurut ekonom senior DR Rizal Ramli, merupakan akibat dari hebatnya permainan kartel produk pangan negeri ini. Bahkan, presiden pun tak berkutik menghadapi tekanan impor.

“Kebijakan impor muncul di saat panen. Ini sistem yang kejam sekali. Para kartel menguasai seluruh komoditi pangan di Indonesia. Kalau mau benar, maka pemerintah harus membenahi sistem kartel,” terang Rizal Ramli pada Nusantara.News dalam kunjungannya di Surabaya, Sabtu (17/2/2018).

Jauh hari sebelumnya, Rizal Ramli sudah mengingatkan pemerintah untuk menghapus sistem kuota impor. Pasalnya, sistem ini menyuburkan kartel. Hal ini kemudian yang kemudian membuat negara merugi. Namun, tampaknya pemerintah sampai sekarang tidak mau mengubah sistem itu. Padahal, jika sejak dulu pemerintah mau melakukan perubahan dalam hal impor, Indonesia bakal diuntungkan. Tidak seperti sekarang, Indonesia berada dalam kungkungan kartel di mana mereka kerap memainkan harga harga. Lantas konsep revolusioner apa yang ditawarkan Rizal Ramli, berikut kutipan selengkapnya:

Bagaimana Anda memandang kebijakan impor pangan pemerintah saat ini?

Saya kemarin baru saja dari pasar Pasuruan. Saya kaget melihat harga bawang putih naik dari Rp 15 ribu menjadi Rp 27 ribu. Harga bawang merah juga naik. Padahal baru dua bulan lalu panen. Ini membuktikan bahwa ada permainan impor. Banyak sekali. Hal ini yang membuat harga bawang turun. Saat panen turun, harga-harga langsung digenjot. Sehingga menjadi lebih tinggi.

Apa yang membuat harga-harga pangan melambung tinggi?

Pola impor yang dimainkan kartel itulah penyebabnya. Struktur pasar di Indonesia diciptakan ole kartel. Saat lagi panen, mereka menurunkan harga impor sehingga harga petani jatuh. Begitu tidak panen, harga kembali dinaikkan. Ini sistemnya kejam sekali. Begitu juga dengan bawang merah. Di Brebes sampai Utara Jawa Tengah waktu panen, impor dipasok semakin banyak. Sehingga harga-harga pangan dari petani menjadi jatuh. Begitu tidak panen, harga kembali digenjot naik. Jadi dalam sistem kartel ini, petani tidak untung malah buntung. Konsumen menjadi sangat dirugikan. Ini terjadi di banyak komoditi pangan. Kami minta pemerintah benahi sistem kartel ini.

Seberapa besar keuntungan impor bagi kartel?

Kalau melihat sejarah Indonesia, duit paling gampang dari impor pangan. Patgulipatnya paling besar. Keuntungannya juga besar. Beda dengan proyek Rp 1 triliun, seperti pembangunan infrastruktur. Yang namanya proyek 6 bulan bisa mundur jadi 1 tahun. Harga-harga bahan yang tadinya murah bisa naik. Anda mungkin bilang partnernya tidak benar. Tetapi kalau impor pangan, itu duitnya pasti besar. Para kartel ini selain mendapat untung besar, mereka juga bermain sangat canggih dari komisi impor sekaligus menggerogoti Pak Jokowi. Sebuah negara bisa dikendalikan segelintir orang. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan terus menerus.

Selama Anda menjadi Kepala Bulog jaman Pemerintahan Gus Dur, sistem kebijakan seperti apa yang diterapkan?

Ya kalau dulu saya di Bulog hampir jarang melakukan impor. Kalau musim hujan, produksi beras turun sedikit sekali. Hanya 1 persen. Jadi kita tidak perlu impor. Satu persen itu hanya setara dengan 300 ribu ton. Tapi kalau musim elnino atau musim panas sekali, sekitar 6-7 tahun produksi bisa anjlok hingga 6 persen, hampir 3 juta ton. Nah, dalam kondisi itu saya setuju adanya impor. Tapi kalau musim hujan tidak perlu impor. Bahkan ketika saya menjabat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN), saya bersusah payah menjaga menjaga harga-harga tetap stabil dan tidak berubah. Kalau bisa tanpa impor. Kami menciptakan komoditi beras seperti halnya valuta.

