Ini Perdebatan Melibatkan TNI dalam Revisi UU Teroris

0
66
Pasca ledakan Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jl Ngagel Surabaya (Foto: Tudji)

Nusantara.news, Surabaya – Ancaman terorisme masih marak di Indonesia, di mulai terjadinya kerusuhan narapidana teroris di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Menyusul serangan tiga gereja di Surabaya, Minggu (13/5/2018). Berlanjut meledaknya bom di rumah Anton di Rusunawa, Wonocolo, Sidoarjo, malam harinya. Setelah itu Mako Polrestabes Surabaya juga mendapat serangan bom bunuh diri oleh satu keluarga Senin (14/5/2018). Dan, terjadi aksi penyerangan di Markas Polda Riau, Rabu (16/5/2018).

Presiden RI Joko Widodo saat datang ke Surabaya didampingi Kapolri Irjen Pol Tito Karnavian tak bisa menyembunyikan kemarahan. Jokowi mengatakan akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), jika DPR tidak segera menyelesaikan Revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam revisi, dicantumkan pelibatan TNI untuk ikut memberantas terorisme. TNI akan dilibatkan dalam penanganan tindakan teror jika intensitas masuk kategori menengah hingga tinggi, dan jika kondisi keamanan dianggap darurat. Sejumlah tokoh militer sangat mendukung pelibatan TNI ikut bersama-sama memberantas terorisme.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko misalnya, menyebut situasi saat ini sudah dalam kondisi menengah dan tentara harus dilibatkan untuk memberantas aksi teror di Indonesia. “TNI akan dilibatkan, itu tergantung jika spektrumnya sudah menuju medium sampai tinggi,” ujar Moeldoko.

Pelibatan TNI menangani terorisme juga mendapat dukungan Menko Polhukam Wiranto. Mantan Panglima ABRI era Pemerintahan Soeharto itu menjamin pelibatan TNI tidak akan seperti di zaman orde baru. Menurut Wiranto, tindakan teror di Indonesia tidak bisa dihadapi dengan kekuatan sepotong-sepotong, karena pelaku teror melakukan gerakannya secara total.

“Terorisme bergerak total, kita juga harus total. Logikanya, TNI harus dilibatkan dengan aturan tertentu,” tegas Wiranto.

Perjalanan Revisi UU Terorisme

Untuk diketahui, pada 2016 pasca insiden bom Thamrin di Jakarta, pemerintah mengajukan draf Revisi UU Nomor 15 tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme. Tujuannya, agar polisi punya payung hukum untuk bisa menindak tegas pihak-pihak yang terindikasi terlibat jaringan terorisme. Namun, hingga kini pengajuan RUU Terorisme tak kunjung selesai dibahas di DPR. Lantaran payung hukum belum jelas, polisi atau Densus 88 belum maksimal dalam penindakan terorisme.

Ini Menurut KontraS

Pasca ledakan Gereja Santa Maria Tak Bercela di Ngagel, Surabaya (Foto: Tudji)

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
menilai, sejumlah pasal dalam RUU Terorisme masih bermasalah. Misalnya, Pasal 1 (8), berisi “Deradikalisasi adalah proses tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar orang perseorangan atau kelompok orang yang tidak melakukan perbuatan atau pemikiran yang menuntut suatu perubahan yang diungkapkan secara keras atau ekstrim yang mengarah pada tindak pidana terorisme.

KontraS menilai pasal itu ada potensi pelanggaran HAM. Tidak ada indikator mengenai ‘keras atau ekstrem’. Kemudian, di Pasal 12 (B) juga dinilai melanggar HAM. “Selain pidana pokok, setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) dapat dijatuhi pidana tambahan dengan pencabutan paspor”.

Pencabutan paspor dinilai melanggar hak kewarganegaraan dan berpotensi disalahgunakan. Potensi pelanggaran hak individu, itu terkait hak untuk berpindah tempat serta hak untuk mendapatkan pengakuan kebangsaan atau kewarganegaraan. Dalam draf pengajuan pasal itu berbunyi, “Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

DPR ingin definisi terorisme memasukkan unsur politik. Artinya, seorang pelaku kejahatan bisa dikategorikan sebagai terorisme jika merusak obyek vital strategis, menimbulkan ketakutan yang masif, untuk mencapai tujuan tertentu utamanya di bidang politik. Pelaku juga harus dibuktikan memiliki atau terlibat dalam suatu jaringan kelompok teroris. Pemerintah menilai, tak perlu ada unsur politik dalam definisi terorisme.

