Ini Sikap Dilematis AS dan Uni Eropa dalam Menghadapi Myanmar

0
117
Foto udara sebuah desa Rohingya yang terbakar dekat Maungdaw, utara Rakhine, Myanmar, 27 September 2017. ANTARA FOTO/REUTERS/Soe Zeya Tun/djo/17

Nusantara.news, Yangon – PBB menilai adalah pelanggaran hak azasi manusia (HAM) berat yang dilakukan militer Myanmar terhadap Rohingya di Rakhine. Namun pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa yang mendukung pernyataan PBB sulit merumuskan sanksi kepada Myanmar, sebab apabila sanksi terlalu keras, mereka khawatir Myanmar berpaling ke China.

Itulah dilema yang dihadapi Uni Eropa dan AS. Namun sebagaimana dikutip dari Reuters yang mewawancarai sejumlah pejabat teras di sana, disebutkan akan ada sanksi secara khusus ditujukan kepada jenderal-jenderal top Myanmar yang dianggap sebagai penyebab utama terjadinya pengungsian besar-besaran warga Rohingya.

Toh demikian Washington dan Brussels memutuskan untuk sementara menunda opsi ini, terang sejumlah sumber. Sekarang mereka justru merekomendasikan peningkatan bantuan kemanusiaan kepada negara bagian Rakhine.

Perkembangan terakhir menunjukkan desakan yang lebih kuat kepada pimpinan militer Myanmar agar menghentikan operasinya di wilayah konflik. Peran Aung San Suu Kyi yang dianggap gagal mengendalikan militer dan disandera oleh konstitusi yang dibuat militer juga mulai diabaikan oleh para diplomat barat

Secara resmi Dewan Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa baru akan membahas krisis Myanmar pada Senin (16/10) nanti.  Tentang sanksi tampaknya akan disikapi secara hati-hati. Jadi forum ini sulit diharapkan cepat-cepat menjatuhkan sanksi.

Menteri Pembangunan Denmark Ulla Tornaes berkata kepada Reuters bahwa Denmark akan membawa krisis Rohingya dalam agenda bahasan Uni Eropa. Tujuan utama Denmark adalah menekan sekeras mungkin militer Myanmar.

Dua pejabat AS mengungkapkan sanksi akan secara khusus ditujukan kepada panglima angkatan bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing dan beberapa jenderal lainnya, termasuk para pemimpin milisi etnis Rakhine-Budha yang dituduh telah membakar kampung-kampung Rohingya.

Bentuk sanksi adalah pembekuan asset mereka di AS, melarang mereka pergi ke AS, melarang warga AS berbisnis dengan mereka dan berbagai penalti lainnya. Pemerintah AS juga sedang mengajak Eropa dan negara-negara Asia Tenggara AS memberikan sanksi yang serupa.

Pemberian sanksi juga dibenarkan seorang diplomat senior Eropa. Mereka sudah sepakat menyangkut tindakan kepada militer Myanmar, khususnya panglima angkatan bersenjatanya, yang sudah pasti menjadi target utama sanksi. Sang Panglima Militer Myanmar yang tahun lalu berkunjung ke Brussel, Berlin dan Wina akan dilarang berkunjung ke Eropa.

Kini PBB justru bersiap memghadapi kemungkinan “eksodus lebih lanjut” pengungsi Muslim Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh dalam enam minggu setelah darurat pengungsi itu dimulai, kata Kepala Bantuan Kemanusiaan PBB Mark Lowcock.

Tercatat sekitar 515.000 orang Rohingya tiba di Bangladesh dari Rakhine bagian barat, Myanmar, dalam sebuah gerakan pengungisan yang tiada henti-hentinya setelah pasukan keamanan Myanmar menanggapi serangan militan Rohingya dengan tindakan keras.

PBB telah mengecam serangan militer Myanmar sebagai pembersihan etnis, namun Myanmar menegaskan pasukannya sedang memerangi teroris yang telah membunuh warga sipil, pemimpin agama dan membakar pedesaan.

Kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan lebih dari 400 desa Rohingya di Rakhine Utara dibakar oleh pasukan keamanan dan warga Budha untuk mengusir umat Islam.

Mark Lowcock, yang posisinya di bawah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengulangi seruan untuk mengakses penduduk di Rakhine utara, dan mengatakan bahwa situasinya “tidak dapat diterima”.

Namun warga Myanmar yang mayoritas Buddha telah memblokir sebagian besar akses ke wilayah konflik. Toh demikian sejumlah lembaga kemanusiaan, seperti Palang Merah Internasional, sudah berkantor di sana dan siap membantu Palang Merah Myanmar untuk memberikan bantuan.

“Aliran orang Myanmar ini belum berhenti. Jelas ada ratusan ribu Rohingya yang masih tinggal di Myanmar, dan kami ingin siap seandainya ada eksodus lebih jauh,” kata Lowcock kepada Reuters di Jenewa.

Lowcock mengatakan seorang pejabat senior PBB diperkirakan akan berkunjung ke Myanmar dalam beberapa hari ke depan. Sebab berdasarkan laporan Joel Millman dari Organisasi Migrasi Internasional (IMO), hingga Senin (9/10) kemarin tercatat setiap harinya masih ada 2000-an pengungsi Rohingya ke Bangladesh.

Secara resmi pemerintah Myanmar melaporkan, pihaknya sudah berusaha meyakinkan kelompok yang hendak mengungsi untuk bertahan. Namun mereka mengaku tidak bisa melarang orang-orang yang bukan warga negara Myanmar mengungsi ke Bang;adesh.

Kantor Berita resmi Myanmar mengatakan sebagian besar warga muslim yang mengungsi lebih dikarenakan alasan tekanan ekonomi, masalah kesehatan, ketidakamanan, kepercayaan dan ketakutan untuk menjadi minoritas.

Namun setidaknya dengan datangnya bantuan internasional sudah mencegah terjadinya gizi buruk yang mengancam 281.000 orang di Bangladesh yang membutuhkan makanan mendesak, termasuk 145.000 anak balita dan lebih dari 50.000 wanita hamil dan menyusui.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan wabah kolera mulai menjangkiti kamp-kamp pengungsian yang berhari-hari diguyur hujan lebat. Para relawan sudah mencoba dengan memasang sistem sanitasi. Kini 900 ribu dosis vaksin kolera suah dikirim ke sana.

Badan bantuan yang dipimpin PBB telah mengajukan bantuan senilai 434 juta dolar Amerika Serikat (AS) selama enam bulan untuk membantu hingga 1,2 juta orang, termasuk 300.000 Rohingya yang sudah berada di Bangladesh sebelum krisis terakhir, dan 300.000 penduduk desa Banglades. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here