Ini Penyebab Kerugian 24 BUMN?

0
1434
Relawan Jokowi meminta Menteri BUMN Rini Soemarmo di-reshuffle karena dianggap tidak capabel dalam memimpin BUMN ditandai dengan 24 BUMN yang membukukan kerugian Rp5,85 triliun pada semester I-2017

Nusantara.news, Jakarta – Hingga semester I-2017, sedikitnya ada 24 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kerugian. Meski demikian, angka tersebut lebih sedikit dari periode yang sama tahun lalu, sebanyak 27 BUMN.

Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A. Putro, mengungkapkan pihaknya menargetkan hanya tinggal satu BUMN yang mengalami kerugian, yaitu PT Merpati Nusantara Airlines yang sudah tidak beroperasi lagi.

Pada dasarnya BUMN yang merugi disebabkan dua hal, karena memang BUMN tersebut sakit sehingga tidak mampu berproduksi dengan baik sehingga kinerja operasional dan keuangannya memburuk, hingga merugi. Di sisi lain ada juga BUMN yang harus membukukan kerugian karena adanya penugasan pemerintah.

BUMN yang mengalami kerugian berbeda dengan BUMN yang ‘sakit’. BUMN yang mengalami kerugian belum tentu masuk ke dalam BUMN ‘sakit’ yang susah untuk direstrukturisasi.

Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan hanya satu perusahaan pelat merah yang mengalami kerugian pada 2017 yakni PT Merpati Nusantara Airlines.

Menurutnya maskapai penerbangan itu paling mungkin merugi tahun ini lantaran tidak lagi beroperasi.

Rini mengakui masih ada perusahaan BUMN yang merugi saat ini. Namun, pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi kondisi tersebut. Salah satu yang dilakukan, lanjut dia, yakni dengan menggalang sinergi untuk investasi, pengadaan barang, hingga operasional.

“Banyak hal yang sebetulnya secara sinergi bisa kami lakukan bersama. Contohnya tahun ini kami menargetkan ATM bersama akan betul-betul efektif untuk seluruh perbankan. Itu akan menekan ‘cost’ yang cukup besar dan banyak. Di pelabuhan, sistem IT juga akan kami satukan,” imbuhnya.

Daftar 24 BUMN yang merugi pada semester I-2017 sehingga tidak bisa menyetor dividen ke kas negara

Sebanyak 3 BUMN yang berhasil bangkit dari kerugian, antara lain PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Nindya Karya (Persero), dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Djakarta Lloyd berhasil bangkit karena adanya sinergi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dalam jasa angkutan kapal. Nindya Karya juga perlahan mendapatkan kontrak baru, sedangkan Varuna Tirta Prakasya melakukan sinergi dengan BUMN lain.

“Restrukturisasi akan dilakukan untuk bisa menghilangkan BUMN yang merugi,” tutur Imam.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, mengungkapkan, dari 24 BUMN yang mengalami kerugian ada 9 di antaranya yang termasuk ‘sakit’. Beberapa di antaranya adalah PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero), dan PT Iglas (Persero).

“Rugi sama sakit beda. Ada sekitar 9 BUMN yang sakit,” tutur Aloy.

Sementara PT Iglas, produsen produk kaca dan turunannya di masa Perintaha Susilo Bambang Yudhoyono sempat mati suri selama 6 bulan. Lalu direstrukturisasi hingga beroperasi kembali. Namun belakangan masuk dalam kategori BUMN yang sakit, diperkirakan lantaran proses restrukturisasi dimasa lalu tidak sempurna.

Karena penugasan

Kementerian BUMN mencatat di semester I-2017 total kerugian 24 BUMN yang tersebut mencapai Rp5,852 triliun.

Kerugian ini naik sedikit dari Rp5,826 triliun di semester I-2016 menjadi Rp5,852 triliun di semester I-2017. Padahal beberapa BUMN sudah mendapatkan suntikan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Aloysius mengatakan, kerugian semakin tinggi dari 24 BUMN ini mungkin saja karena penugasan yang terlalu banyak ditangani. Hal itu sudah menjadi tugas sebagai perusahaan negara maka harus dijalankan. BUMN selain memiliki misi komersial, juga memiliki misi agent of change dan penguasan pemerintah.

“Itu kan kebijakan pemerintah, kita hanya ditugasi. Kan memang sudah ada penugasan, keputusan politik itu,” ungkapnya di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertekad akan melakukan audit terhadap 24 BUMN yang merugi tersebut untuk mengetahui penyebabnya. Penyebabnya beragam mulai dari melaksanakan penugasan pemerintah sampai inefisiensi operasional perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian.

Menkeu mengatakan pemerintah terus memperhatikan pengelolaan BUMN secara profesional, di mana keputusan untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi dari BUMN tersebut.

“Tidak hanya untuk diri sendiri, buat bayar gaji ke-13 sampai ke-17. BUMN harus diurus atau dikelola dengan baik. Menkeu minta ke Menteri BUMN, tata kelola harus diperkuat supaya BUMN jadi bidang usaha yang bisa diandalkan sesuai tujuan pendirian,” ujar dia.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa BUMN sering menjadi sapi perahan para birokrat dan politisi, bisa jadi temuan hasil audit Menkeu nanti akan menemukan sinyalemen ini. Umumnya proses sapi perahan BUMN terjadi satu hingga dua tahun menjelang Pemilu dan Pemilihan Presiden.

Persoalannya, akan kah Menkeu berani mengekspos hasil auditnya nanti apa adanya?

Selain itu, yang terpenting, hasil audit itu diharapkan, selain dapat mengungkapkan berapa besar kerugian akibat sapi perahan itu, juga dapat mengungkap siapa aktor di belakang kerugian BUMN tadi.

Pada sisi lain, buruknya kinerja 24 BUMN sehingga tak mampu menyetor dividen ke kas negara, menunjukkan jeleknya kapasitas Menteri BUMN. Itu sebabnya bisa dipahami mengapa Relawan Jokowi menuntut agar Menteri Rini termasuk yang di-reshuffle pada September nanti.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here