Pelibatan TNI

Tentang pelibatan TNI juga menjadi perdebatan di Panja RUU Anti Terorisme. Di dalam draf RUU Teroris itu diatur di dalam Pasal 43 B ayat (1) dan (2).

Pasal pelibatan TNI untuk memberantas terorisme

Pertama, kebijakan dan strategi nasional penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.

Kedua, Peran TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Judul UU ‘Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme’ bahkan sempat diusulkan diganti untuk mewadahi pelibatan TNI.

Jika judul UU memakai kata ‘tindak pidana’, secara terminologi hal itu tentu kewenangan Polri, sementara TNI tugasnya adalah menjaga kedaulatan negara. Kecuali, UU tersebut diberi judul Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, seperti yang diusulkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Usulan itu ditolak oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Sebab, perubahan judul akan kembali memakan waktu. Acuan Yasonna adalah UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur penanggulangan terorisme.

Belum lama ini, Menko Polhukam Wiranto mengumpulkan para pimpinan partai politik untuk membahas revisi UU Antiterorisme. Wiranto mengklaim, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk segera mengesahkan revisi UU Terorisme. Dikatakan, pembahasan tersebut sudah rampung dan targetnya revisi UU sudah diketok Juni atau setelah lebaran, tahun ini.

“Sudah selesai. Tidak ada yang perlu diperdebatkan, akan kita jelaskan saat revisi itu muncul,” sambungnya.

Tentang Pidana Mati

Sementara, soal hukuman yang dapat dijatuhkan dalam perkara tindak pidana terorisme adalah pidana mati, sesuai Pasal 6, 8, 9, 14,15, 16, dan 19. Ada potensi pelanggaran hak atas hidup sebagaimana yang diatur di dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), khususnya Pasal 6 (1) Pasal 6 (2).

“Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang.”

Pidana mati dalam kasus terorisme dinilai tidak tepat, karena penggunaan kalimat pidana mati dalam kasus terorisme justru menimbulkan inspirasi baru bagi kegiatan teror lainnya. Hukuman mati bagi teroris melanggengkan label pelaku terorisme sebagai pahlawan ideologis dan merupakan kehormatan besar mati dalam tugas yang mereka yakini sebagai perbuatan ideologis. Penggunaan pidana mati dinilai akan menghentikan program deradikalisasi.

Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dilakukan jika ada bukti permulaan yang cukup. Syarat bukti permulaan yang cukup juga menjadi syarat penting dalam penetapan status tersangka. Karena itu penangkapan seharusnya tidak memerlukan waktu yang lama dan juga tidak diperlukan perpanjangan masa penangkapan seperti yang diatur dalam RUU Perubahan UU Terorisme.

Argumentasi pemerintah memperpanjang masa penangkapan untuk menggali jaringan terorisme juga sulit diterima karena semestinya proses penggalian informasi dapat menggunakan berbagai metode dan teknik tertentu yang dapat dikombinasikan dengan whistle blower dan justice collaborator.

Lamanya waktu penahanan (290 hari) menjadikan jangka waktu penangkapan yang diatur dalam RUU Perubahan UU Terorisme menjadi tidak relevan. Karena dalam melakukan penahanan diperlukan bukti yang cukup, artinya setiap tersangka berhak untuk dapat segera diadili tanpa penundaan. Penahanan pra persidangan yang melebihi 6 bulan juga dinyatakan terlalu lama.

Penambahan jangka waktu penahanan berpotensi penyiksaan, penyalahgunaan wewenang dan pengabaian hak tahanan selama proses penahanan. Penambahan waktu penahanan yang jauh berlebihan dari standar yang diatur di KUHAP.

Pada draf RUU ini, masa penahanan dari tahap penyidikan sampai perpanjangan penahanan oleh hakim adalah 290 hari. Sangat merugikan tersangka atas haknya untuk di sidang dalam peradilan yang cepat dan sederhana. Wewenang ini juga berpotensi melanggar hak asasi manusia mengingat masih terdapatnya praktik penyiksaan di lingkungan penegak hukum Indonesia.

