Ini Strategi Naga Bonar Memimpin Jabar

0
345
Wakil Gubernur Jawa Barat yang juga bakal calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyampaikan pandanganya dalam "expert meeting" di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Senin (27/11).

Nusantara.news, Jakarta – Koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) memajukan pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu pada Pilkada Jawa Barat 2018. Ini adalah pasangan calon yang lebih dulu lengkap, sementara calon gubernur lain, Ridwan Kamil (Golkar, PKB, PPP) belum menentukan calon wakilnya. Sedangkan Partai Gerindra, Hanura, sampai saat ini belum memutuskan dukungannya ke pasangan mana.

Berikut diskusi Nusantara.news dengan calon Gubernur Deddy Mizwar:

Bagaimana persiapan koalisi yang sudah dirancang?

Secara prosedur dari DPD sudah selesai, sudah ada kesepakatan antar pimpinan DPD. Kesiapan dukungan partai sudah cukup, dari DPD PKS (12 kursi), DPD Partai Demokrat (12 kursi), dan DPD PAN (4 kursi). Selain itu antara pimpinan DPP sudah komunikasi ketiganya, sudah done. PAN tak mengajukan syarat wakil gubernur. Saya dari Demokrat, tinggal satu PKS, tak ada pilihan, dia berhak duduk di calon wakil gubernur.

Sementara Gerindra masih menunggu keputusan DPD Jawa Barat apakah akan mendukung atau tidak. Mereka akan putuskan pekan depan.

Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu saat memberikan penjelasan visi dan misi mereka di hadapan kader PKS

Bagaimana ceritanya PKS, Demokrat dan PAN bersatu untuk mendukung Demiz-Syaikhu?

Saya kan termasuk salah satu pendiri Partai Demokrat pada 1998, mungkin juga mereka melihat survei elektabilitas Demiz-Syaikhu yang rerata tertinggi dibandingkan potensi calon lain.

Saya sendiri secara aktif menemui Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, kemudian menemui Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), sehingga dukungan itu menjadi nyata.

Bagaimana gambaran pertarungan politik Pilkada 2018 di Jawa Barat, keras mana dibandingkan Pilkada Jakarta?

Saya kira Pilkada DKI Jakarta jauh lebih keras. Hanya saja polarisasi seperti Pilkada Jakarta bisa juga terjadi di Jawa Barat walaupun tidak sekeras Jakarta. Karena di Jawa Barat tidak ada Ahok-nya. Irisannya, umat Islam terbesar ada di Jawa Barat, termasuk peserta 212 hampir 60% dari Jawa Barat. Bahkan muncul isu dan dibuat meme, mengenali partai pengusung penista agama dan sebagainya.

Mengapa Partai Gerindra yang pernah mendukung Aher-Demiz, sekarang malah belum konkret mendukung Demiz-Syaikhu?

Wallahu a’lam. Sebenarnya pengurus dan Dewan Syuro PKS sudah membawa saya menghadap ke Pak Prabowo (7 Agustus 2017). Saat itu Pak Prabowo jelas mendukung pasangan Demiz-Syaikhu. Tapi tiba-tiba DPD Gerindra Jawa Barat belakangan terkesan menolak. Tapi kita tunggu minggu depan mungkin mereka akan memutuskan dukungannya secara resmi kemana. Jadi sebenarnya antara pimpinan partai juga sudah bertemu dan menyepakati dukungan itu. Saya dianggap sebagai kadernya, hanya memang belum sempat buat pakta integritas.

Kira-kira Prabowo atau DPD Gerindra Jabar yang menolak Syaikhu?

Saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas Pak Prabowo lebih banyak diam di tengah bertebarannya pernyataan DPD Jawa Barat. Kita sih awalnya menganggap sudah clear, tiba-tiba seminggu kemudian DPD Gerindra Jawa Barat menolak.

Tapi sambil menunggu sikap Prabowo, kita sendiri sudah mendapat dukungan dari PKS, Demokrat dan PAN. Ini saja sebenarnya sudah cukup, sudah 28%, hampir sepertiga.

Deddy Mizward dan Achmad Syaikhu didampingi Ketua Dewa Syuro PKS Habib Salim Segaf al Jufri saat diterima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada 7 Agustus 2017 di Hambalang.

Apakah isu-isu seperti itu positif buat pasangan Demiz-Syaikhu?

