Ini Skenario Panitia Angket Kalahkan KPK

0
102

Nusantara.news, Jakarta –  Pansus Khusus (Pansus) atau panitia angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak, tanpa perduli sorotan publik terkait statusnya yang cacat hukum.  Belakangan pansus mengagendakan memanggil Miryam S Hariani yang kini berada dalam tahanan KPK? Mengapa pansus begitu percaya diri? Diduga karena pansus memiliki senjata contempt of parliament  yang bisa dikenakan terhadap setiap pihak yang menolak dipanggil. Dengan senjata itu, pansus memang bisa memenangkan pertarungan melawan KPK walau secara sepihak. Seperti apa skenarionya?

Pansus 7 Fraksi

Rencana pemanggilan Miryam S Hariani dikemukakan Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Taufiqulhadi dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem). “Hari ini keputusannya kami akan panggil pertama kali untuk konfirmasi adalah Bu Miryam Haryani,” ujar Taufiqulhadi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Menurut Taufiqulhadi, pemanggilan Miryam S Hariani  terkait surat yang dikirim kepada anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu. Dalam surat tersebut, Miryam membantah telah ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III saat memberi keterangan kepada KPK.

Miryam S Hariani memang layak menjadi aksi pertama pansus, karena pernyataan Miryam-lah yang dijadikan alasan utama oleh sejumlah anggota DPR menggulirkan usul pembentukan hak angket terhadap KPK.

Tetapi pemanggilan itu, sudah tentu bisa dilakukan apabila Pansus Angket KPK bentukan 7 dari 10 fraksi itu sah secara hukum. Masalahnya terletak di sini, yakni atas dasar apa Pansus Angket KPK bentukan 7 fraksi itu melakukan pemanggilan terhadap Miryam? Artinya apa dasar hukumnya?

Cacat hukum Pansus Angket KOPK bentukan 7 fraksi itu, malah bukan hanya karena menentang UU MD Pasal 201 ayat (2) berbunyi, Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR, tetapi juga karena dua hal lain.

Dua hal lain itu merupakan hasil kajian 135 akademisi yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Pada Rabu (14/6/2017) Asosiasi ini datang ke KPK diwakili oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Juliandry

Dalam keterangannya Mahfud mengemukakan dua hal lain itu. Yakni, pertama bahwa apabila mengacu pada UU MD3 maka KPK bukan salah satu sasaran hak angket. Kedua, DPR dinilai tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Jadi, selain menentang UU MD Pasal 201 ayat (2), DPR juga salah sasaran dan lebay karena mengurusi hal-hal yang tidak berada dalam lingkup wewenangnya.

Tiga pelanggaran itu sesungguhnya sudah cukup untuk menyatakan bahwa Pansus Angket KPK itu hanya berlaku atau hanya sah bagi 7 fraksi yang membentuknya. Oleh sebab itu, penamaan terhadap pansus itu seharusnya bukan Pansus Angket DPR terhadap KPK, melainkan Pansus Angket 7 Fraksi terhadap KPK.

Sebagai Pansus Angket 7 Fraksi, maka walaupun mereka semuanya adalah anggota DPR yang terhormat, tetapi karena cacat hukum dalam tiga hal, maka tidak pada tempatnya membawa-bawa nama DPR. Mereka juga seharusnya tidak bisa mempergunakan ruang-ruang DPR sebagai tempat melangsungkan rapat-rapat pansus. Demikian juga, mereka tidak berhak memperoleh anggaran resmi dari DPR yang mencapai Rp3,1 miliar.

 

Skenario Pansus

Namun, ada gelagat bahwa pansus 7 fraksi ini  beda. Pansus 7 fraksi ini diduga memiliki tendensi khusus. Tendensi khusus itu pertama terindikasi dari kengototan mereka membentuk pansus walau tidak dihadiri semua fraksi sebagaimana dikehendaki Pasal 201 Ayat (2) UU MD 3.

