Ini Modus Baru Lemahkan KPK

0
186

Nusantara.news, Jakarta – Upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berhenti. Setelah Densus Tipikor, kini KPK) hendak dilemahkan dengan modus baru, yakni bersinergi dengan tiga lembaga  pemerintah meliputi Bappenas, Kemendagri, dan Kantor Staf Presiden (KSP). Atas nama independensi, KPK harus menolak rencana sinergi yang akan dikukuhkan dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014.

Revisi Perpres 55/2012

Perpres Nomor 55 Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini adalah produk yang bermaksud mencegah dan memberantas korupsi di pemerintahan daerah.

Hal ini terlihat dari poin pertimbangan huruf b berbunyi, bahwa Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dimaksudkan sebagai acuan langkah-langkah strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi;

Pelaksananya, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dibantu masyarakat perorangan dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadya masyarakat, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3). Ayat (2) berbunyi, Aksi PPK adalah kegiatan atau program yang dijabarkan dari Stranas PPK untuk dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Ayat (3) berbunyi, Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perpres Nomor 55 Tahun 2012 ini seperti diberitakan Kompas (3/11/2017) akan dijadikan sebagai strategi baru pencegahan dan pemberantasan korupsi.  Untuk memasukkan unsur KPK, maka Perpres Nomor 55 Tahun 2012 direvisi, disempurnakan.

Poin revisi atau penyempurnaan fokus pada penguatan kerangka kerja untuk mempercepat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Caranya, membangun sinergi yang terukur, fokus dan memiliki skala prioritas jelas.

Setelah direvisi, nantinya akan terjadi sinergi antara Kemendagri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kantor Staf Presiden (KSP) dan KPK. Keempat lembaga ini dikatakan akan menyatukan langkah untuk memberantas korupsi.

Sekretariat Nasional Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang sementara ini berkantor di Bappenas akan pindah ke KPK. Dengan demikian, KPK dikatakan, bisa menggunakan Instrumen Bappenas dan Kemendagri untuk merealisasi aksinya dalam memperkuat langkah pencegahan terhadap tindak pidana korupsi tanpa harus turun ke daerah.

Rancangan revisi Perpres Nomor 55 Tahun 2012 diberitakan sudah selesai disusun dan sudah masuk ke meja Kementerian Sekretariat Negara (Sekneg) untuk ditandatangani presiden. Kemendagri, Bappenas dan KPK dikhabarkan sudah menyetujui rancangan revisi itu.

Modus Baru Lemahkan KPK

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia memang masih tinggi, masih berada pada rangking 90 dari 176 negara. Menurut laporan Tranparency International, IPK Indonesia  yang tinggi itu dipicu oleh korupsi di daerah termasuk korupsi skala kecil seperti mark-up, mark-down, perizinan, permintaan komisi proyek pemda dan lain sebagainya. Selain itu juga terjadi jual beli jabatan mulai dari jabatan kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bagian, kepala seksi dan lain sebagainya.

Melihat data Kementerian Dalam Negeri tahun 2016, di mana sebanyak 343 bupati/walikota dan 18 gubernur tersandung korupsi, maka daerah itu sebetulnya sudah berada dalam status darurat korupsi

Oleh sebab itu, KPK yang tidak memiliki organ sampai ke daerah, memang sangat perlu memikirkan cara untuk memperpanjangan jaringan sampai ke daerah.

Pertanyaannya, apakah sinergi KPK dengan Kemendagri, Bappenas dan KSP yang nantinya menjadi  buah dari revisi Perpres Nomor 55 Tahun 2012, dapat diandalkan sebagai solusi?

Pada satu sisi, Kemendagri dan Bappenas memang memiliki sejumlah data yang diperlukukan oleh KPK untuk membaca rencana rencana di pemerintah daerah.  KPK juga membutuhkan data-data proyek yang akan dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah, lengkap dengan proposalnya. Perpaduan arah pembangunan yang dirancang Bappenas, ditambah rincian data APBD dan proposal proyek daerah, setidaknya dapat dimanfaatkan KPK sebagai data awal untuk melakukan pencegahan dan mengendus tindak pidananya jika terdapat penyelewengan. Melalui data-data itu, KPK juga dapat terus mengintai kepatuhan pemerintah daerah dalam merealisasi APBD.

