Ini Skenario Pansus Mutilasi KPK 

0
183

Nusantara.news, Jakarta – Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membiarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperlemah, KPK justru harus diperkuat, mendapat apresiasi dari kalangan luas. Sikap Jokowi ini di satu sisi dinilai sangat berani, karena anggota Pansus KPK, salah satunya adalah partai yang justru mengusung Jokowi  menjadi presiden yakni PDIP. Di sisi lain, sikap ini dinilai tepat, karena upaya pemberantasan korupsi pada zaman Orde Lama maupun Orde Baru juga dilakukan dengan pembentukan berbagai lembaga. Namun semuanya gagal melakukan tugasnya. Lepas dari kelemahan dan kekurangannya, KPK merupakan lembaga anti-rasuah paling efektif memberantas korupsi dan menjadi lembaga yang sangat ditakuti oleh seluruh pejabat negara.

Mutilasi KPK

Rencana atau katakanlah wacana Pansus DPR untuk melemahkan KPK sudah terlihat benderang. Skenario yang ingin dilakukan adalah memutilasi wewenang KPK setidaknya menjadi tiga bagian atau tiga keping. Yakni, keping penyelidikan dan penyidikan, keping penuntutan, dan keping pencegahan.

Keping ini kemudian dibagi-bagi kepada kepolisian dan kejaksaan tanpa memerlukan undang-undang baru karena kedua lembaga itu sudah memiliki kewenangan tentang hal itu.

Keping penyelidikan dan penyidikan akan diserahkan kepada Densus Anti-Korupsi di bawah Polri. Hal ini sesuai dengan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana pada bagian yang mengatur tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 (1)  huruf g dinyatakan,   melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Keping penuntutan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Penuntutan memang pula merupakan wewenang Kejaksaan Agung sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun  2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada pada pasal tentang tugas dan wewenang kejaksaan, pada Pasal 30 (1) disebutkan, Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan penuntutan.

Seperti diketahui, Tugas, wewenang, dan kewajiban KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6, meliputi  a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Wacana yang berkembang, tugas, wewenang, dan kewajiban KPK yang tersisa terbatas pada huruf d. Yakni, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi

Dalam Pasal 12 (1)  UU KPK dinyatakan,  Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

  1. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
  2. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
  3. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
  4. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
  5. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
  6. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Semua atau sebagian dari kewenangan ini mungkin juga akan dilucuti, karena tidak relevan lagi mengingat wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sudah dilucuti.

Kalau kewenagan ini dilucuti maka KPK betul-betul  kehilangan taji.  Oleh sebab itu, pernyataan pansus yang menyatakan melakukan revisi untuk melakukan penguatan KPK, sesungguhnya adalah untuk melemahkan KPK.

Menyempurnakan KPK

Korupsi sudah menjadi maslah besar di Indonesia sejak lama. Baik Presiden Soekarno di era Orde Lama maupun Presiden Soeharto di era Orde Baru juga melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi.

Setidaknya Indonesia pernah memiliki delapan komisi dan lembaga antikorupsi sebelum KPK. Delapan komisi dan lembaga antikorupsi. 1. Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). 2. Operasi Budhi. 3. Tim Pemberantasan Korupsi. 4. Komisi Empat. 5. Operasi Penertiban. 6. Tim Pemberantas Korupsi. 7. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. 8. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PARAN dibentuk dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya, dipimpin oleh jendetal AH Nasution dibantu dua orang anggota, yakni Profesor  M. Yamin dan Roeslan Abdulgani.

Semua pejabat diharuskan mengisi formulir yang disediakan PARAN. Namun, muncul perlawanan. Pejabat korup ketika itu menolak menyerahkan formulir kepada PARAN, dengan alasan  mereka bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Kekacauan politik yang terjadi ketika itu membuat PARAN  tak berfungsi efektif dan mengembalikan pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda.

Setelah PARAN, muncul Operasi Budhi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 275 tahun 1963. Jenderal A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/KASAB, kembali memimpin lembaga tersebut dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo.

Tugasnya, menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi.  Hasilnya, lagi-lagi alasan politis menyebabkan terjadinya kemandekan.

Direktur Utama Pertamina yang tugas ke luar negeri dan direksi lainnya menolak dengan alasan belum ada surat tugas dari atasan. Lembaga ini akhirnya terhenti, meski berhasil menyelamatkan keuangan negara kurang-lebih Rp 11miliar.

Operasi Budhi dibubarkan oleh Soebandrio. Operasi Budhi diganti dengan Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (KONTRAR) yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Lembaga ini juga gagal memberantas korupsi sekaligus menandai macetnya pemberantasan korupsi di era Orde Lama.

Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), dibentuk tahun 1967 berdasarkan Keppres No 228/197. Tim ini bertugas membantu pemerintah memberantas korupsi (pencegahan dan penindakan) yang diketuai Jaksa Agung.

Namun, ketidakseriusan TPK mulai dipertanyakan dan berujung pada kebijakan Presiden Soeharto untuk menunjuk Komite Empat (Komisi Empat) yang dibentuk  berdasarkan Keppres No 12/1970.

Komisi Empat bertugas menghubungi pejabat atau instansi, swasta sipili atau militer, memeriksa dokumen administrasi pemerintah dan swasta, meminta bantuan aparatur pusat dan daerah beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih seperti Prof Johannes, IJ. Kasimo, MR Wilopo, Tjokroaminoto.

Tugas utama mereka adalah membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, Mantrust, Pertamina dan lain-lain. Tetapi, empat tokoh bersih ini jadi tanpa taji ketika hasil temuan atas kasus korupsi di Pertamina sama sekali tidak digubris oleh pemerintah. Lemahnya posisi komite ini pun menjadi alasan utama pembubarannya.

Setelah itu muncul Operasi Penertiban yang dibentuk berdasarkan Inpres No 9/1977. Operasi Penertiban dipimpin oleh Sudomo. Tugasnya melakukan pembersihan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen.

Namun muncul perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang bottom up atau top down di kalangan pemberantas korupsi itu sendiri yang cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga Operasi Penertiban yang terkenal dengan Obstib  pun hilang seiring makin menguatnya posisi para koruptor di kekuasaan.

Setelah itu muncul  Tim Pemberantas Korupsi, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semua lembaga antikorupsi ini berakhir tanpa hasil memuasakan.

Satu-satunya lembaga anti Korupsi yang kini bisa diandalkan adalah KPK. KPK sudah terbukti mampu menyeret sejumlah koruptor ke pengadilan. Mengapa KPK berhasil? Salah satunya adalah karena dasar pembentukannya jauh lebih baik ketimbang lembaga antikorupsi sebelumnya.

KPK adalah satu-satunya lembaga antikorupsi yang independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang dengan kewenangan yang luas.

Oleh sebab itu, sikap Presiden Jokowi yang tidak akan membiarkan KPK diperlemah, patut mendapat apresiasi.  Bahwa korupsi masih merajalela, hal ini harus menjadi perhatian tersendiri untuk memperkuatnya antara lain dengan menyempurnakan Undang-undang yang membentuknya. Salah satunya terkait pengadilan tipikor, lembaga pemasyarakatan untuk tahanan koruptor dan beberapa lainnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here