Ini Progress Report Perundingan Pemisahan Inggris dari Uni Eropa

0
153
Perdana Menteri Inggris Theresa May

Nusantara.news, London – Theresa May dijadwalkan bertemu tokoh kunci Uni Eropa (UE) untuk membicarakan masalah Brexit yang dapat menentukan apakah Inggris dapat melanjutkan perundingan tentang perdagangan.

Editor BBC Eropa Katya Adler mengatakan kesepakatan tentang Rancangan Undang-Undang Pemisahan (Divorced Bill) mengenai hak-hak warga negara dicapai akhir pekan ini di Inggris. Persoalan perbatasan Inggris dan Irlandia menjadi isu yang menonjol.

Perdana Menteri (PM) Inggris itu dijadwalkan bertemu Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Junker di Brussel. Seorang pejabat di Downing Street, tempat berkantornya PM Inggris, mengungkap akan “banyak diskusi” yang terbentang di depan. Ada kemajuan perundingan yang semula pesimis menjadi optimis secara berhati-hati.

Jadwal kunjungan Theresa May sebenarnya mengikuti tenggat waktu yang ditetapkan oleh Presiden Dewan Eropa Donald Tusk, agar May maju dengan tawaran yang lebih baik mengenai sejumlah persyaratan penarikan Inggris dari UE.

Inggris berharap memulai pembicaraan tentang sebuah perjanjian perdagangan bebas. Namun UE mengatakan hal itu akan menjadi rekomendasi setelah ada kemajuan dalam pembicaraan mengenai RUU Pemisahan yang terkait warga negara ekspatriat dan perbatasan Irlandia Utara.

Opsi Inggris dari Uni Eropa (Brexit) menang dalam referendum setahun lalu dan harus disahkan di UE pada Maret 2019. Namun perundingan antara Inggris dan UE masih belum menemukan terobosan berarti untuk mencapai suatu kesepakatan.

Saat berunding dengan Junker dan Tusk di Brussel, May akan didampingi Sekretaris Brexit David Davis. Pertemuan itu disebut-sebut Downing Street sebagai “panggung penting” menuju pertemuan yang lebih penting bersama 27 pemimpin lainnya pada pertengahan bulan ini saat perundingan tentang perdagangan bisa dimulai.

Dalam hal perdagangan terkait RUU Pemisahan, Inggris meningkatkan tawarannya dalam perdagangan bebas senilai 50 miliar euro (£ 44 miliar). Kedua belah pihak juga dipahami telah mencapai kesepakatan mengenai peraturan apa yang mencakup warga negara Uni Eropa di Inggris – dan warga Inggris di UE – setelah Brexit.

Tak kalah menarik adalah pembicaraan tentang Republik Irlandia yang bukan lagi menjadi bagian dari Inggris Raya. Pemerintah Irlandia berkepentingan dengan informasi tentang isu perbatasan yang ingin dibangun Inggris sehingga pemeriksaan pabean tidak diperlukan.

Dalam hal ini Tusk menegaskan, Republik Irlandia harus dipuaskan sehingga tidak lagi mengungkit persoalan perbatasan dengan Irlandia Utara, sebelum UE bergerak ke tahap negosiasi berikutnya.

Keduanya Optimis

Kedua belah pihak menggambarkan diri dalam mood yang optimis. Namun di dalam negeri Inggris sendiri berkembang pendapat, bahwa pemerintah Inggris terlalu bertekuk lutut kepada tuntutan Uni Eropa. Toh demikian banyak yang berharap tidak ada manuver politik yang dapat menghambat perundingan sebelum pertemuan May-Junker berlangsung.

Republik Irlandia yang beribu kota Dublin menginginkan jaminan tertulis dari Perdana Menteri Inggris akan tetap melindungi perjanjian Good Friday yang tidak memberlakukan perbatasan secara ketat antara Republik Irlandia dan saudaranya Irlandia Utara yang masih menjadi bagian dari wilayah Inggris Raya.

Apa yang dipertaruhkan di sini bukanlah kesepakatan akhir tapi bagi UE untuk memutuskan apakah cukup banyak kemajuan yang dicapai agar perundingan Brexit diperluas untuk memasukkan negosiasi mengenai bentuk hubungan EU-UK di masa depan. Kunci semua itu adalah acara makan siang antara Theresa May dan Presiden Komisi Eropa Jean Claude Junker.

Pertemuan itu juga diharapkan mempertemukan dua hati yang diharapkan mencairkan hambatan komunikasi di antara keduanya. Jika semuanya berjalan lancar, laporan gabungan dari pembicaraan Inggris-UE kemudian akan dipublikasikan dan mengunci semua pembicaraan yang berkembang selama ini.

Di Inggris sendiri memang muncul desakan, khsususnya dari tokoh-tokoh Konservatif seperti Rees-Mogg, John Reed dan Lord Lawson yang menandatangani sebuah surat yang meminta Nyonya May untuk menolak menyelesaikan “RUU Pemisahan” Inggris kecuali Brussels menyetujui serangkaian tuntutan.

Setelah RUU Pemisahan disahkan itu artinya akan mengakhiri yuridiksi Pengadilan Tinggi Eropa saat Inggris benar-benar keluar dari UE pada Maret 2019 nanti. Theresa May sendiri telah berjanji bahwa Brexit akan mengakhiri yurisdiksi Pengadilan Eropa di Inggris. Namun dia menyarankan agar proses tetap berjalan selama masa transisi setelah Maret 2019.

Tory MP dan juru kampanye pro-Brexit Owen Paterson mengklaim dirinya tetap di belakang Perdana Menteri Inggris. Meskipun ikut menandatangani petisi penarikan Inggris dari perundingan namun pihaknya tidak keberatan melanjutkan negosiasi dengan “pengaturan perdagangan bebas yang masuk akal”.

“Sangat penting bahwa Uni Eropa memahami bahwa banyak dari kita merasa muak dengan kenyataan bahwa mereka memperlakukan [Nyonya May], dalam beberapa hal, cukup kasar dan kasar dan tidak melanjutkan ke negosiasi kunci mutlak , yang merupakan hubungan ekonomi kita dengan Uni Eropa begitu kita pergi,” seru Tory MP.

“Slogan sederhana dari referendum adalah kita ingin mengambil alih kendali. Begitu kita mengambil kembali kendali, kita benar-benar dapat menikmati keuntungannya,” lanjutnya.

Dan memang, masih banyak permasalahan terkait Brexit. Bagi Perdana Menteri Inggris dia harus mengambil kebijakan yang memuaskan bukan saja pendukung Brexit, melainkan juga para penentang Brexit yang jumlahnya hanya kalah tipis dari pendukung Brexit. Dan itu yang tampaknya sedang dibaca oleh perunding dari Uni Eropa.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here