Membedah Kelemahan KPU (3-Habis)

Ini Perbandingan Gaji KPU

0
190

Nusantara.news, Jakarta – Beberapa pekerjaan terpenting dalam pemilu justru berada di tangan petugas ad-hoc yang bukan pegawai KPU. Petugas ad-hoc itu adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Petugas ad-hoc inilah yang menjadi ujung tombak dalam melaksanakan tugas-tugas KPU yang paling vital. Merekalah yang melakukan pendaftaran pemilih serta pencocokan dan penelitian (Coklit) pemilih, sampai menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS di seluruh Indonesia. Tanpa mereka, pemilu pasti gagal!

Jumlah petugas ad-hoc ini tidak sedikit. Menurut data KPU, ada 36.005 orang personil PPK dan 250.212 orang PPS. Mereka bekerja selama 15 bulan, terhitung 9 Maret 2018 sampai 16 Juni 2019. Sementara KPPS tercatat 7.385.500 orang yang bekerja mulai 10 April hingga 9 Mei  2019. Jumlah ini ditambah lagi dengan ratusan ribu Pantarlih.

Belum lagi 1.619.000 satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang diterjunkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tugas mereka, menurut Direktur Satpol PP Kemendagri, Arief M Edie, menjaga kondusifitas TPS termasuk mengawal distribusi kotak dan surat suara. Selain itu ada pula 809.500 orang pengawas TPS yang direkrut Bawaslu.

Kondisi seperti itu jelas sangat berpotensi menimbulkan ketimpangan, antara yang dirancang KPU dengan pelaksanaan di lapangan. Manajemennya tentu tak mudah –kalaulah tidak mustahil. Sebab jumlah KPPS saja se Indonesia hampir enam juta orang. Sulit membayangkan sebuah instansi mengelola secara efektif ujung tombak sebanyak itu untuk mendapatkan hasil kerja yang akurat dalam waktu sangat singkat.

Petugas ad-hoc inilah yang menentukan terselenggara atau tidaknya pemilu. Mereka menunjukkan militansi kerja yang luar biasa, bahkan sampai bertaruh nyawa. Menurut Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, sampai Senin (29/4/2019) pagi, tercatat 296 orang KPPS yang gugur dan 2.151 sakit karena kelelahan. Total yang terkena musibah tercatat 2.447 orang.

Meski tugasnya sangat penting dan mengancam nyawa, honorarium yang diterima justru memilukan. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016, honor Ketua KPPS, misalnya, hanya Rp550 ribu, dan anggota KPPS Rp500 ribu. Begitupun di berbagai daerah, terdengar keluhan tentang honor yang belum cair.

Kendati nilainya kecil, akumulasinya sangat besar karena jumlah petugas ad-hoc ini lebih dari tujuh juta orang. Dari anggaran Pemilu 2019 sebesar Rp 27,67 triliun, pos honor petugas ad hoc menyerap Rp17,7 triliun. “Sekitar 64 persen dari total anggaran,” kata Ketua KPU Arief Budiman, dalam paparan akhir tahun KPU, 18 Desember lalu. 

Gaji KPPS tentu tidak bisa dibandingkan dengan honor komisioner KPU. Namun, gaji komisioner pun yang tidak terlalu wah untuk lembaga setingkat itu.

Berdasarkan Perpres Nomor 11/2016, Ketua KPU RI mendapat uang kehormatan sebesar Rp43.110.000 sebulan, dan komisioner lain Rp39.985.000. Untuk Ketua KPU Provinsi digaji Rp20.215.000 dan anggotanya Rp18.565.000. Sedangkan Ketua KPU Kabupaten/Kota membawa pulang sebesar Rp12.823.000 dan anggotanya Rp11.573.000. Selain itu tidak ada tambahan apa-apa, kecuali biaya perjalanan dinas.

Walaupun nominalnya besar menurut pendapatan rata-rata orang Indonesia, namun jika dibandingkan dengan gaji di lembaga-lembaga setingkat, gaji di KPU tersebut jauh di bawah.

Bandingkan dengan misalnya gaji komisioner KPK. Berdasarkan PP Nomor 82/ 2015, ketua KPK punya gaji pokok  Rp5,04 juta. Selain itu ada tunjangan jabatan Rp24,82 juta, tunjangan kehormatan Rp2,39 juta, tunjangan perumahan Rp37 juta, tunjangan transportasi Rp29,54 juta. Sehingga setiap bulan dia bisa membawa pulang Rp98,79 juta. Sementara komisioner KPK setiap bulannya mendapat Rp89,4 juta. Belum lagi ada tunjangan hari tua yang dibayarkan di akhir masa jabatannya. Jika lima tahun menjabat, seorang Ketua KPK dapat sekitar Rp483,8juta, sementara komisioner memperoleh Rp408,4 juta. Ditambah pula asuransi kesehatan dan jiwa yang ditanggung negara.

Atau bahkan bandingkan dengan Komisi Yudisial. Gaji di komisi pengawasan para hakim ini bisa membuat anggotanya jauh lebih makmur dibandingkan dengan gaji KPU. Menurut PP Nomor 39/2017, Ketua dan anggota Komisi Yudisial selain mendapat gaji pokok, juga memperoleh tunjangan jabatan, rumah negara, jaminan keamanan sampai penghasilan pensiun. Untuk tunjangan jabatannya saja, Ketua KY mendapatkan Rp82.451.000, atau hampir dua kali lipat gaji Ketua KPU. Sementara Wakil Ketua KY mendapat tunjangan jabatan Rp70.083.000 dan anggota Rp 61.838.000. 

Tanpa mengecilkan peran lembaga yang lain, rasanya aneh jika lembaga sepenting KPU tidak diberi imbalan yang sebanding. 

Demikianlah beberapa kelemahan yang melekat secara kelembagaan pada KPU. Artinya, dari sisi kapasitas kelembagaan saja KPU memang terlalu ringkih memikul tugas berat pemilu. Belum lagi kalau menguliti aspek moral hazard yang bisa saja terjadi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here