Ini Penyebab Indeks Demokrasi Indonesia Turun

0
801

Nusantara.news, Jakarta – Format demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa fase. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, demokrasi sesungguhnya sudah menjadi pilihan kolektif, tidak saja melalui diskursus yang sangat panjang dari mimbar ke mimbar, namun juga menjadi komitmen kenegaraan. Dalam rentang waktu yang cukup panjang itulah, kita beberapa kali pernah melakukan bongkar pasang bentuk demokrasi: mulai dari demokrasi parlementer (1948 – 1959), demokrasi terpimpin (1959 – 1965), demokrasi Pancasila (1965 – 1998), hingga demokrasi liberal (1998 – sekarang).

Namun apa daya, segala bentuk yang coba diterapkan, nyatanya tak pernah menjadikan demokrasi Indonesia pada posisi naik kelas. Setiap kali bentuk demokrasi diusung, sebanyak itu pula dirusak oleh hasrat dan karakter penguasanya yang otoriter, feodal, dan transaksional. Orde lama sampai orde reformasi, barangkali menjadi saksi bahwa demokrasi di negeri ini lebih terasa slogan ketimbang praktik laku lampah keseharian. Kita masih sulit beringsut dari demokrasi prosedural ke demokrasi substansial, dari penghambaan pada uang ke pemaknaan pada nilai. Bahkan kecenderungannya kini, demokrasi kita tergelincir ke tangan oligarki.

Secara statistik sosial, untuk mengetahui pencapaian demokrasi di tanah air, baik di tingkat nasional maupun provinsi, bisa diukur melalui apa yang disebut dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Sejauh ini, lembaga yang pernah melakukan IDI di antaranya Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI), Center for Democracy and Human Rights (DEMOS), The United Nations Development Programme (UNDP), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan IDI, maka akan diketahui capaian serta perkembangan demokrasi yang terjadi pada masyarakat Indonesia.

Baru-baru ini, BPS mencatat, indeks demokrasi Indonesia tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 2,73 poin menjadi 70,09 dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 72,82. Tiga aspek utama yang diukur IDI adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan demokrasi.

Kebebasan sipil meliputi sejumlah aspek kebebasan: berserikat dan berkumpul, berpendapat, berkeyakinan, dan bebas dari diskriminasi. Hak-hak politik meliputi hak memilih dan dipilih, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sedangkan kelembagaan demokrasi mencakup pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi daerah, dan peran peradilan yang independen.

“Kebebasan sipil turun 3,85 poin dari 80,30 menjadi 76,45. Kemudian, hak-hak politik turun 0,52 poin, dari 70,63 menjadi 70,11. Terakhir, lembaga-lembaga demokrasi juga turun 4,82 poin, dari 66,87 menjadi 62,05,” jelas Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam jumpa pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Kamis, 14 September 2017.

Suhariyanto mengungkapkan, aspek kebebasan sipil menurun akibat adanya peningkatan hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat serta menurunnya kebebasan dari diskriminasi. Aspek hak-hak politik turun karena berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang menggambarkan kurangnya kepedulian masyarakat mengoreksi kinerja pemerintah. Sementara aspek lembaga demokrasi turun karena merosotnya kinerja dan peran partai politik (termasuk krisis kaderisasi, kepemimpinan yang sentralistik, dan buruknya rekruitmen anggota), serta peran birokrasi pemerintah daerah yang rendah.

Perlu diketahui, BPS sudah melakukan penelitian/survey mengenai tingkat kemajuan demokrasi Indonesia setiap tahunnya sejak 2009. Adapun angka nasionalnya cenderung fluaktiatif dari tahun ke tahun. Terbukti, pada 2009 indeks demokrasi Indonesia menca­pai poin 67,30, pada tahun berikutnya (2010) turun menjadi 63,17. Tahun 2011 terjadi sedikit peningkatan di angka 65,48, untuk kemudian turun lagi ke titik 63,72 di tahun 2013. Sementara, indeks demokrasi Indonesia pernah mencapai angka 73,04 di tahun 2014, untuk kemudian kembali mengalami penurunan di 2015 menjadi 72,82. Dan di tahun 2016,  juga turun pada angka 70,09.

Sumber grafik: MI

Peneliti senior LIPI yang juga tim ahli IDI, Dr. Syarif Hidayat, menilai demokrasi Indonesia memang lambat bergerak. Sepanjang tujuh tahun IDI diberlakukan (2009 – 2016), angkanya fluktuatif. ”Kita mentok sampai angka 74 (sedang). Idealnya lebih dari 80.”

Angka ini sejalan dengan hasil penelitian  dari Puskapol UI dan Demos yang menyimpulkan bahwa indeks demokrasi Indonesia sejak 2011 cenderung berada di tengah (sedang). Kesimpulan ini juga relatif sama dengan apa yang disampaikan oleh BPS.

Sementara itu, survey lembaga The Economist, menempatkan Indonesia bahkan pada posisi yang memprihatinkan. Dalam survey yang dilakukan oleh lembaga The Economist baru-baru ini (London: 2016), demokrasi Indonesia berada di peringkat ke-49 dari 167 negara yang disurvei. The Economist menyebut, Indonesia termasuk dalam kategori flawed democracy (demokrasi cacat), belum kategori full democracy.

