Ini Regulasi di Sejumlah Negara Terkait Transportasi Daring

0
163
Ribuan pengemudi ojek daring (online) yang tergabung dalam Gerakan Bersama seluruh Driver Online (GERAM Online) melakukan aksi damai di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (16/10). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/kye/17

Nusantara.news, Jakarta – Kehadiran transportasi daring yang mesti tunduk kepada regulasi pemerintah pada 1 November nanti sebenarnya telah memicu pergolakan di banyak negara. Bagaimana mereka menyikapinya?

Brasil sebagai negara berpenduduk terbesar di Amerika Latin hanya mengizinkan transportasi daring hadir di empat kota, masing-masing Brasilia, Rio de Janeiro, Sao Paulo dan Belo Horizonte. Uber, satu-satunya perusahaan aplikasi transportasi daring di Brasil semula hadir di sejumlah kota. Berkat lobi pengusaha dan pengemudi taksi konvensional, maka pemerintah hanya membatasi Uber beroperasi di keempat kota itu.

Perjuangan pengemudi konvensional melawan transportasi daring juga terjadi di Kanada. Tapi cara perjuangan bukan melalui lobi ke pejabat berwenang atau unjuk rasa. Melainkan melalui gugatan class action menuntut pemerintah membuat larangan resmi terhadap Uber sekaligus gugatan ganti rugi 400 juta dolar AS kepada Uber yang juga satu-satunya transportasi daring yang hadir di sana.

Di negeri “Tirai Bambu” China yang rakyatnya patuh kepada penguasa mendemo hadirnya dua perusahaan transportasi daring, masing-masing Uber dan perusahaan lokal Didi Kuaidi yang menguasai 87,2 persen pemilik aplikasi transportasi daring di sana.

Setelah melalui proses berbulan-bulan, otoritas setempat, dalam hal ini Menteri Transportasi China Yang Kuantang akan segera membuat aturan tentang transportasi daring. Dengan adanya peraturan itu berarti pemerintah China melegalkan kehadiran transportasi daring bisa beroperasi secara beriringan dengan transportasi konvensional.

Bahkan di Amerika Serikat sendiri keberadaan transportasi daring masih serba tidak jelas. Kebijakan di masing-masing negara bagian berbeda-beda dalam menyikapi transportasi daring. Sejauh ini hanya New York yang secara tegas melegalkan kehadiran transportasi daring. Sedangkan di negara bagian lainnya banyak yang beroperasi secara illegal.

Meskipun di New York sudah melegalkan transportasi daring namun persyaratannya dibuat ketat. Pertama, warna plat nomernya harus sama dengan perusahaan taksi lainnya. Kedua, pengemudi hanya boleh mengambil penumpang lewat aplikasi. Ketiga, Surat Izin Mengemudi (SIM) pengemudi Uber tidak sama dengan SIM kendaraan pribadi. Dan ketiga, hanya boleh menggunakan kartu kredit dalam mekanisme pembayaran.

Sedangkan London sebagai kota terbesar di Eropa juga diwarnai pergolakan unjuk rasa pengemudi taksi konvensional. Pemerintah Kota London dipaksa melarang kehadiran Uber. Pada awal September lalu Pemkot London melakukan mediasi diantara keduanya, namun menolak keras adanya tuntutan melarang transportasi daring.

Pemerintah London hanya membuat persyaratan pengemudi Uber, antara lain harus lancar berbahasa Inggris, maklum London banyak didatangi imigran dari berbagai negara, dan kedua, perusahaan penyedia jasa transportasi daring harus transparan dalam menerapkan biaya perjalanan.

Di Jepang Uber memang berusaha masuk. Tapi mereka berhadapan dengan taksi konvensional yang sudah menguasai pelosok-pelosok kota dengan ribuan armadanya.  Untuk mengembangkan potensi bisnisnya juga sulit, sebab pemerintah Jepang sudah membuat aturan yang begitu detail dan sulit ditawar-tawar. Akhirnya perusahaan asal San Francisco, AS itu hanya bisa melayani sebagai penyedia jasa biro perjalanan yang diharuskan menjalin kerja sama dengan taksi konvensional.

Sebelum ada regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metrojaya sepakat menindak penyedia jasa transportasi daring dengan alasan belum adanya landasan hukum. Sejauh ini kehadiran transportasi daring dianggap bertentangan dengan UU Nomer 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Selain dianggap tidak memenuhi syarat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tiga penyedia jasa transportasi daring di Indonesia, masing-masing Gojek, Grab dan Uber dianggap melanggar UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun itu dibantanh oleh Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata karena perusaannya sudah terdaftar sebagai perusahaan pembayar pajak.

Keniscayaan Zaman

Memang revolusi teknologi informasi telah mengubah mindset berpikir sejumlah “anak muda” untuk menciptakan sejumlah keniscayaan melalui berbagai aplikasi. Di bidang bisnis, perusahaan-perusahaan startup mencoba melakukan terobosan aplikasi yang menghubungkan antara produsen dan customer secara lebih langsung, efisien dan transparan. Satu diantaranya perusahaan transportasi daring yang kehadirannya mengejutkan sejumlah perusahaan transportasi mapan.

Toh demikian, pengaturan memang perlu diterapkan. Karena secara faktual kehadiran transportasi daring membuat pengemudi transportasi konvensional seperti Bus Kota, angkutan kota dan taksi-taksi yang dimiliki oleh perusahaan kecil yang selama ini megap-megap oleh hadirnya angkutan pribadi, khususnya sepeda motor, akan terbunuh secara kejam.

Peraturan paling urgent tentu saja kuota jumlah aplikasi yang ditawarkan mesti seimbang dengan jumlah penduduk yang memerlukan jasa transportasi, itu pun juga mesti diperhitungkan dengan jasa transportasi konvensional yang sudah ada. Sangat tidak masuk akal misalnya, Jakarta dengan penduduk 8 juta tapi dilayani oleh 1 juta aplikasi daring. Yang terjadi pasti akan sulit berkembang seperti para pemilik warung di perkampungan.

Transportasi daring adalah bisnis jaringan. Itu yang perlu dicermati. Masing-masing pihak, penyedia jasa aplikasi, pemilik kendaraan dan antar pemilik kendaraan, adalah perusahaan berbeda yang diikat oleh kerja sama sharing economy.

Di sisi lain, kehadiran transportasi daring yang mengejutkan sudah bercerita tentang banyak hal. Teruatama menyangkut betapa tidak efisiennya perusahaan transportasi konvensional yang membuat daya saingnya rontok ketika menghadapi perusahaan yang lebih efisien. Juga munculnya sejumlah kebijakan tumpeng tindih dan pungutan liar di semua lini perizinan yang membuat bisnis transportasi sulit berkembang.

Dalam menyikapi transportasi daring, pemerintah bisa berkaca kepada Inggris yang menganggap layanan jasa transportasi daring sebagai mobil pribadi (private hire vehicle) yang disewakan sebagai jasa angkutan. Bahkan di Singapura, taksi konvensional dan taksi berbasis aplikasi bisa parkir bersebelahan karena masing-masing menawarkan nilai lebih kepada pelanggan.

Pada akhirnya, kepentingan masyarakat banyak, terutama pengguna jasa transportasi yang perlu diutamakan. Semoga saja peraturan Menteri Perhubungan yang akan berlaku pada 1 November nanti sudah berpijak kepada kepentingan masyarakat banyak itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here