Ini Modus Pungli Rp6,1 Miliar di Pelabuhan Samarinda

0
565
Dermaga Pelabuhan Palaran milik PT PSP, perusahaan kongsi antara PT Samudera Indonesia dan PT Pelindo IV

Nusantara.news, Jakarta – Tingginya biaya bongkar muat di Pelabuhan Palaran, Samarinda, sudah dikeluhkan sejumlah kalangan. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) pun bergerak dan menemukan beragam pungutan yang melibatkan oknum koperasi dan oknum LSM.

Sebagaimana diberitakan, Jumat (17/3) lalu Tim Saber Pungli yang melibatkan Tim Direktorat Tindak Pidana Khusus Mabes Polri bergerak serentak ke-4 titik di Pelabuhan Palaran, Samarinda.

Ke-4 titik itu adalah kantor Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura, kantor TKBM Komura, pintu masuk pelabuhan yang dijaga oknum LSM PDIB dan PT Pelabuhan Samudera Palaran (PSP), perusahaan kongsi antara PT Samudera Indonesia dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV.

Selain berhasil membekuk 13 orang yang diduga pelaku pungli, Tim Saber Pungli juga menyita uang Rp.6,1 miliar yang diduga hasil Pungli dari kantor Koperasi TKBM Komura.

Para pelaku yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) diduga telah melakukan tindak pidana suap, pemerasan/pungli, korupsi, pencucian uang dan premanisme.

“Akibat tindak pidana tersebut menyebabkan tingginya biaya bongkar muat di Pelabuhan Palaran, Samarinda, yang biayanya jauh lebih tinggi ketimbang biaya bongkar muat pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia,” ungkap Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Hengki Haryadi, Jumat (17/3) lalu.

Sebagai perbandingan, biaya bongkar muat di Pelabuhan Tanjungperak, Surabaya hanya Rp10 ribu per container. Namun di Pelabuhan Palaran biaya bisa membengkak dari Rp180 ribu hingga Rp340 ribu per container.

Tingginya biaya itu yang kemudiaan ditelaah oleh Tim Saber Pungli jauh sebelum adanya penindakan. “Ïnformasi itu sudah kita telaah dulu. Untuk penindakan diserahkan tim yang bertugas menindak,” terang Wakil Ketua II Saber Pungli Kota Samarinda Bramantyo yang juga menjabat Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda.

Sejak Tim Saber Pungli Kota Samarinda dibentuk pada 25 November 2016, Tim mulai membidik sasaran yang diduga menjadi sarang pungli seperti PT Pelindo, Syahbandar dan obyek-obyek lain. Setelah dikaji maka Pelabuhan Palaran dijadikan target terkait banyaknya keluhan tingginya biaya bongkar muat oleh para pengguna jasa.

Di kantor Koperasi TKBM Komura Tim Saber Pungli menemukan sejumlah dokumen yang tidak sesuai ketentuan. Di tempat ini Tim menemukan dugaan pemerasan dan tindak pencucian uang yang diduga dilakukan oleh pengurus Koperasi TKBM Komura. Tindak pidana ini disimpulkan Tim Saber Pungli mengakibatkan tingginya biaya logistik di Pelabuhan Palaran.

Modus yang dilakukan antara lain dengan menetapkan tarif bongkar muat peti kemas secara sepihak (no service but pay), yang membebani pemilik barang.

“Dari sana ditemukan fakta-fakta pemungutan secara sistematis yang dilakukan oleh para pelaku yang saat ini sedang dilakukan penindakan dan dalam pemeriksaan penyidik,” ujar Kombes Hengki.

Berdasarkan analisa terhadap dokumen dan pemeriksaan pemilik barang diketahui adanya tambahan biaya yang dibebankan kepada pemilik barang di luar dari aturan yang telah ditetapkan.

Selain itu, juga ditemukan pungutan di pintu masuk pelabuhan yang diduga dilakukan oleh oknum LSM PDIB. Setiap truk tronton yang masuk dikenai biaya Rp.20 ribu. Payung hukum pungutan ini adalah SK Walikota tahun 2016 yang diduga melanggar ketentuan hukum.

 Di pintu masuk pelabuhan ini oknum LSM PDIB memungut iuran 

Untuk itu Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur akan memanggil Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang terkait Surat Keputusan (SK) Wali Kota yang menjadi dasar pungutan oleh oknum LSM PDIB tersebut.

“Diminta Rp 20 ribu per truk yang masuk pelabuhan, ada SK Wali Kota tahun 2016 yang memayungi. Kami akan panggil untuk menjalani pemeriksaan,” kata Kapolda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Safaruddin di markas Satuan Brimob Detasemen B Pelopor, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (17/3) lalu.

Bantahan Koperasi 

Ketua Koperasi TKBM Komura Gafar membantah pihaknya telah melakukan pungli. Sedangkan uang Rp6,1 miliar yang disita diakuinya sebagai gaji dan biaya operasional TKBM Komura. Oleh karenanya Gafar menuntut uang yang disita Tim Saber Pungli segera dikembalikan.

“Kalau dianggap money laundry, suap, itu belum bisa mengatakan ada bagian dari itu. Itu sesuai dengan aturan,” tandas Gafar saat menyampaikan konferensi pers di Hotel Akmani, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/3) kemarin.

Selain itu Gafar juga menegaskan, tarif bongkar muat yang diterapkan sudah sesuai dengan Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) dan Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT). Juga sesuai dengan kesepakatan pengguna jasa. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan menteri. “Itu ada di Peraturan Menteri tahun 2006. Tapi saya lupa nomornya,” ungkap Gafar.

Bila tarifnya dinilai terlalu tinggi, lanjut Gafar, pihaknya bersedia difasilitasi untuk disesuaikan harganya. “Kalau dibandingkan masalah tarif, ini merasa tinggi. Kenapa tidak difasilitasi. Kalau ada yang tidak pas atau terlalu tinggi, mari dibicarakan. Kami tidak lepas dari aturan koperasi. Kalau khusus berkaitan dengan pungli, pemerasan, saya sependapat dimusnahkan. Ini, jangan dulu divonis sebagai pungli,” bantah Gafar.

Gafar juga menjelaskan, bongkar muat memang menggunakan mesin. Namun yang menjalankan tetap orang. “Mesin alat, namun dia menggunakan alatnya. Dan tenaga kerja kan ada. Ada pemasangan pancing dan lainnya. Dulu manual. Kalau kargo, dulu dipikul. Sekarang tenaganya hanya memasang tali. Apakah itu harus dihilangkan semua, ya tidak perlu,” imbuh Gafar.

Memang, hak Koperasi TKBM Komura untuk membantah. Tapi yang jelas, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada jajaran Tim Saber Pungli yang melibatkan aparat Kejaksaan dan Kepolisian setempat. Bahkan Presiden mengingatkan, agar instansi pemerintah berhati-hati karena Tim Saber Pungli akan terus bekerja.

“Saya ingatkan agar semuanya hati-hati. Layani dengan baik, layani dengan cepat, karena yang namanya saber pungli itu bekerja,” ucap Presiden dalam keterangan tertulisnya yang diterima Nusantara.news, Minggu (19/3) kemarin.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here