Ini Proyek Infrastruktur yang Terancam Gagal Karena Tergesa-gesa

2
1677
Dua model menunjukkan miniatur kereta cepat buatan Cina dalam sebuah pameran di Jakarta, Agustus 2015 lalu. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diresmikan tahun lalu, namun proyek itu berhenti karena terkendala pembebasan lahan/ Foto BBC Indonesia

Nusantara.news, Jakarta – Hingga berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi diperkirakan memerlukan biaya Rp5300 triliun untuk membangun infrastruktur. Dari biaya sebesar itu hanya 30 persen yang bisa dibiayai APBN.

Namun belakangan tidak sedikit proyek infrastruktur yang jalan di tempat. Sebut saja proyek kereta ringan Jakarta-Depok-Bogor-Bekasi. Sejauh ini, PT Adhi Karya yang selaku investor baru menyelesaikan 12 persen pekerjaan. Kendala utamanya apa lagi kalau bukan kurang modal?

Oleh karenanya Presiden Joko Widodo berencana melakukan revisi peraturan presiden tentang percepatan proyek kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi yang akan mengalihkan investor dari PT Adhi Karya ke PT Kereta Api Indonesia (KAI). Hal itu dibenarkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Menteri Budi menginginkan PT KAI mencari pinjaman dari lembaga keuangan sehingga proyek yang sudah dimulai sejak 2015 lalu itu bisa kembali berjalan. Namun PT KAI tidak dibiarkan tanpa bekal. Dalam revisi Perpres akan disebutkan kewajiban pemerintah mengucurkan penyertaan modal Rp5,6 triliun dari nilai total proyek sebesar Rp23 triliun.

Pembatalan proyek yang semula ditangani PT Adhi Karya itu tidak terlepas dari keinginan pemerintah untuk tidak menalangi sepenuhnya pembangunan infrastruktur, khususnya di Pulau Jawa.

“Kalau mau cepat, ambil dana APBN, selesai. Tapi kita harus pilih, dana untuk proyek mana yang kita berikan? Kalau tidak mampu, kita beri 25%, yang 75% dari masyarakat. Supaya dana APBN ini bisa dipakai untuk bikin bandara di Kalimantan, bikin kereta api di Sulawesi, bikin pelabuhan di Sumatera, dan lain sebagainya,” terang Budi tentang pembiayan proyek infrastruktur.

Dipertanyakan

Rencana terbitnya Perpres yang mengalihkan investor dari PT ADhi Karya ke PT KAI dipertanyakan oleh Ketua Institut Studi Transportasi Darmaningtyas. Dalam perencanaan proyek besar, ungkit Darmaningtyas, mestinya alokasi dana sudah disediakan.

“Mungkin tergesa-gesa ketika memutuskan. Saya kira ketika pemerintah menyetujui rencana itu, alokasi dananya sudah disediakan,” kata Darmaningtyas.

Darmaningtyas mencontohkan mencontohkan pembangunan jalur kereta di Cina dan di berbagai negara, pemerintah bertanggung jawab menyediakan dana.

“Di mana-mana swasta mencari untung, sementara kalau membangun infrastruktur itu adalah investasi besar yang belum tentu menguntungkan, kecuali infrastruktur yang sifatnya bisnis seperti jalan tol. Negara atau pemerintah harus makin kencang, kita tidak bisa berharap pada swasta,” tuturnya.

kereta

Kereta Api sedang melintas, kiri-kanan tampak kesibukan pedagang di Surabaya

Proyek lain yang terancam mangkrak adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek itu berhenti karena banyaknya lahan yang belum bisa dibebaskan di kawasan Karawang dan Purwakarta.

Dana pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp2 triliun. Ternyata biaya ini tidak sesuai perhitungan awal konsorsium empat perusahaan, masing-masing PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT KAI dan PT Perkebunan Nusantara yang menangani proyek ini.

Terlebih setelah China Development Bank yang berjanji mengucurkan kredit Rp51 triliun dari total kebutuhan proyek Rp68 triliun tidak segera memenuhi janjinya. Padahal sejumlah lahan sudah dibebaskan.

Menteri BUMN Rini Soemarno yang sebelumnya gesit melobi investor China kini mulai mempertimbangkan berbagai pilihan pembiayaan proyek, termasuk memanfaatkan dana APBN.

Kebijakan Menteri BUN itu dikritisi Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit. Kendala pembiayaan itu, ujarnya, semestinya sedari awal diperhitungkan.

“Di mana-mana proyek perkeretapian itu didominasi pemerintah. Tinggal sekarang pilihannya mau rupiah murni atau melalui pinjaman luar negeri. Sangat mahal kalau biaya per kilometer menjadi beban masyarakat atau swasta,” kata Danang.

Pendanaan dari pemerintah pun terbagi menjadi dua.

“Terletak pada keputusan pemerintah, apakah ingin mendanai belanja modalnya atau fokus ke subsidi operasi. Karena pada akhirnya dua pihak yang harus membayar, yaitu masyarakat dan pemerintah,” tambah Danang.

Proyek infrastruktur Presiden Joko Widodo memang perlu diapresiasi. Namun kurang matangnya perencanaan, terutama dari sudut pembiayaan, membuat cita-cita mulia itu terancam gagal, atau bahkan mangkrak. []

 

2 KOMENTAR

  1. Sangat disayangkanmemang kalau sedari awal pemerintahan ini sibuk menonjolkan pencitraan sehingga lupa bahkan mungkin tidak mengerti hitung hitungan tekhnis dalam menjalankan roda pembangunan pemerintahan ini.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here