Masa penahanan dalam tahap penyidikan yang diatur dalam Pasal 25 Ayat 2, 3, 4, 5, dan 6, terlalu lama jika dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHAP. Di dalam KUHAP pada tahap penyidikan adalah 20 hari dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 30 hari.

Masa penuntutan, masa penahanan yang diatur dalam KUHAP adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari lagi. Total masa penahanan dalam KUHAP adalah 170 hari atau sekitar kurang dari 6 bulan.

Hal ini juga bertentangan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, sesuai Pasal 9 tentang kebebasan dan keamanan pribadi, karena tidak ada seorang pun dapat ditangkap atau ditahan sewenang-wenang.

Pidana Tambahan, Pencabutan Paspor

Pasal 12 B “Selain pidana pokok, setiap warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan paspor.”

KontraS menilai, pasal ini berpotensi multitafsir pada kategori tindakan anarkisme atau merugikan kelompok tertentu. Potensi pelanggaran hak dapat terjadi karena ada subjektivitas hukum aparat penegak hukum di lapangan seperti pada serangkaian aksi massa untuk menuntut haknya seperti kelompok buruh atau kelompok masyarakat yang ditujukan kepada kelompok tertentu seperti korporasi atau pejabat pemerintahan. Mereka dapat dikategorikan sebagai kelompok yang merendahkan harkat dan
martabat sehingga bisa dijerat UU Anti Teror.

Pasal 12 B bertentangan dengan DUHAM pasal 18, 19, 20 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pasal 18, 19, dan 21 mengenai kebebasan berpikir, pendapat, berekspresi, dan berkumpul. Selain itu juga berpotensi melanggar Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Pasal 9 tentang kebebasan dan keamanan pribadi, di mana tidak ada seorang pun dapat ditangkap atau ditahan sewenang-wenang.

Bagaimana harusnya Polri, agar tetap efektif memberantas teroris tetapi tidak melanggar HAM?

Kapolri Ijen Pol Tito Karnavian (Foto: Tudji)

Koordinator Badan Pekerja KontraS Surabaya, Fatkhul Khoir menguraikan, pertama, HAM adalah prasyarat mutlak dalam upaya penanggulangan terorisme. Prinsip-prinsip HAM telah diadopsi dalam pasal-pasal konstitusi kita, sehingga melanggar HAM dalam penanganan terorisme adalah pandangan yang reaktif, tidak proporsional, dan tidak memiliki justifikasi. Pernyataan ini mengabaikan berbagai faktor yang bersifat kompleks dalam persoalan terorisme.

Kedua, dalam tatanan negara hukum yang demokratis, konsepsi HAM telah memberikan standar dan pendekatan yang bisa ditempuh saat ada atau terjadi pertentangan antara kepentingan publik dan hak seseorang, azas necessitas dan proporsionalitas harus dijadikan ukuran dalam mengatasi masalah tersebut.

“Hasil uji dari pendekatan tersebut akan menghasilkan sejauh mana margin apresiasi kita sebagai bangsa terhadap HAM. Namun, beberapa hak individual yang bersifat non-derograble, seperti hak untuk bebas dari penyiksaan tidak dapat dikurangi sedikit pun. Standar-standar HAM akan dapat meminimalisir risiko munculnya praktik penyiksaan, salah tangkap, penahanan sewenang-wenang, miscarriage of justice dan pelanggaran HAM lainnya. Dalam konteks inilah maka parameter HAM akan menguji apakah kita mampu memerangi terorisme dengan cara yang bermartabat dan akuntabel, atau kita hanya mampu menjadi bangsa yang bersikap “barbar” yang mengabaikan standar hukum dan HAM sebagaimana pernah terjadi di masa Orde Baru,” urai Fatkhul Khoir.

Ketiga , perumusan yang lebih komprehensif dalam strategi dan pendekatan yang lebih preventif dan mitigatif dalam memerangi terorisme patut dikedepankan. Menjadikan revisi UU Terorisme sebagai satu-satunya “pil ampuh” yang dianggap akan mampu menghentikan tindakan terorisme dan menjadi penyebab tunggal gagalnya pencegahan atas 5 (lima) peristiwa tindakan terorisme dalam dua minggu ini tidak sepenuhnya tepat.

