Ini Rumor Plt. Ketum Golkar dan Ketua DPR Pengganti Novanto

0
289

Nusantara.news, Jakarta – Setya Novanto memang belum ditahan. Tetapi peluangnya untuk lolos dari jerat hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sirna. Rumor yang kerkembang di internal Partai Golkar, posisi Novanto juga sudah dibagi-bagi. Posisi Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan digantikan oleh Idrus Marham sebagai pelaksana tugas, dan posisi Novanto sebagai Ketua DPR akan digantikan oleh Aziz Syamsuddin.

Praperadilan

Salah satu peluang yang masih dimiliki Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto untuk bisa bebas dari jeratan hukum KPK adalah mengajukan gugatan praperadilan. Gugatan seperti ini pernah sukses ditempuh Budi Gunawan yang sekarang  Kepala badan Intelijen Indonesia (BIN)

Gugatan praperadilan memang pula sudah diwacanakan oleh penasihat hukum Setya Novanto, Firman Wijaya. Alasannya, karena penetapan tersangka Novanto, tidak adil.

Saat ini tim pengacara terus berkomunikasi untuk menentukan langkah. “Kemungkinan upaya praperadilan selalu ada,” katanya, Selasa (18/7/2017).

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengemukakan hal senada.

“Kami menugaskan kepada Fraksi Partai Golkar di DPR RI untuk segera melakukan kajian terhadap surat keputusan penetapan Bung Setya Novanto sebagai tersangka yang dilakukan KPK,” kata Idrus Marham seusai rapat fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Formasi Baru Golkar

Gugatan praperadilan memang sudah lazim dilakukan oleh tersangka. Legalitas praperadilan terhadap status tersangka juga tidak lagi pro kontra karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015, yang menyatakan ada objek baru praperadilan, yakni penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Seberapa besar peluang Setya Novanto lolos pada gugatan praperadilan?

KPK adalah lembaga anti-rasuah yang tidak mengenal apa yang disebut SP3 atau surat perintah penghentian penyelidikan. Oleh sebab itu, KPK tidak bisa sembarangan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Saat menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka, KPK setidaknya sudah memiliki dua alat bukti kuat.

Komjen Pol Budi Gunawan memang menang melawan KPK di sidang praperadilan. Komjen Pol Budi Gunawan ketika itu melakukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi saat ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, mengabulkan gugatan praperadilan Budi Gunawan, dan menyatakan penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK melalui Surat Perintah Penyidikan (sprindik) Nomor 03/01/01/2015 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Mungkinkah Setya Novanto mengalami hal sama? Kita lihat nanti. Tetapi, ini Indonesia. Mantan Wakil Presiden Adam Malik menggambarkan iklim berbangsa dan bernegara di Indonesia belum objektif, yang digambarkan dengan sebutan “semua bisa diatur”, tentunya melalui berbagai cara dan manuver atau menggunakan campur tangan orang berpengaruh.

Tidak pernah ada yang membuktikan bagaimana campur tangan politik ke dalam sidang pengadilan. Tetapi, tidak sedikit juga sorotan publik terhadap produk lembaga penegak hukum yang janggal. Jadi campur tangan politik dalam hukum ini antara ada dan tiada. Dikatakan ada tapi tidak terlihat dan tidak terbuktikan, dikatakan tidak ada, tapi banyak kejanggalan.

Kembali ke kasus Setya Novanto. KPK diyakini memiliki bukti kuat. Yang tersisa tentunya adalah unsur non hukum, yakni (mungkin) campur tangan dari orang yang berpengaruh.

Tentang hal ini, Novanto tampaknya juga sudah sulit untuk diselamatkan. Sebab, sejak awal Novanto sudah bermanuver dengan menggunakan kartu atau pengaruhnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar yangb memiliki jumlah kursi signifikan di DPR.

Tidak cukup sampai di situ. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Novanto juga bermanuver dengan menyatakan secara terbuka akan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilu 2019.

Pernyataan ini jelas bukan sembarang pernyataan. Karena pernyataan itu tidak sekadar pernyataan pribadi Setya Novanto, melainkan pernyataan resmi Partai Golkar. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham berkali kali mengemukakan pernyataan sama.

Manuver itu, pada awalnya dinilai berpeluang “mengamankan” Novanto, setidaknya apabila dilihat dari alotnya penetapan Novanto sebagai tersangka. Apalagi Novanto selalu memperlihatkan wajah percaya diri di hadapan publik. Dia bahkan rileks saja tampil memberikan tausyah di televisi pada Ramadahan lalu, dan setiap ditanya wartawan, dia dengan senyum meyakinkan mengatakan tidak terlibat kasus e-KTP.

Bahwa sekarang Novanto sudah ditetapkan jadi tersangka, rasanya, atau mengindikasikan  Novanto sudah tidak mendapat dukungan dari orang berpengaruh, dan atau pengaruhnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR sudah dieliminasi, atau tidak menakutkan lagi.

Jika secara hukum KPK diyakini memiliki bukti kuat, dan pengaruhnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR sudah tereliminasi, maka apa lagi yang bisa diandalkan Novanto untuk memenangkan gugatan praperadilan?

Jika memang pengaruhnya masih kuat, maka penetapan Novanto sebagai tersangka mungkin masih melalui jalan yang cukup panjang, sebagaimana panjangnya jalan yang sudah dilalui kasus ini sejak tahun 2011.

Lebih dari itu, di internal Partai Golkar sendiri sudah terjadi rapat-rapat kecil yang dilakukan oleh lemen-elemen berpengaruh. Rapat-raat kecil itu tentu saja membicarakan siapa pengganti Novanto baki sebagai Ketua Umum Partai Golkar maupun sebagai Ketua DPR RI.

Salah satu rumor keputusan rapat yang dilakukan oleh lemen berpengaruh Partai Golkar adalah, menetapkan formasi penting pasca Setya Novanto. Formasi itu meliputi posisi pelaksana tugas Ketua Umum partai Golkar. Posisi ini dikabarkan akan diduduki oleh Sekjen Idrus Marham. Posisi Idrus Marham sebagai sekjen akan dipegang oleh Yahya Zaini. Yahya Zaini saat ini menjabat sebagai wakil sekjen. Sementara posisi Novanto sebagai Ketua DPR akan digantikan oleh Aziz Syamsuddin. Formasi ini dikabarkan akan diputuskan dalam rapat pleno Partai Golkar hari ini. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here