Tendensi itu juga tercium dari keterlibatan sejumlah anggota DPR dalam kasus e-KTP yang menjadi inti masalah.

Seperti diketahui DPR menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu Rp5,9 triliun. Dari total anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP. Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI lintas fraksi.

Siapa saja nama angggota DPR yang menerima dana korupsi e-KTP? Banyak. Jaksa KPK antara lain menyebut nama Ketua Pansus Angket KPK 7 Fraksi, Agun Gunandjar Sudarsa yang  menerima USD 1 juta.  Jumlah persis yang diterima Agun seperti yang disebut oleh jaksa KPK adalah sebesar USD 1,047 juta. Jumlah itu lebih besar dibanding jumlah yang diterima oleh 37 anggota Komisi II DPR yang masing-masing mendapat USD 13-18 ribu. Agun mendapat angka lebih besar, tampaknya, karena dia anggota Komisi II, juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Masih banyak nama lain yang disebut jaksa KPK menerima dana korupsi e-KTP itu. Mereka adalah Anas Urbaningrum menerima USD 5,5 juta, Melcias Marchus Mekeng  USD 1,4 juta, Olly Dondokambey USD 1,2 juta, Tamsil Lindrung  USD 700 ribu, Mirwan Amir USD 1,2 juta,  Arief Wibowo  USD 108 ribu, Chaeruman Harahap USD 584 ribu dan Rp 26 miliar, Ganjar Pranowo USD 520 ribu, Mustoko Weni USD 408 ribu, Ignatius Mulyono USD 258 ribu, Taufik Effendi USD 103 ribu, Teguh Djuwarno USD 167 ribu, Miryam S Haryani USD 23 ribu, Rindoko, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR masing-masing USD 37 ribu, Markus Nari Rp 4 miliar dan USD 13 ribu, Yasonna Laoly USD 84 ribu, Khatibul Umam Wiranu USD 400 ribu, M Jafar Hapsah USD 100 ribu, Ade Komarudin USD 100 ribu, Marzuki Ali Rp 20 miliar. Sementara Setya Novanto yang sekarang Ketua DPR menerima paling besar.

Sedemikian banyaknya anggota DPR dari lintas fraksi yang disebut menerima aliran dana korupsi proyek e-KTP, maka masuk akal jika Pansus Angket 7 Fraksi ingin melakukan sesuatu, seperti mengalahkan KPK sekaligus melakukan pembelaan diri melalui jalur politik, bukan dengan cara hukum.

Oleh sebab itu, wajar jika mereka tetap bergerak dan seolah tidak perduli dengan banyaknya pendapat yang mengatakan pansus cacat hukum.

Terhadap pemanggilan Miryam misalnya, Ketua KPK  Agus Rahardjo sudah menyatakan Haryani tidak perlu ke DPR. Kata Agus, kalau DPR ingin mendengar rekaman pembicaraan antara penyidik KPK dengan Miryam, cukup menunggu persidangan terhadap Miryam. Agus  memastikan, ada pernyataan Miryam yang menyebut dirinya ditekan. “Silakan didengar saja nanti di persidangan,” kata Agus di  Jakarta, Rabu (14/6/23017).

Apakah Pansus Angket 7 Fraksi akan mendengar penjelasan Agus, dan menghentikan pemanggilan terhadap Miryam? Seharusnya iya. Tetapi melihat gelagatnya, dan melihat tendesinya tadi, maka Pansus Angket 7 Fraksi tampaknya tidak akan berhenti.

Mereka akan terus ngotot memanggil Miryam. Mereka akan melayangkan surat panggilan sesuai prosedur sampai pemanggilan paksa melalui bantuan polisi, seolah-olah mereka tidak cacat hukum.

Apabila polisi menolak melakukan pemanggilan paksa karena pansus cacat hukum, maka pansus memperoleh peluang memantik eskalasi politik tingkat pertama, sekaligus menggeser masalah dari kasus e-KTP menjadi kasus pelecehan polisi terhadap DPR atau contempt of parliament.

