Ini Modus Kecurangan dalam Daftar Pemilih Tambahan

0
160

Nusantara.news, Jakarta – KPU DKI Jakarta sudah memutuskan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pilkada Jakarta putaran kedua nanti. Para pemilih baru tersebut tidak diwajibkan membuktikan dirinya dengan Kartu Keluarga (KK).

Perlu diketahui, KPU Jakarta memproduksi tiga daftar pemilih, yaitu DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPPh (Daftar Pemilih Pindahan) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan).

Problem yang dapat memicu kecurangan Pilkada ini, ternyata tidak hanya menyangkut DPTb, tetapi juga DPPh. DPPh mencatat pemilih yang karena sesuatu alasan (sakit, pekerjaan) tidak dapat memilih di TPS yang ditetapkan. Untuk itu ia harus mendapatkan surat pindah (Formulir A5) dari PPS. DPPh ini dibuat setelah DPT dibagikan kepada peserta pemilu sehingga mereka tidak mengetahuinya.

Menurut mantan komisioner KPUD Jawa Barat, Radhar Tribaskoro, DPPh juga sering disalah-gunakan. Dia menjelaskan bagaimana caranya DPPh itu disalahkagunakan. Pertama, KPU mengatur agar formulir A5 itu diserahkan kepada PPS tujuan paling lambat 3 hari sebelum pencoblosan. Prakteknya petugas KPPS boleh menerima pemilih pindah pada H-0 atau saat pencoblosan. Praktek ini menyebabkan asas kejujuran penyelenggara (ditandai oleh keidentikan daftar pemilih KPU dengan peserta) menjadi rusak.

Kedua, tidak ada yang bisa memastikan bahwa pemilik formulir A5 tidak mencoblos di TPS asalnya. Pada prakteknya PPS jarang mengkoreksi DPT pada TPS asal pemilih yang pindah. Akibatnya seseorang bisa memilih dua kali: di TPS asal dan di TPS pindahan.

Ketiga, pemilih ganda ini dipermudah oleh KPUD yang “pura-pura” lupa pada pentingnya KPPS memeriksa jari pemilih dari noda tinta. Pada pileg dan pilpres yang lalu tidak ada satu pun TPS yang saya kunjungi menjalankan prosedur pemeriksaan jari dari noda tinta. Selain itu saya sering menjumpai tinta pemilu yang sangat rendah kualitasnya sehingga mudah dihilangkan dengan menggunakan sabun saja.

Ini problem paling berbahaya yag merusak kualitas Pilkada DKI Jakarta 2017. Fakta ini seharusnya menjadi perhatian sangat serius KPU DKI Jakarta untuk melakukan verifikasi dan validasi berlapis terkait data pemilih untuk putaran dua pilkada DKI 19 April mendatang. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here