Hasil IDI BPS Rawan Dipolitisasi

Menyikapi hasil IDI dari BPS yang penelitiannya melibatkan sebagian besar unsur pemerintah, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, maka penurunan indeks demokrasi ini rawan ditafsirkan sepihak oleh pemerintah. Bukan tidak mungkin, penyebab kemunduran indeks demokrasi di Indonesia akan ditimpakan pada faktor di luar pemerintah. Dampaknya, penaikan dan penurunan pada hasil IDI menjadi sesuatu yang tak punya efek perbaikan kinerja dan perilaku berdemokrasi para pemangku kuasa.

Salah satu keterangan dari BPS, misalnya, penurunan indeks demokrasi disebabkan sikap intoleransi, ujaran kebencian, dan unjuk rasa anarkistis, utamanya pada Pilkada DKI Jakarta. Konteks ini, tentu terasosiasikan pada kelompok massa penentang Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dalam Pilkada dan aksi bela Islam. Tudingan tarsirat ini selain dapat mengaburkan pokok persoalan, juga rawan dijadikan alat mengkambinghitamkan masyarakat yang kritis terhadap pemerintah sebagai penyebab merosotnya demokrasi. Kondisi ini, bisa dipakai pemerintah sebagai pembenar untuk melakukan upaya ‘penindakan’.

BPS juga menyebut, bahwa ancaman kebebasan berpendapat justru datang dari masyarakat, bukan pemerintah. “Kita cukup berhasil dalam mengelola kebebasan sipil. Dan ancaman anti-kebebasan berpendapat lebih tinggi di masyarakat ketimbang pemerintah. Banyak kejadian memperlihatkan ancaman dari masyarakat ke masyarakat lain. Bukan dari pemerintah,” kata Syarif, tim ahli IDI BPS dalam keterangannya.

Kesimpulan yang disampaikan tim ahli BPS itu tentu tak sepenuhnya benar. Sebab, jika dilhat dari kacamata civil society terhadap pemerintah, bisa jadi kondisinya berbalik: pemerintah adalah biang kerok turunnya indeks demokrasi. Ada banyak perangkat penindakan terhadap masyarakat yang mengancam kebebasan sipil. Dalam undang-undang ujaran kebencian misanya, sudah cukup banyak memakan korban: mulai dari ibu rumah tangga hingga kaum terdidik. Padahal soal ujaran kebencian, ini menjadi sangat subjektif karena menyangkut perasaan. Yang namanya perasaan bisa berbeda setiap orang.

Antara satu orang dengan yang lain, punya pemaknaan yang berbeda tentang ujaran kebencian. Bagi si A, sebuah pernyataan tidaklah ujaran kebencian. Namun, bisa jadi untuk si B, sebuah pernyataan itu adalah ujaran kebencian. Ketika ada pemaknaan yang berbeda, bisa memunculkan argumentasi dan cerita yang berbeda. Itu yang bisa jadi masalah. Bisa jadi, ujaran kebencian ini akan menyasar orang yang terus mengeritik pemerintah atau sebuah kebijakan. Karena bisa jadi kritik dinilai sebagai ujaran kebencian.

Belum lagi, aparat penegak hukum yang bertindak seperti politisi, intervensi pemerintah terhadap ormas dan partai politik (lihat keberpihakan Menkumham atas perpecahan PPP dan partai Golkar), media massa yang partisan, dan sejumlah anomali demokrasi lainya yang dilakukan oleh aparatur negara. Karena itu, amat berbahaya menimpakan kemunduran demokrasi, khususnya pada aspek kebebasan berpendapat, semata-mata kesalahan masyarakat.

Gerakan mahasiswa, sebagai bagian dari civil society, meruntuhkan otoritarianisme menuju demokratisasi (awal reformasi 1998)

Sebaiknya, BPS sebagai lembaga publik yang diberikan kewenangan melakukan penelitian statistik harus terlepas dari kepentingan penguasa. Data BPS akan menjadi rujukan resmi yang apabila tidak objektif, misalnya dalam mengukur tingkat kemiskinan, indeks demokrasi, dan sebagainya, akan menodai semangat good governance dan demokrasi itu sendiri.

Ke depan, perlu usaha keras dari pemerintah, para pemimpin partai politik, media massa, dan warga negara secara umum, untuk bersama-sama memba­ngun budaya politik yang betul-betul demokratis. Oligarki, politik transaksional, kesewenang-wenangan aparat pemerintah, pemimpin bergaya diktator, pers yang berpihak pada pemodal dan penguasa, pemilihan umum yang tak jurdil, serta hukum yang masih ‘pandang bulu’, merupakan sumber penyakit yang mematikan budaya demokrasi di negeri ini.

Jika penyakit berdemokrasi itu tak kunjung “diterapi”, niscaya angka IDI akan anjlok sekaligus membawa bangsa ini kembali ke zaman kediktatoran. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here