Jika pada akhirnya Miryam pasrah, tetapi Ketua KPK tetap berpendirian tidak mengizinkan Miryam hadir ke ruang penyelidikan pansus, maka pansus memperoleh ruang lagi untuk memantik eskalasi politik makin panas, dengan kembali melemparkan senjata contempt of parliament  ke alamat Ketua KPK Agus Rahardjo.

Pansus juga sudah memiliki agenda untuk memanggil pihak lain lagi. Setiap kali pihak lain itu menolak hadir di ruang penyelidikan pansus, maka akan divonis melecehkan DPR. Karena, misalnya pada akhirnya, tidak ada pihak lain yang bersedia hadir di ruang penyelidikan pansus, maka pansus membuat laporan yang tentunya sesuai dengan selera mereka sendiri.

Situasi ini menguntungkan pansus, karena yang memutuskan apakah hasil kerja mereka diterima atau tidak, bukan lembaga lain di luar DPR, melainkan adalah paripurna DPR itu sendiri, sebagaimana diatur dalam UU MD 3 Pasal 206  ayat (1) berbunyi, Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.  Dalam ayat  (2) disebutkan Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panita angket.

Pada Pasal 207 ayat (1) memang dikatakan, bahwa Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia angket menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR dan selanjutnya laporan tersebut dibagikan kepada semua anggota. Dan pada ayat (2) dikatakan, Pengambilan keputusan tentang laporan panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan laporan hasil panitia angket dan pendapat akhir fraksi.

Terkait pendapat akhir fraksi, kemungkinannya akan dilakukan melalui voting. Artinya diterima atau tidaknya hasil kerja atau laporan pansus ditentukan bukan dengan petimbangan kualitas laporan, melainkan cukup dengan voting.

Dengan kekuatan 7 fraksi, maka laporan pansus akan cenderung diterima, karena gabungan suara 7 fraksi yang mencapai 412 suara, terlalu besar bila dibandingkan gabungan suara tiga fraksi (PKB, Demokrat dan PKS) yang menentang pansus yang hanya mencapai 148 suara.

Jika paripurna DPR menyatakan menerima laporan pansus, maka Jokowi sebagai kepala negara layak gentar, karena penerimaan itu bisa berlanjut pada penggunaan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam UUD MD 3 Pasal 208 ayat (1) berbunyi, Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR dapat menggunakan hak  menyatakan pendapat. 

Oleh sebab itu, dan untuk mencegah pansus terus bekerja secara sepihak, maka harus ada upaya atau aksi untuk menghentikannya.

Aksi itu bisa berupa aksi hukum. Aksi hukum dalam hal ini bisa mengarah ke dua alamat. Pertama, merujuk pada  Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata tertib, Pasal 172 (1) yang menyatakan, Panitia angket ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita Negara. (2) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup juga penentuan biaya panitia angket. (3) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden.

Karena pansus angket KPK sudah bekerja, berarti DPR sudah mengambil keputusan untuk menetapkan panitia angket KPK. Karena sudah diputuskan, maka perlu dipertanyakan atas dasar apa DPR menetapkan panitia angket yang hanya dibentuk oleh 7 dari 10 fraksi yang ada di DPR.

Kedua,melakukan aksi hukum untuk menggugat keabsahan pansus angket KPK yang menentang UU MD 3 pasal 210 ayat (2).

Pasal 206 (1) menyatakan Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.

Pansus 7 Fraksi terbentuk sejak tanggal 7 Juni 2017. Ini berarti sampai pada hari ini, 15 Juni 2017, pansus sudah bekerja selama 8 hari. Masih tersisa waktu 52 hari untuk mempertanyakan atau mempertegas keabsahan pansus sebelum melaporkan hasil penyelidikannya ke paripurna DPR. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here