Ini Penyebab Tumpulnya MKD Hadapi Setnov

0
944
Seniman bersama anak-anak membuat mural bertema "Tipu Muslihat Koruptor" di kawasan Sanglah, Denpasar, Bali, Sabtu (18/11). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/pd/17

Nusantara.news, Jakarta – Musuh bersama DPR itu KPK. Bukan korupsi yang melibatkan Setyo Novanto (Setnov). Begitulah kesan yang menguat di masyarakat tentang tumpulnya Majelis Kehormatan DPR (MKD). Bahkan pimpinan MKD tampak gagap saat Ketua DPR Setyo Novanto dinyatakan menjadi tahanan KPK.

Kegagapan itu terlihat nyata saat Wakil Ketua MKD Sarifudin Sudding menyatakan kasus Setnov yang sudah ditetapkan sebagai buron, bahkan terkahir kali sudah menjadi tahanan KPK, tidak bisa segera diproses di MKD karena yang bersangkutan belum dinyatakan sebagai terdakwa.

“Proses, apa namanya, pemberhentian sementara itu sangat jelas, di hukum acara manakala seseorang anggota itu sudah dinyatakan sebagai terdakwa. Jadi, bukan dalam posisi sebagai tersangka,” kilah Sudding saat dihubungi wartawan, Kamis (16/11) malam.

MKD memang berlindung di balik peraturan. Dan itu memang tidak salah, Tapi benarkah tidak ada satu pun kode etik yang dilanggar Setnov selama ini? Pakar Hukum Universitas Indonesia Bivitri Susanti, Sabtu (18/11), mengingatkan persidangan kode etik bisa segera dilakukan tanpa menunggu Setyo Novanto berstatus terdakwa, sebagaimana UU MD3.

“Ada kode etik DPR. Kalau kita cek pasal 2 dan 3 yang sebenarnya dia sudah langgar. Pasal 2 mengatakan soal penegakan hukum. Harus patuh penegakan hukum. Dan pasal 3 nya soal anggota dewan,” terang Bivitri kepada wartawan Sabtu kemarin.

Lebih jauh Bivitri menjelaskan, UU MD3 tidak mutlak harus menunggu adanya kekuatan hukum tetap. Kalau ada kode etik yang dilanggar oleh pimpinan atau anggota Dewan, MKD bisa segera bersidang. Bivitri mencatat ada 2 pelanggaran kode etik. Pertama tidak taat kepada hukum. Dan kedua tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai anggota dewan.

Melawan Kegilaan

Untuk itu Bivitri menghimbau MKD tidak menyesatkan publik. Dia mendorong MKD agar bisa bersikap dengan tegas dalam menangani kasus Novanto yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai anggota maupun ketua DPR.

“Pertanyaannya, mampu nggak MKD? Menurut saya public discoursenya harus dimainkan terus. Advokat bisa dilaporkan, dokternya juga kalau sudah terbukti. DPRnya juga harus ada yang laporkan ke MKD. Walaupun pesimis hasilnya. Tapi jangan berorientasi hasil, kegilaan ini harus dilawan,” cetus Bivitri.

Bivitri juga mendukung penuh upaya KPK menuntaskan kasus e-KTP. Memang kasus ini memicu perlawanan, termasuk perlawanan di tubuh DPR sendiri. Munculnya Pansus terhadap hak angket KPK tidak terlepas dari upaya KPK mengusut kasus mega skandal pengadaan KTP berbasis elektronik atau e-KTP.

“Ini momentum untuk memberi pesan penting bagi masyarakat Indonesia bahwa tidak ada lagi the untouchable. Tidak ada yang bisa lolos proses hukum. KPK harus tegas. KPK punya wewenang yang jelas untuk melakukan segala upaya yang dimungkinkan mulai dari penahanan, penuntutan sampai putusan akhirnya,” beber dia.

Kalau kegilaan ini tidak dilawan, ujar Bivitri, bukan tidak mungkin ke depannya politisi papan atas akan melakukan cara-cara yang sama, advokat yang sama, Rumah Sakit yang sama. “Caranya seperti apa? Jangan hanya melalui meme dan joke, melainkan laporkan pelanggaran-pelanggaran kode etik it uke MKD, ke Peradi, kalau dokter ke IDI,” saran Bivitri.