Revisi UU Terorisme, apalagi yang mengurangi hak warga serta menambah kewenangan negara untuk membatasi hak perlu diletakkan dalam kerangka reformasi hukum yang lebih luas. Perihal tidak memadainya hukum harus diuji berdasarkan praktik-praktik penerapan norma dan hukum itu sendiri yang selama ini dilakukan oleh penegak hukum, termasuk menguji apakah kewenangan upaya paksa saat ini tidak memadai untuk menindak berbagai tindakan perencanaan, plotting, persiapan dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat yang diduga atau diidentifikasi sebagai anggota kelompok teroris tidak terjangkau oleh norma hukum yang ada.

Terkait tindakan preventif oleh pemerintah, penting dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat keamanan, penegak hukum, badan-badan intelijen negara dan juga instansi atau lembaga terkait, misalkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

“Kita harus mengevaluasi apakah selama ini pemerintah telah menerapkan atau membuat sebuah pencegahan dan penanggulangan yang efektif, terkoordinir yang berkontribusi pada upaya kontra-terorisme. Hal ini harus menjadi pembelajaran atas kemungkinan kekurangan dan kelalaian baik langsung maupun tidak langsung dalam implementasi kebijakan kontra-terorisme, sehingga masalah tidak hanya ditumpukan pada aturan apalagi menyalahkan HAM,” urainya.

Keempat, mekanisme akuntabilitas dalam penanganan kontra terorisme juga harus menjadi prioritas jika upaya penindakan atau upaya paksa aktor keamanan dikedepankan. Upaya paksa tetap harus mengikuti dan mempertimbangkan standar HAM, khususnya guna mengeliminasi risiko munculnya penyiksaan, salah tangkap, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran HAM lainnya sehingga dalam penerapannya hukum berjalan dengan seimbang.

Termasuk perbantuan TNI dalam penanggulangan terorisme harus dipastikan mengacu pada UU TNI tidak boleh bertentangan dengan UU TNI, Pasal 7 ayat (2) dan (3) di mana pelibatan militer harus melalui keputusan politik, memastikan tidak ada tumpang tindih dan tidak merusak kerangka penegakan hukum yang ada, termasuk memastikan revisi UU Peradilan Militer harus dilakukan.

Hal-hal yang berkaitan dengan masa penangkapan selama 14 hari dan penyadapan harus diiringi dengan ‘safeguard” dan mekanisme akuntabilitas yang independen dan memadai agar tidak menimbulkan potensi kesewenang-wenangan yang justru dapat mengakumulasi atau mengentalkan benih-benih ekstremisme.

Kelima , pemulihan atas korban tidak hanya sebatas pemulihan kepada korban dari aksi terorisme. Namun pendekatan dan pemulihan terhadap kelompok atau masyarakat terdampak, termasuk kelompok terduga pelaku maupun keluarganya yang selama ini belum dapat dipenuhi oleh negara seperti kewenangan yang dimiliki LPSK, BNPT, Kementerian Sosial atau lembaga lain yang terkait.

Tindakan pemulihan tidak hanya akan dapat meminimalisir kebencian dan ujaran kebencian, namun juga dapat menjadi upaya deradikalisasi dan menaikkan kepercayaan kelompok masyarakat terhadap negara yang menjalankan penegakan hukum dan pemenuhan atas hak asasi manusia kepada masyarakatnya.

Keenam , dampak lanjutan dari terorisme telah terdeteksi dalam peristiwa belakangan ini, seperti diskriminasi, prasangka negatif terhadap identitas kultural tertentu, kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak, tidak dapat diatasi dengan prosedur hukum semata. Pemerintah bersama partai politik, beserta elemen masyarakat sipil perlu mengedepankan contoh-contoh praktik kemanusiaan yang telah muncul dalam reaksi solidaritas yang diberikan oleh masyarakat terhadap para korban. Persoalan ini adalah persoalan jangka panjang yang hanya dapat diwujudkan jika upaya-upaya kita dalam menghadapi terorisme, kita tempatkan dalam kerangka nilai-nilai HAM dan Pancasila.

Ketujuh, terorisme yang berakar dari radikalisme dilakukan secara terorganisir serta memiliki pola yang sistematis dari tahap perekrutan, kaderisasi, hingga aksi. Artinya, strategi anti terorisme juga harus dilakukan dengan cara yang lebih menyeluruh dan mendasar, yang mencakup aspek sosial, pendidikan dan budaya, dengan mengembalikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang saling menghargai, tanpa kekerasan dan tanpa diskriminasi terhadap perempuan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here