Ini Serangan Balik Ahok Terhadap Boikot DPRD Jakarta

0
341

Nusantara.news, Jakarta – Seperti diberitakan sebelumnya, empat fraksi DPRD DKI Jakarta yaitu Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai  Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan aksi boikot.

Empat fraksi tersebut menolak rapat bersama Pemprov DKI Jakarta setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta meski berstatus terdakwa. Keempat fraksi mengaku akan bersurat kepada Presiden RI untuk meminta penegakan peraturan perundang-undangan yang ada.

Namun, boikot empat fraksi DPRD tersebut mendapat serangan balik dari Ahok. Bahkan Ahok sempat mengancam, jika terpilih, dia yakin partai yang fraksinya melakukan aksi boikot tersebut tidak akan dipilih oleh banyak warga pada pemilihan legislatif 2019.

“Saya juga enggak tahu 2019 jadi gubernur atau tidak, tetapi kalau saya terpilih nih, dipercaya orang Jakarta, saya jaminlah itu partai, orang-orang itu, enggak ada lagi di DPRD,” ujar Ahok, seperti dilansir di laman Kompas (22/2).

Ahok pun membandingkan dengan pengalamannya pada 2015 lalu saat dirinya memotong anggaran sebesar Rp12 triliun yang dilawan oleh semua fraksi ketika itu.

“Itu lebih susah, semua partai mau pecat saya. (Ancaman boikot) Cuma empat (fraksi) saja kok ngapain pusing,” tandasnya.

Tanggapan lain juga muncul dari parpol pendukung Ahok di pilkada. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Bestari Barus menilai hal tersebut sebagai tindakan tercela.

“Itu adalah hal yang tercela lho, membuat kegaduhan. Jadi sudah benar itu yang disampaikan (Wagub) pak Djarot, itu boikot diabaikan saja karena memang tidak ada di Dewan soal aksi-aksi begitu,” ujar Bestari.

Senada dengan rekan koalisinya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Andreas Pareira menentang aksi sejumlah fraksi di DPRD yang memboikot rapat dengan Pemprov DKI selama Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat sebagai Gubernur. PDIP menilai aksi boikot itu hanya akan merugikan warga ibu kota.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (Sani) menepis bila penolakan rapat disebut boikot. Menurutnya, DPRD DKI hanya menunggu surat tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bentuk kejelasan status Ahok.

“Bukan boikot ya, karena kita menunggu kejelasan status saja. Kalau Mendagri mengeluarkan surat tertulis terkait status Pak Basuki, nah itu ya kita akan lebih enak gitu melakukan raker,” kata Sani. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here