Alhamdulillah, selama 21 bulan pemerintahan Gus Dur, Indonesia tidak melakukan impor, malahan pertumbuhan ekonomi merangkak naik dari minus 3 menjadi plus 4,5. Jika biasanya ekonomi negara naik disertai hutang. Tapi kami satu-satunya yang bisa menaikkan ekonomi sekaligus hutang berkurang. Saat itu beras dan pangan stabil. Daya beli masyarakat juga stabil. Padahal negara dalam kondisi krisis.

Mengapa di musim panen kran impor malah dibuka lebar-lebar oleh pemerintah?

Karena ada kelompok-kelompok yang punya kepentingan untuk mencari komisi dari impor. Mereka akan selalu memaksakan diri agar kuota impor keluar. Kejamnya, mereka melakukan impor pada musim panen. Seharusnya impor bisa menunggu 3 bulan lagi usai panen lewat. Ini yang terjadi justru terkesan dipaksakan untuk mencari untung. Sama halnya dengan impor garam dan gula. Terlalu banyak kuota impor gula rafinasi. Makanya petani tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur sangat tidak senang. Kok mau panen malah impor gula ditingkatkan.

Ada yang bilang menteri kabinet Jokowi kurang koordinasi?

Sebetulnya ini tanggungjawab Menko Perekonomian. Dulu waktu saya Menko jaman Gus Dur, soal kebijakan impor selalu kita koordinasi antara kementerian. Soal kuota impor semua di bawah kendali Menko Perekonomian. Kalau sekarang saya tidak tahu apa yang terjadi. Kelihatannya tidak ada koordinasi.

Jadi timbul pertanyaan, ini pemerintah bekerja buat siapa?

Pemerintah bekerja untuk siapa, itu patut dicurigai. Apakah pemerintah bekerja untuk importir, bekerja buat petani di Vietnam dan Thailand, atau bekerja buat rakyat dan petani Indonesia. Sebab kalau pemerintah bekerja untuk petani Indonesia harus ada empati, bukan malah menjatuhkan. Jangan impor sembarangan. Waktunya harus dihitung, kapan impor dan kapan tidak impor. Saya minta Pak Jokowi perintahkan pada menterinya yang sembarangan ambil kebijakan untuk stop impor.

Adakah cara mengatasi kartel pangan di Indonesia?

Menghapus dan menghilangkan kartel pangan tidak sulit. Pemerintah harus mau melakukan perubahan revolusioner. Tinggal diubah sistem impor kuota menjadi sistem tarif. Jadi siapa saja boleh impor asal bayar tarif. Otomatis harga pangan impor akan turun. Negara dapat dari penerimaan tarif. Dan harga tidak mungkin gila-gilaan.

Apa bedanya sistem impor kuota dan impor tarif?

Kalau kita sepakat mengubah berarti di situ ada perombakan total perizinan di sektor pangan. Sistem kuota impor selama ini menimbulkan banyak masalah. Mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik akibat adanya kuota baik kuota resmi maupun tidak resmi. Harga pangan pun menjadi tinggi dan kurang stabil.

Dengan sistem tarif, pasar akan menjadi lebih bebas dan terbuka, persaingan lebih ketat, pasokan menjadi lebih banyak, sehingga harga bisa didorong turun. Sebaliknya, semakin pasar dibatasi, semakin pasar itu tipis, tidak ada mekanisme supplydemand yang baik. Penggantian sistem kuota dengan sistem tarif dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah harga pangan di Indonesia. Dengan sistem tarif, siapa pun bisa mengimpor asalkan membayar tarif impor. Selama memenuhi persyaratan higienis, lingkungan hidup, harusnya semua orang boleh berdagang pangan, ekspor impor.

