Ini Masalah Kesehatan yang Perlu Diangkat dalam Debat Cawapres

0
96
Cawapres 02 Sandiaga Uno (kiri) dan Cawapres 01 Ma'ruf Amin (kanan)

Nusantara.news, Jakarta – Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Daeng Mohammad Faqih menekankan sejumlah permasalahan di bidang kesehatan yang perlu dibahas dan dicari solusinya dalam debat calon wakil presiden, yakni mulai dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga daya saing bidang kesehatan.

“JKN perlu diperhatikan untuk dibenahi, mulai dari regulasi, ketersediaan dana dan lain-lain, supaya BPJS dalam JKN tidak defisit terus, pelayanan jadi baik,” terang Daeng, Selasa (12/3/2019.

Hal yang tak kalah penting adalah persoalan daya saing sumber daya kesehatan di Indonesia. Ini tergambar jelas dari banyaknya masyarakat Indonesia yang memilih menjalani perawatan dan pengobatan penyakit tertentu di luar negeri ketimbang di tanah air.

“Ada yang menyebutkan setiap tahun kita kehilangan devisa Rp100 triliun untuk pengobatan di luar negeri. Kalau itu kita tahan dengan memperkuat pelayanan, menambah kemampuan penguasaan teknologi dan lain-lain, Rp100 triliun itu akan kita tahan,” ujar dia.

IDI juga menyoroti PR bidang kesehatan lain mulai dari angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi, prevalensi stunting yang masih di angka 30,8 persen, penyakit menular dan tidak menular, dan lain-lain. IDI berharap, kedua calon wakil presiden yang akan melaksanakan debat pada 17 Maret 2019 dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya ini dapat memberi solusi atas masalah-masalah kesehatan tersebut dengan memperbaiki dari hulunya.

Dua Hal Krusial

Dari sejumlah persoalan di bidang kesehatan yang disorot IDI, tampaknya ada dua hal yang menjadi isu “seksi” dan mendapat perhatian publik, yakni soal BPJS Kesehatan dan daya saing bidang kesehatan. Kedua masalah tersebut perlu diangkat dalam sesi debat cawapres, khususnya oleh kubu penantang.

Terkait defisit anggaran BPJS Kesehatan, misalnya, telah menjadi persoalan menahun sejak PT Askes (Persero) beralih menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014. Pada tahun pertama, 2014, defisit anggaran mencapai Rp3,8 triliun. Angka ini meningkat menjadi Rp5,9 triliun pada 2015, dan terus naik menjadi Rp 9 triliun pada 2016; Rp9,75 triliun pada 2017; dan melonjak menjadi Rp16,5 triliun pada 2018.

Anggaran BPJS Kesehatan menggunakan prinsip anggaran berimbang, yakni pos pengeluaran sama dengan pos pendapatan. Namun, yang terjadi selama ini adalah pos pengeluaran, yaitu klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, selalu lebih besar dari pendapatan, yakni iuran yang diterima dari peserta. Sepanjang 2019, misalnya, BPJS Kesehatan membayar klaim sebesar Rp84 triliun, sementara iuran yang masuk hanya Rp74,25 triliun. Dengan neraca seperti itu, dilihat dari segi bisnis, sudah pasti BPJS Kesehatan merugi.

Sudut pandang yang digunakan untuk melihat besarnya pengeluaran dibandingkan pemasukan itu tidak melulu bisnis. Defisit itu mesti juga dilihat dari segi yang lebih idealistik, yakni konsep bernegara Indonesia: melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan warganegara.

Dalam Pasal 34 UUD 1945, ditegaskan pula bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”, dan “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Baca: https://nusantara.news/sekali-lagi-soal-defisit-bpjs-kesehatan/

Terlebih masalah kesehatan, pendidikan, dan rasa aman, termasuk hak dasar Ekosob (ekonomi, sosial, budaya) yang tertuang dalam deklarasi Wina 1993. Hak ekosob adalah hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya. Penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, dituntut berperan aktif dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar tersebut.

Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi kovenan Internasioanal tentang Hak-hak Ekosob (International Covenant on Economic, social, and Cultural Right) pada Oktober 2005. Ratifikasi ini ditandai dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Economic, Social and Cultural Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Dengan demikian, negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi Hak-hak tersebut kepada warganya.

Sebab itu, setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, baik kesehatan, pendidikan dan pembangunan sosial lainnya, adalah tugas utama pemerintah. Pelaksanaan kewajiban pemerintah negara tidak boleh dipandang dengan perspektif neraca rugi-laba. Berapa pun beban anggaran yang harus dipikul negara dalam pelaksanaan tugas pemerintah yang diamanatkan konstitusi, negara wajib mengalokasikan anggaran untuk itu dengan segala konsekuensinya.

Harapannya, kepada presiden terpilih, program BPJS Kesehatan sebaiknya digratiskan saja (ditanggung negara).

Selanjutnya, soal daya saing kesehatan yang salah satunya menyebabkan banyaknya masyarakat Indonesia, khususnya kaum elite berduit, yang memilih menjalani perawatan dan pengobatan penyakit tertentu di luar negeri ketimbang di tanah air. Tentu saja ada banyak faktor tingginya minat warga untuk berobat ke luar negeri: mulai dari standar pelayanan yang lebih memadai, peralatan dan teknologinya lebih canggih, kualifikasi dan etos kerja dokter yang mumpuni, hingga masalah kepercayaan.

Hasil riset Bloomberg pada 2014, misalnya, menyatakan bahwa Singapura berada di posisi pertama negara dengan pelayanan kesehatan paling top. Negara ini mengalahkan superpower seperti Amerika Serikat (44) juga negara Asia berekonomi kuat lain seperti Hongkong (2) atau Jepang (4). Tak heran para petinggi di tanah air, termasuk Ibu Ani Yudhoyono, istri dari mantan Presiden ke-4 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih memilih berobat ke rumah sakit di Singapura ketimbang di dalam negeri.

Pengobatan Ibu Ani yang menderita penyakit kanker darah ke Singapura menjadi bukti daya saing rumah sakit di Indonesia masih di bawah. Meskipun hal tersebut sebenarnya juga merupakan tamparan bagi SBY sendiri yang selama 10 tahun menjabat presiden belum mampu meningkatkan kualifikasi rumah sakit kelas dunia. Dan tentu saja, kritik juga pada Presiden Jokowi yang tak bisa mengubah keadaan.

Tak ayal, orang berspekulasi ternyata mantan orang nomor satu di Indonesia saja lebih percaya ada pelayanan rumah sakit asing, bagaimana dengan masyarakat kelas atas lainnya. Hal ini berbeda dengan Presiden ke-2 RI, Soeharto, yang jika dirinya sakit hingga wafatnya menggunakan rumah sakit dalam negeri, tepatnya RS Pertamina.

Lepas dari itu, sederet masalah klasik yang membuat daya saing RS di Indonesia masih di bawah di antaranya penanganan pasien BPJS yang masih buruk dan diskrimnatif, kekurangan obat (terutama di puskemas-puskesmas), kekurangsigapan tenaga perawat, pelayanan rumah sakit yang melulu profit oriented, hingga etos kerja dokter yang perlu segera dibenahi. Jika tidak, selain kehilangan devisa Rp100 triliun tiap tahun karena banyaknya orang kelas atas berobat ke luar negeri seperti diungkap IDI, juga hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sulit terwujud.

Di titik ini, kedua cawapres dalam debat ketiga mendatang perlu memberi perhatian dan terobosan yang memadai terhadap kedua masalah krusial di bidang kesehatan tersebut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here