Tetapi, di sisi  lain, karakter kementerian berbeda dengan karakter KPK. Apa bedanya? Kementerian itu sifatnya cenderung positive thingking. Sebab, Kemendagri, menurut Undan-undang Pemerintah Daerah adalah pembina pemerintah daerah. Sebagai pembina, maka ukuran keberhasilan Kemendagri terkait dengan keberhasilan pemerintah daerah itu sendiri. Semakin baik kinerja pemerintah daerah sebakin baik pula kinerja Kemendagri. Sebaliknya, semakin buruk kinerja pemerintah daerah semakin buruk pula kinerja Kemendagri. Hal sama berlaku bagi Bappenas.

Dua karakter ini ini berpotensi berbenturan di lapangan. Di daerah itu memang ada inspektorat. Tetapi biasanya terkooptasi oleh pemerintah daerah. Hal ini terindikasi dari kejadian di mana inspektorat ikut tertangkap KPK bersama kepala daerah.

Itu yang pertama. Kedua, terkait keberadaan Kemendagri dan Bappenas yang menterinya dipilih sesuai hak prerogatif presiden. Biasanya, menteri itu dipilih berdasarkan rekomendasi partai. Kalaupun presiden berusaha membentuk zaken kabinet, orang-orang ahli yang dipilih itu biasanya masih memiliki hubungan dengan partai politik di pusat. Kepala daerah itu sendiri adalah orang-orang partai yang dipilih melalui pilkada.

Jika kepala daerah yang orang partai di daerah berhadapan dengan orang partai di pusat,  maka mudah terjadi kong kali kong. Kalau kepala daerah dan orang Kemendagri yang di pusat berasal dari partai sama, mudah terjadi kompromi. Sebaliknya, bila berasal dari partai yang berbeda, maka  KPK bisa dimanfaatkan sebagai pemukul.

Apalagi dikatakan bahwa orang-orang Kemendagri, Bappenas, dan KSP yang ditugaskan, akan berkantor dalam satu atap dengan KPK. Kalau mereka berada dalam satu atap dengan KPK, maka sesuai dengan data-data daerah yang dimiliki, mereka tentunya atau secara tidak langsung akan  menjadi ujung tombak di daerah. Ini secara tak langsung menempatkan mereka tak ubahnya informan atau penyelidik yang laporannya menjadi acuan KPK untuk diselidiki lebih lanjut dan disidik.

Apakah KPK yakin bahwa laporan yang disampaikan dilandaskan pada suatu sikap yang independen, dalam pengertian, tidak tebang pilih alias tidak melindungi kepala daerah dari partai sama dan “membunuh” kepala daerah dari partai berbeda? Apa jaminannya?

Keberadaan orang-orang Kemendagri, Bappenas, KSP dalam satu atap di KPK, malah bisa “berbahaya” karena berpotensi menjadi penyelusup dan pembusuk  bagi KPK. Kasus perusakan barang bukti yang menjadi masalah di KPK sekarang ini, patut dijadikan pelajaran.

Harus juga diingatkan bahwa orang-orang KPK terlatih dengan sikap mental  yang independen yang hanya patuh pada pemberantasan korupsi, sementara mental birokrat atau orang-orang pemerintah, patuh kepada atasan.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka KPK dinilai harus menolak revisi Perpres Nomor 55 Tahun 2012. Sinergi dengan para birokrat, cenderung lebih berisiko bagi kinerja dan indepensi KPK. Sinergi itu juga tidak lazin alias anomali, karena para birokrat adalah orang-orang yang harus diawasi oleh KPK. Ibaratnya berburu, KPK itu adalah pemburu birokrat, sementara birokrat adalah orang yang diburu. Bagaimana mungkin seorang pemburu bisa berada dalam satu atap dengan orang yang diburu?

Oleh sebab itu, revisi Perpres Nomor 55 Tahun 2012 harus segera ditolak. KPK lebih baik tidak mengambil risiko dalam menjaga independesinya.

Revisi Perpres Nomor 55 Tahun 2012 itu sendiri, harus ditafsirkan oleh KPk sebagai modus baru untuk melemahkan KPK, setelah Densus Tipikor dibatalkan oleh Presiden Jokowi.

Terkait korupsi yang marak di daerah yang massif, selain mengajukan anggaran lebih besar, KPK diharapkan mengoptimalkan seluruh kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU KPK.

Pasal 6 UU KPK berbunyi, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Pada Pasal 7 disebutkan, Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 8 (1) disebutkan, Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

Mengoptimalisasi Pasal 6, 7 dan 8 UU KPK ini adalah modal besar bagi KPK untuk memingkatkan kinerja, tap harus mempertaruhkan independensi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here