Ini Penghuni Pertama Rutan Koruptor Kejati Jatim  

0
45
Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Maruli Hutagalung (tengah) bersama pejabat Kemenkum HAM meresmikan Rutan Kelas I Surabaya di Kompleks Kejati, Senin (19/2/2018).

Nusantara.news, Surabaya – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim akhirnya meresmikan Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Surabaya, di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Senin (19/2/2018). Gedung tahanan ini mampu menampung hingga 60 orang tahanan. Dalam Rutan Kejati Jatim terdapat empat kamar dengan ukuran yang cukup besar. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan lemari. Tak hanya di dalam kamar tahanan, 6 kamar mandi juga terdapat di bagian luar kamar dan disertai dengan tempat untuk wudhu.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Maruli Hutagalung, Rutan khusus ini merupakan Rutan ke-3 yang ada di Indonesia. Ketiga Rutan itu di antaranya Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri Jakarta, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. “Gedung ini dibangun atas ide dari Almarhum Kajati dahulu, Bapak Marwan Effendy di tahun 2010, Rutan khusus ini cuma ada tiga di Indonesia,” kata Maruli usai meresmikan Rutan.

Seluruh sistem, imbuhnya, dalam proses pengelolaan Rutan dan sudah sesuai standar Rutan Klas I. “Baik dari sisi administrasi maupun pelaporan. Di Rutan ini juga sudah ada petugas secara bergiliran melakukan penjagaan. Rutan ini dilengkapi pintu besi berlapis tiga,” ujarnya usai peresmian.

Pihaknya berharap, pengoperasian Rutan ini mampu memotivasi aparat kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. “Keberadaan Rutan ini kami harapkan mampu mempercepat proses selama penyidikan,” urainya.

Rutan khusus ini merupakan Rutan ke-3 yang ada di Indonesia setelah Rutan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta.

Nantinya, Rutan ini akan digunakan sampai pada proses putusan di Pengadilan Tingkat pertama (Pengadilan Negeri). “Jika nantinya terdakwa mengajukan banding, maka tempat penahannya sudah tidak di Rutan Kejati Jatim lagi. Melainkan ditaruh di Rutan Medaeng. Karena Rutan Kejati Jatim hanya sampai pada putusan di Pengadilan Tingkat Pertama saja,” tandasnya.

Sementara untuk jadwal kunjungan bagi keluarga tahanan, kata Maruli, pihaknya sengaja membatasi. “Jadi keluarga tahanan hanya bisa melakukan kunjungan sepekan dua kali. Yaitu tiap hari Senin dan Kamis saja,” terang Maruli.

Anggota Komisi III DPR RI, Adies Kadir yang sempat meninjau cabang Rutan Klas I Surabaya ini mengatakan, Rutan Kejati Jatim sangat layak. Sirkulasi udaranya sesuai. Pihaknya mendorong agar semua Kejati di Indonesia bisa membangun Rutan serupa. Sehingga proses penyidikan bisa berjalan cepat dan maksimal.

Selain itu, keberadaan Rutan ini juga mampu mengurangi penghuni di Rutan Klas I Medaeng Surabaya yang saat ini sudah kelebihan kapasitas. “Adanya Rutan ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Keberadaannya mampu mengurangi penghuni di Rutan Klas I Surabaya yang saat ini sudah kelebihan kapasitas,” katanya.

Hal senada diakui Plh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenhumkam) Jatim Ajar Anggono. Menurutnya, saat ini Rutan Medaeng sudah overload. “Kapasitas normalnya menampung 500 an tahanan, namun saat ini sudah mencapi 2.700 tahanan lebih,” ujarnya.

Penghuni Pertama Rutan Penjual Aset Pemkot

Rutan sementara Kejati Jatim sebenarnya sudah berdiri 4 tahun lalu. Tapi belum siap difungsikan. Bahkan pembangunan Rutan sudah selesai sejak tahun 2009. Namun belum ada izin dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) sehingga belum bisa dioperasikan. Barulah  pada 2015 izin operasional keluar. Hal ini juga seiring belum turunnya anggaran operasional dari Kejagung.