Bivitri juga khawatir, apabila kasus Setyo Novanto tidak segera ditangani hingga Pemilu 2019 nanti, bukan tidak mungkin masyarakat menjadi apatis terhadap proses demokrasi procedural yang semestinya bertambah lama bertambah baik. “Saya khawatir masyarakat apatis. Akibatnya akan sangat buruk bagi masa depan demokrasi Indonesia,” terang Bivitri.

Bukan Yang Pertama

Persoalannya, partai-partai politik di DPR yang mestinya mengambil peran lebih terhadap kemungkinan terjadinya krisis di DPR tampaknya lebih sibuk mengurus calon-calon yang akan dimajukan pada Pilkada serentak 2018. Sedangkan DPR yang sesungguhnya etalase dari parpol-parpol dalam menjalankan fungsi politiknya dibiarkan babak belur.

“Proses yang diharapkan muncul dari parpol sesungguhnya bisa dimulai oleh DPR dan MKD. Yang terjadi justru belum apa-apa, MKD sudah melakukan rapat internal dan memutuskan akan mengikuti proses hukum terdakwa Novanto baru persidangan pemberhentian Setya Novanto,” kritik Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

Terlebih, sambung Lucius, bukan sekarang ini saja MKD menjadi sorotan masyarakat terkait sepak terjang Ketua DPR Setyo Novanto. “MKD sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) sejak awal sudah menjadi sorotan karena perannya yang tumpul. Kalau bukan desakan publik di kasus ‘papa minta saham’ dulu, MKD juga nggak akan bergerak. Sekarang juga,” ujarnya.

Marwah DPR benar-benar hancur, tandasnya, terlebih saat penyidik KPK mendatangi rumahnya dengan kawalan puluhan polisi. Itu bisa terjadi karena Setyo Novanto tidak taat hukum. Dan itu sudah pelanggaran etik yang serius. Saat kasus itu terjadi, anehnya rang-orang terdekat Novanto tidak tahu keberadaannya.

“Seorang pejabat negara tidak bisa dihubungi sedetik pun itu sangat bahaya. Saya merasa ini sebuah perilaku tidak bertanggung jawab atau mau lari dari tanggung jawab,” tuding Lucius.

Kenyataan itu, terang Lucius, sudah bisa jadi dasar bagi MKD untuk menduga ada pelanggaran etik serius. Itu harusnya memicu anggota MKD untuk menjalankan sidang kode etik. Tapi sayangnya belum apa-apa sudah diputuskan tidak ada persidangan kode etik.

Padahal sebelumnya, atas desakan kuat masyarakat, beber Lucius, MKD pernah menyidangkan Novanto dalam kasus “papa minta saham”. Namun sebelum diputuskan Novanto sudah mengundurkan diri dari jabatan ketua DPR, sehingga persidangan tidak berlanjut kepada keputusan status Novanto sebagai anggota DPR.

“DPR selama 3 tahun ini disandera oleh 1 sosok, pak Setnov. Kasus papa minta saham, lalu mengundurkan diri (sebagai ketua DPR), tidak betah sebagai ketua fraksi lalu mengambil alih pimpinan DPR. Dalam satu hiruk pikuk ini, DPR saya kira menjadi yang terburuk di era reformasi dalam soal kinerja,” urai Lucius.

MKD selalu berlindung di bawah peraturan yang berlaku. Itu memang tidak salah. Namun apakah itu alasan yang sebenarnya? Sebab di belakang MKD ada partai-partai politik yang mengirimkan wakilnya ke DPR, dan hampir semua partai politik yang ada bermasalah dengan kasus korupsi.

Jadi tidak terlalu salah anggapan masyarakat, bahwa musuh bersama DPR itu KPK. Bukan kasus-kasus korupsi yang melibatkan Setyo Novanto. Maka MKD pun terlihat gamang dan kaku menyidangkan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setyo Novanto, meskipun rujukan hukumnya sebagaimana dipaparkan Bivitri itu ada.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here