Ini Pelanggaran Ma’ruf Amin yang Dipersoalkan

0
139
Bank Muamalat menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Muamalat Tower, Jakarta, Jumat (17 Mei 2019)

Nusantara.news, Jakarta- Tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai posisi calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah patut dipersoalkan. Kubu pengacara paslon 02 mengklaim punya bukti yang menyatakan Ma'ruf memegang jabatan di BUMN saat mengikuti Pilpres 2019.

Kubu 02 memadang Ma'ruf melanggar UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal itu dinyatakan seorang calon presiden atau wakil presiden wajib membuat surat pernyataan pengunduran diri bila tercatat sebagai karyawan atau pejabat badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Salah satu anggota Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana mengatakan, pihaknya melihat itu adalah masalah yang prinsipil. Dia juga enggan menjelaskan kapan pihaknya menemukan yang dianggap masalah tersebut. Karena memang pada saat pendaftaran, tidak ada pernyataan mundur dari kepengurusan di BUMN.

"Begini, saya tidak bicara kapannya, karena esensinya kita menemukan, ini persoalan yang prinsipil. Yang kami dapatkan, memang pada saat pendaftaran pun tidak dicentang, mundur sebagai pengurus BUMN, karena itu kami sampaikan," ucap Denny, Selasa (11/6/2019).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, menjelaskan berdasarkan Pasal 227 huruf P UU Pemilu, maka seorang calon presiden atau wakil presiden itu membuat surat pernyataan pengunduran diri, kalau itu adalah karyawan atau pejabat dari BUMN atau BUMD.

"Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah tersebut bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Selain itu, jabatan Ma'ruf Amin di dua bank syariah tersebut hanya sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sehingga bukan bagian dari karyawan, direksi ataupun komisaris yang merupakan pejabat badan usaha berbentuk perseroan terbatas" ujarnya di Jakarta, Senin (10/6/2019).

Lepas dari perdebatan itu, sebenarnya berdasarkan penelusuran, Ma'ruf Amin saat ini menjabat sebagai Ketua DPS bukan pada dua bank syariah tetapi pada empat bank  syariah dan satu di lembaga keuangan non-bank. Rincianya: PT Bank Muamalat Tbk, PT BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank Mega Syariah. Maa’ruf juga menjabat untuk posisi yang sama di lembaga asuransi syariah, yaitu di BNI Life.

Selain menjabat sebagai di perbankan syariah, Selain bank dan asuransi, ia juga menjabat sebagai DPS di investasi syariah. Ma'ruf juga menjabat sebagai Anggota ex-Officio Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah dan Ketua Dewan Syariah Nasional.

Jika merujuk pada Peraturan Bank Indonesia (PNI) Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah pasal 36 ayat (3) maka jabatan Ma’rf Amin di lembaga keuangan sudah melampaui batasan rangkap jabatan yang ditentukan. Pada pasal 36 ayau (3) tersebut diatur bahwa “anggota  DPS  hanya  dapat  merangkap  jabatan  sebagai  anggota DPS  paling  banyak  pada  4  (empat)  lembaga  keuangan  syariah lain.”

Atas dasar itu, Ma’ruf Amin seharusnya perlu mengundurkan diri pada salah satu jabatannya di DPS sesuai batasan jabatan yang diatur dalam PBI sebelum menalonkan diri sebagai cawapres di Pilpres 2019 lalu. Atau apakah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tim kedua kubu Paslon kurang cermat dalam menelusuri hal ihwal persyaratan paslon? Entahlah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here