Selain belum ada izin operasional, saat itu rumah tahanan tersebut belum memiliki kepala Rutan yang diangkat Menkum HAM. “Akhir 2017 izin dari Kemenkum HAM keluar dan sudah ada kepala cabang. Pada 2018 anggaran juga sudah ada dan sekarang diresmikan,” terang Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi.

Rutan Kejati Jatim dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan lemari. 6 kamar mandi juga terdapat di bagian luar kamar dan disertai dengan tempat untuk wudhu.

Meski baru diresmikan, kata Farkhan, Rutan ini sudah ada penghuninya. Setidaknya ada delapan tahanan tersangka korupsi mendekam di sini. Rutan ini memang dikhususkan untuk koruptor.

Di sana ada mantan Dirut PT Abbattoir Surya Jaya, Winardi Kresna Yudha. Dia tahanan pertama yang menghuni Rutan Kejati. Winardi ditempatkan di Blok A. Di tahanan, Winardi sendirian karena Rutan yang ada di samping utara gedung utama kejati itu memang mulai dioperasikan sejak awal Januari 2018.

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, menjelaskan Winardi telah menjual aset tanah konpensasi Pemkot Surabaya seluas 70.000 m2 untuk kepentingan diri sendiri. Dia dijerat pasal 2 ayat (1), pasal 3 jo pasal 18 (1) UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (bersama-sama).

Kasus korupsi yang membelit Winardi bermula pada 1998. Tersangka saat itu menjabat periode 2001-2010, diduga telah menggunakan lahan milik Pemkot Surabaya di Jalan Banjar Sugihan, Tandes seluas 13.195 m2 untuk Rumah Potong Hewan (RPH). Sebagai konpensasi penggunaan lahan, Pemkot mendapat tanah seluas 7 ha di Desa Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Tanah itu milik PT Abattoir yang didapat hasil tukar menukar tanah (ruilsag) dengan PT Rungkut Central Abadi (RCA).

Winardi seharusnya segera menyerahkan tanah itu ke Pemkot. Namun tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 2007, Winardi menjual tanah itu kepada PT RCA dengan harga Rp 1,5 miliar.

“Akibat perbuatan tersangka negara (Pemkot Surabaya) berdasarkan audit Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kampianus Roman, SE menderita kerugian dengan nilai wajar harga sekarang (tahun 2018) sebesar Rp 26,2 miliar,” ujar Farkhan.

Winardi Kresna Yudha saat digelandang ke cabang Rutan Klas I Surabaya Kejati Jatim usai ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi aset tanah Pemkot Surabaya.

Dalam kasus ini, penyidik Pidsus Kejati Jatim akan terus mengembangkan perkara korupsi aset Pemkot ini. Karena ada dugaan keterlibatan pihak lain dalam penggunaan dan pelepasan aset tanah itu.

“Kami masih mengembangkan arahnya kemana. Karena dalam proses jual beli tidak dilakukan sendiri. Tunggu saatnya nanti,” ungkapnya.

Kabar yang berkembang, selain mengungkap aset negara yang lepas, Kejati Jatim kini getol membidik para mafia tanah yang menguasai atau menjual tanah negara. Beberapa pihak yang menguasai tanah Gelora Pancasila, tanah di Jl Urip Sumoharjo dan juga kolam renang Brantas bakal dibidik pasal korupsi.

Selain Winardi, ada Diponegoro. Dia tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember. Ada juga tahanan dari Kejari Probolinggo, yakni Pj Kasi Pembangunan Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Abdul Muhaimin. Muhaimin ditahan atas kasus dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) 2017 di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Sementara dua tahanan dari Kejari Surabaya, Bambang Soemitro dan Zaenal Fatah serta tiga tahanan dari Kejari Sumenep.[]

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here