Ini Langkah Inspektorat Melawan Akutnya Korupsi di Kota Batu

0
111
Ilustrasi Korupsi (Sumber: Meyta Deanty/Pikiran Rakyat)

Nusantara.news, Kota Batu – Rentetan kasus korupsi dan penyelewengan APBD di lingkungan pemerintah Kota Batu menjadi catatan buram bagi Inspektorat. Mulai dari yang berhasil diungkap maupun masih dalam tahap dugaan dan proses penyelidikan seakan korupsi menjadi momok di Kota Apel tersebut.

Jatah dana desa yang sangat besar antara Rp 3,5 miliar – Rp 5 miliar per desa, diimbangi dengan SDM Pemerintah Desa yang belum semuanya memahami peran dan tugas administrasi pemerintahan menjadi salah satu potensi atau celah tindak korupsi dan penyelewengan uang negara tersebut.

Peran Inspektorat Kota Batu pun yang paling di sorot sebagai lembaga pengawas internal pemerintahan. Selain itu peran serta LSM/NGO dan masyarakat pun juga memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintahan.

Kali ini, Inspektorat Kota Batu akan lebih serius dalam mengawasi kinerja pemerintahan, terutama pada temuan atau dugaan korupsi atau penyelewengan APBD di Kota Batu.

Kepala Inspektorat Kota Batu, Eddy Murtono menjelaskan bahwa Inspektorat Kota Batu pun memperketat pengawasan dan menegakkan langkah preventif melalui kerjasama dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) bentukan Kejaksaan Negeri (Kejari).

“Pengawasan barang dan jasa mulai tahun depan melalui TP4D ini, dengan mekanisme setiap OPD yang memiliki program strategis akan kami awasi, yang kemudian akan dilaporkan kepada TP4D,” jelas dia kepada wartawan, Rabu (6/12/2017).

Pihaknya optimis dengan penerapan sistem e-government (e-gov) yang menaungi mulai e-budgeting hingga e-audit maka celah dan ruang potensi untuk korupsi semakin sempit.

“Pengawasan kami semakin dipermudah. Kami terus berkoordinasi dengan tim ahli dan Diskominfo untuk persiapan ini, namun kami juga tetap wasapada akan pemalsuan data laporan, manipulasi dan perusakan sistem,” imbuhnya.

Sesuai dengan PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat ditekanan untuk melakukan pengawasan secara proaktif dan preventif yang kemudian nantinya akan ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian ataupun Kejaksaan nantiya.

Tidak hanya itu, Inspektorat Kota Batu juga merangkul dan akan berkoordinasi serta melakukan komunikasi intens dengan beberapa elemen yang memiliki peran sebagai pengawas pemerintah, baik dari masyarakat, Non Government Organization (NGO), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Kepolisian serta Kejaksaan.

Kapolres Batu, AKBP Budi Hermanto menjelaskan memang akan serius memerangi tindak pidana korupsi di Kota Batu. Khususnya terkait pada pengawasan Anggaran Dana Desa  (ADD) dan Dana Desa (DD) yang menjadi potensi celah tindak korupsi.

Pihaknya menghimbau agar Kepala Desa mengoptimalkan keberadaan Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan pembangungan menggunakan ADD.

“Tertib administrasi itu yang terpenting, penggunaan anggaran harus tepat sasaran sesuai dengan perencanaan, yang kemudian dapat dipertanggung jawabkan,” jelas pria yang akrab disapa Buher tersebut.

Ia juga berpesan kepada Kapolsek dan Bhabinkamtibmas agar dapat memaksimalkan fungsi pengawasan agar tidak ada penyelewengan ataupun kesalahan penggunaan dalam anggaran di desa tersebut.

Pihaknya mengingatkan pentingnya komponen Tiga Pilar masyarakat, yakni Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa bahu membahu untuk mewujudkan nilai kebersamaan dan sinergitas kerjasama dalam meraih keamanan dan kenyamanan berkehidupan dan bermasyarakat. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here