Ini Reaksi JK Atas Keputusan DPR dan Golkar Terhadap Setnov

0
715
Wakil Presiden Jusuf Kalla menunggu dimulainya rapat terbatas tentang Asian Games XVIII Tahun 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/11). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww/17.

Nusantara.news, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla terlihat santai saat menanggapi beredarnya Surat Ketua DPR Setyo Novanto (Setnov) dari penjara. Surat itu sendiri berisi agar dirinya tidak dilengserkan kedudukan baik sebagai Ketua DPR maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar dan diberikan kesempatan membuktikan dirinya tidak bersalah.

“Ya, namanya juga usaha kan sah-sah saja. Itu usaha terakhir,” komentar santai lelaki sepuh yang acap dipanggil JK ini.

Bukan hanya surat saktinya yang keluar dari balik jeruji besi. Melainkan juga serangkaian upaya telah dilakukan Setyo Novanto saat ditetapkan kembali sebagai tersangka oleh KPK. Antara lain, sebagaimana dibenarkan oleh koleganya di DPR Fahri Hamzah, menemui Presiden Joko Widodo. Sekjen DPP Partai Golkar sendiri, Idrus Marham, juga sudah menemui Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

JK pun menyebut, Setyo sudah meminta pertolongan ke mana-mana untuk menyelamatkan dirinya. Selain ke Presiden Jokowi juga ke kepolisian. Namun, lanjut JK, yang namanya minta tolong bisa dituruti bisa saja tak dituruti. “Ya boleh saja minta-minta. Tapi belum tentu dikasih kan?” beber JK.

Namun yang jelas JK memastikan, Setnov tak pernah datang padanya minta tolong. Karena JK menduga Setnov sudah tahu dirinya tak pernah mendukungnya. :Itu sudah sejak dulu. Sejak saya menjadi ketua umum tidak pernah memberikan jabatan fungsional apa pun kepadanya,” ungkap JK.

Enggan Campur Tangan

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga menjelaskan, dirinya termasuk orang yang menginginkan Setnov segera diganti, baik di DPR maupun di DPP Partai Golkar. Secara gamblang dia mengusulkan DPP segera mengambil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan agenda mengganti Ketua Umum.

Namun JK enggan campur tangan langsung mengatasi kekisruhan status Setnov, baik di DPR maupun di DPP Partai Golkar. JK hanya bisa mewanti-wanti agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR bersikap independen dan bijak dalam menyikapi kasus Setnov. “Apa baiknya untuk DPR, untuk negara, kita serahkan kepada MKD,” pintanya.

Toh demikian JK menolak sejumlah penilaian yang berkembang, antara lain MKD telah tersandera oleh “surat sakti” Setnov dari dalam penjara KPK. “Sebenarnya tidak juga tersandera. Karena tetap berjalan kan? Lah, DPR kan tetap jalan.” Ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Setyo Novanto yang sebelumnya pernah ditetapkan menjadi tersangka dan memenangkan kasusnya di praperadilan, kembali lagi ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus mega skandal korupsi pengadaan kartu tanpa penduduk (KTP) elektronik yang lebih dikenal dengan nama e-KTP. Kasus itu diduga merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun.

Begitu Setnov berseragam rompi oranye muncul desakan dari sejumlah kalangan kepada DPR dan Partai Golkar agar setnov diberhentikan kedudukannya dari jabatan Ketua DPR dan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Namun seolah berkejaran dengan waktu, Setnov mengirimkan surat menggunakan tulisan tangan dan bermaterai kepada koleganya di DPR dan di Partai Golkar.

Setelah itu Partai Golkar membuat keputusan jalan tengah. Pertama dengan mengakomodir perintah ketua umumnya yang dipenjara yaitu mengangkat Idrus Marham sebagai Ketua Pelaksana Tugas (Plt). Kedua, mengakomodir desakan yang kuat dari tubuh Partai Golkar sendiri untuk Munaslub dengan syarat apabila Setnov kalah di sidang praperadilan. “Kami setuju itu karena yakin Setnov kali ini bakalan kalah di Praperadilan,” ungkap pengurus DPP Partai Golkar yang keberatan menyebutkan identitasnya.

Dalam pandangan JK, hal-hal yang dilakukan Setnov lebih berdampak kepada citra DPR ketimbang operasinya. Perbuatan yang melanggar hukum, jelas JK, pasti akan memberikan efek negative terhadap instansi yang berkait. “Itu berlaku di mana saja. Bukan hanya DPR,” tandasnya.

Apapun yang diucapkan JK secara bijak, ditambah lagi pernyataan Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad bahwa MKD tidak terpengaruh surat Setnov dari penjara KPK, namun faktanya setelah membaca surat bertuliskan tangan dan bermaterai Rp6000 itu, baik MKD DPR maupun DPP Partai Golkar membuat keputusan yang ngambang. Bahkan MKD membatalkan rapat koordinasi tentang dugaan pelanggaran kode etik oleh Setnov.

Bahkan JK juga menyebut hasil pleno pengurus DPP Partai Golkar pada Selasa, 21 November 2017 kemarin malam, tidak sesuai dengan usulannya. Sebab usulannya sudah jelas, rapat pleno segera mengagendakan diselenggarakannya Munaslub. “Best practice-nya kalau tidak berfungsi ya diganti. Aturannya ya, lewat Munaslub. Sebelum Munaslub cukup pelaksana tugas,” ujarnya saat diwawancarai secara eksklusif oleh wartawan Tempo.

Toh emikian, JK mengatakan tidak kesal dengan hasil rapat pleno yang bertolak belakang dengan keinginannya itu. “Namanya juga usul. Bisa dituruti bisa juga tidak,” ujar JK yang mengaku tidak ingin ikut campur terlalu jauh dalam internal Partai Golkar.  Semua keputusan dia kembalikan sepenuhnya kepada DPP Partai Golkar.

Desakan Munaslub

Di luar itu sebenarnya ada 2 Ketua DPD I Partai Golkar yang tegas mengusulkan segera diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa. Kedua pengurus DPD I itu masing-masing, Ketua DPD I Jawa Tengah Wisnu SUhardono dan Ketua DPD I Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Bahkan Wisnu tegas mengatakan, Partai Golkar harus mencari figure baru yang (hidupnya) tidak bergantung kepada partai. “Penyebab Golkar seperti ini karena sebagian tokoh Golkar hidupnya berasal dari partai,” beber Wisnu dalam acara diskusi di Jakarta, pada Rabu (22/11) kemarin sore.

Dalam proses pengambilan keputusan sekarang ini, lanjut Wisnu, Partai Golkar tidak obyektif dan tidak profesional. “Karena gaya hidup sebagian dari pengurus DPP Partai Golkar dari partai dan money politics, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak bisa obyektif dan tidak profesional,” tudingnya.

Untuk itu Wisnu berharap segera diselenggarakan Munaslub dengan tujuan mencari figur-figur baru yang loyal tapi tidak menggantungkan hidupnya kepada partai. Jika ingin ada perubahan DPP Partai Golkar harus segera Munaslub. “Kesepakatannya Munaslub diadakan akhir November. Kalau DPP tidak bisa mengadakan biar kami DPD-DPD I yang akan memfasilitasi secara kolektif,” ujar Wisnu.

Hal senada diungkap Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. “Saat ini kita tidak boleh lagi namanya mencari pemimpin, tapi harus memilih pemimpin. Saya sepakat dengan Pak Wisnu untuk diadakan Munaslub secepatnya,” ujarnya sekaligus berpesan jangan sampai akhir Desember karena itu terlalu dekat dengan pemilihan kepala daerah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here