Ini Rencana Baru di Tengah Polemik Jembatan Kedungkandang

0
215
Jembatan Kedungkandang, Kota Malang (Sumber: KlikApa)

Nusantara.news, Kota Malang – Polemik permasalahan Jembatan Kedungkandang, Kota Malang, timbul tenggelam. Setelah beberapa bulan surut kabarnya, kini permasalahan itu terkuak kembali seiring temuan-temuan penyelidikan KPK dalam kasus ini.

Terkait kasus korupsi di Kota Malang, KPK telah menetapkan sejumlah anggota DPRD dan pejabat Pemerintahan Kota Malang sebagai tersangka. Kasus yang sedang didalami KPK antara lain kasus dugaan suap APBD-P TA 2015 dan berlarut-larutnya proyek pembangunan jembatan Kedungkandang yang tak kunjung selesai.

Proyek pembangunan jalan dan Jembatan Kedungkandang merupakan satu di antara proyek Pemkot Malang yang berhenti akibat proses hukum. Jika mengacu kepada penelusuran Malang Corruption Watch (MCW), proyek pembangunan jembatan Kedungkandang dimulai sejak tahun 2012.

Tahun 2012, proyek itu dianggarkan melalui Dinas PU sebesar Rp 40 miliar. Pengerjaan oleh PT NAT dengan pembayaran awal Rp 7 miliar. Lalu tahun 2013 dianggarkan kembali Rp 48 miliar, sehingga total pengerjaan sebesar Rp 88 miliar.

Lalu tahun 2014, ada penganggaran kembali di APBD 2014 sebesar Rp 50 miliar. Tahun 2015, kembali dianggarkan Rp 30 miliar. Namun, pekerjaan proyek itu mangrak. Kemangkrakan terjadi sampai saat ini. Ketika dianggarkan di APBD-P TA 2015 sebesar Rp 30 miliar

Sampai saat ini masyarakat terus mendesak agar pembangunan jalan dan Jembatan Kedungkandang dilanjutkan. Hal tersebut yang kemudian membuat pembangunan Jembatan Kedungkandang menjadi PR besar bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Pembangunan jembatan dan jalan Kedungkandang tersebut mangkrak, karena masih tersandung hukum, proses pembangunan pun terpaksa dihentikan cukup lama. Adminsitrastif dan peganggaran atau pendanaan pembangunan yang masih bermasalah juga menghambat proses pembangunan tersebut.

Walikota Malang, M Anton mengatakan, akan dilakukan adalah mengkaji urgensi pembangunan jembatan tersebut dengan berbagai elemen.

“Belum dianggarkan lagi, masih dalam proses hukum juga. Akan kita lihat nanti dan masih akan dikaji secepatnya,” kata terang Abah Anton, kepada Wartawan, Jum’at (27/10/2017).

Sekedar informasi bahwa pembangunan jalan dan jembatan Kedungkandang belum juga selesai karena pendanaan dan penganggaran yang belum terpenuhi. Dan rencanannya pemerintah Kota Malang akan menganggarkan kembali dan dikerjakan dengan pendanaan APBN Multiyears.

KPK menduga adanya tindak pidana korupsi berupa suap supaya mata anggaran proyek Jembatan Kedungkandang diloloskan melalui mekanisme tahun jaman (multiyears) di Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018.

Dugaan suap itu melibatkan Komisaris PT ENK Hendarwan Maruszaman dan mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono. Penyidik KPK menetapkan kedua orang itu sebagai tersangka.

Pembangunan jembatan Kedungkandang ataupun jembatan lain di Kota Malang perlu mendapat perhatian, karena Kota Malang kini semakin macet dan menjadi jujukan banyak wisatawan. Maka, salah satu upaya yang harus dimaksimalkan adalah mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan.

Sekertaris Daerah Kota Malang, Wasto menambahkan, Pemkot Malang masih akan mengumpulkan semua elemen yang berkaitan dengan pembangunan jalan dan Jembatan Kedungkandang.

“Kalau memang bisa dibangun dengan sebuah catatan, maka akan kami upayakan untuk kembali dianggarkan. Memang ada urgensi dan desakan dari masyarakat, tapi jembatan tersebut juga masih dalam proses hukum,” jelas Wasto

Ia menambahkan akan ada perencanaan baru terkait pembangunan Jembatan Kedungkandang. “Semoga bisa lancar dan ada perancanaan baru tanpa menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan. Proses hukum yang jelas harus dilalui dan diseleseikan baru akan bisa dicarikan solusi kelanjutan pembangunan tersebut,”imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, Hadi Santoso menilai, pembangunan Jembatan Kedukandang akan dikaji kembali.

“Ketika memungkinkan untuk kembali dianggarkan, maka pembangunan sudah pasti akan dilakukan kembali. Tapi, untuk APBD 2018 sepertinya belum dianggarkan, karena masih akan dikaji,” jelas Hadi.

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here