Jika diterapkan sistem impor tarif, bagaimana nasib para importir?

Sistem kuota selalu membuat harga pangan masih juga mahal meski jumlah impor ditambah. Niatnya kita baik, kita atur impornya pakai peraturan, pakai kuota atau semi kuota, dengan harapan melindungi produsen dalam negeri. Tapi dalam praktiknya, di hampir semua komoditas pemain riilnya paling hanya 6 atau 7 pengusaha saja yang dikasih kuota impor. Itu berdasarkan data-data KPPU. Sayangnya KPPU nggak mau sebut namanya. Departemen teknis KKPU selama ini kerap menutup-nutupi. Selalu menganggap produksi cukup. Sementara Kementerian Perdagangan selalu mengatakan perlu impor banyak (gula, garam, beras). Lalu membesar-besarkan impor. Motifnya karena memang di situ ada komisi yang cukup menggiurkan.

Ketidakwajaran harga paling kentara ada pada impor daging sapi. Harga daging di Indonesia 100 persen lebih mahal dari negara lain. Dari pengamatan saya, meski jumlah importir sapi banyak, hal tersebut tak menunjukkan ada persaingan yang sehat dalam penetapan harga. Di impor daging barangkali terdaftar 40 (importir), tapi riilnya itu tadi hanya 6-7 importir. Seolah-olah rame dan kompetitif, Semua importir hanya semu atau ecek-eceknya banyak. Ini juga terjadi pada harga pangan lain. Sehingga muncul kejanggalan pada penetapan kebijakan impor pangan, yakni penunjukan importir yang juga memiliki peran lain sebagai produsen. Hal ini membuat importir menjadi pengendali harga bahan pangan yang beredar di masyarakat. Saya sudah usul ke Pak Jokowi agar sistem ini mesti dihapuskan.

Kok sampai sekarang sistem kuota impor belum dihapus?

Itu yang juga bingung, kenapa sampai sekarang belum dihapus. Waktu saya Menko, saya sudah usulkan supaya dihapuskan. Dan Presiden Jokowi juga setuju kalau diganti tarif. Tapi sampai hari ini belum pernah dilakukan perubahan dari sistem kuota ke tarif.

Anda melihat kendalanya apa belum dihapus sistem kuota?

Kalau mau jujur, kita bisa lihat saja pengalaman di masa lalu. Di situ sogokannya besar sekali.  Lihat saja kasus impor gula dan daging. Banyak kelompok-kelompok diuntungkan dengan komisi impor. Importir yang main ini juga produsen yang sudah punya kekuatan pasar. Petaninya tidak dapat apa-apa dan rakyat harus membeli pangan impor sangat mahal  Sehingga mereka malah bisa menentukan harga dan keuntungannya itu luar biasa besar. Itu yang dipakai nyogok pejabat agar kalau bisa sistem impor kuota tidak diganti tarif. Mekanisme tarif ini yang sebenarnya bisa mengganti sistem selama ini yang diklaim sebagai alat pengeruk keuntungan bagi segelintir pihak. Kita kan ingin melindungi pertanian kita, jadi kita lindungi dengan tarif. Sehingga kalau kekurangan pasok, banyak yang bisa jadi importir, tidak itu-itu saja. Yang penting dia bayar tarif, negara dapat penerimaan tarif, petani dilindungi dan sistem ini transparan dan ‘fair’ (adil).

Nah, di sini pemerintah seharusnya bersikap tegas. Soalnya ini tidak jelas, pemerintahnya berpihak pada siapa. Mau berpihak pada rakyat dan petani, atau berpihak pada pemegang kuota (kartel-kartel). Kita mesti yakinkan semua pihak, bahwa impor kuota jalan yang jelek sekali. Sebab masih ada alternatif yang lebih bermanfaat, yakni sistem tarif. Selama kuota tidak dihapuskan, kesimpulannya sederhana, pemerintah berpihak pada kartel kuota yang merugikan petani, dan merugikan bangsa.[]

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here