Dalam situasi politik seperti saat ini, isu itu positif buat kami. Tapi menurut saya hal ini tidak perlu dieksploitasi sedemikian rupa menimbulkan ketegangan di sana-sini.

Perkiraan Anda, ada berapa calon yang akan bertarung dalam Pilkada Jawa Barat?

Bisa jadi tiga pasang, Demiz-Syaikhu, Ridwan Kamil-Mr. X, dan kemungkinan PDIP punya calon sendiri. Saya dengar rencananya PDIP mau mencalonkan Pak Anton Charliyan (mantan Kapolda Jawa Barat).

Pak Emil sampai sekarang belum jelas siapa calon wakilnya. Ada PKB yang mendorong calonnya, PPP juga ingin calon wakil darinya. Tapi bisa jadi calon Partai Golkar yang suaranya lebih banyak dari PKB dan PPP. Kita belum tahu.

Dengan dukungan PKS, Demokrat dan PAN, wilayah mana saja yang akan leading mendukung Anda?

Terus terang ini yang sedang akan kita survei dalam waktu dekat. Dari masing-masing partai pendukung sih sudah punya gambaran peta awal dukungan dari wilayah mana saja. Tapi perlu disurvei ulang biar lebih memberikan gambaran kekinian.

Ini kan peta politik koalisi baru, karena ada polarisasi, maka bisa saja terjadi perubahan wilayah mana saja yang akan mendukung pasangan kami.

Basis PKS dan PAN hampir sama yakni kaum muslimin. Sementara Demokrat selain ada unsur umat Islam juga kaum nasionalis. Karena itu pasti ada polarisasi baru dukungan di wilayah-wilayah yang ada. Yang tadinya basis PKS atau PAN bisa jadi bertambah kuat, ditambah pula isu polarisasi Pilkada Jakarta.

Tapi situasi polarisasi ini kan belum tereksplorasi. Ini kan seperti diam-diam saja, nanti mencuatnya pas masa pencoblosan. Makanya perlu disurvei ulang agar lebih akurat.

Termasuk peristiwa Tabligh Akbar di Garut ikut memberikan suasana dukungan itu. Suasana awalnya digambarkan akan ada konflik besar, tapi ternyata berlangsung sejuk dan damai.

Kemasan isu strategis apakah yang akan Anda usung dalam Pilkada 2018?

Terus terang ini lagi digoreng isunya. Beberapa isu strategis yang akan kami angkat adalah mengurangi angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan, kesenjangan, kesehatan, termasuk infrastruktur, lingkungan hidup dan reformasi birokrasi. Saya kira isu-isu seputar itu.

Masalah kemiskinan, negeri ini dibangun kan berpihak pada yang miskin. Bagaimana menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik, menggiatkan investasi, membangun infrastruktur sambil memperhatikan daya dukung lingkungan. Ini adalah isu strategis yang tidak boleh merusak. Ketahanan pangan juga harus kita perhatikan.

Intinya, bagaimana menjaga harmoni, bagaimana semua bisa berkontribusi membangun ekonomi agar secara signifikan bisa berdampak positif terhadap pengurangan kesenjangan kemiskinan. Ada akselerasi percepatan pengurangan angka kemiskinan, sehingga gini ratio (rasio kesenjangan yang kaya dan yang miskin).

Pemprov Jawa Barat dari sisi kinerja didaulat terbaik dari Kemenpan, BPK maupun Kemendagri, apa faktornya?

Itu karena kami concern terhadap kriteria yang dinilai oleh ketiga lembaga tersebut. Serapan anggaran kita rerata di atas 90% (92%–93%), pelaporan terhadap pertanggungjawaban keuangan kita jaga, termasuk soal good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kami tak hanya concern, tapi juga tekun melaksanakan, memonitor tiap-tiap dinas, dan memberikan teguran terhadap penyimpangan akan tujuan good governance, sehingga akuntabilitas publik bisa terjaga dengan baik.

Dari segi postur anggaran kami sudah ideal, dimana 70% kami distribusikan untuk kabupaten dan kota. Pembagiannya tidak bisa merata, tapi proporsional tergantung luasan wilayah dan jumlah penduduk serta kebutuhan riil lainnya.

Penduduk Jawa Barat itu ada sekitar 43 juta dengan pemilih sekitar 32 juta, apakah logistik sudah siap?

Ya sedang dipersiapkan secara bertahap. Saya kira calon lain juga sedang menunggu, karena yang sudah siap dari segi pasangan adalah Demiz-Syaikhu. Makanya persiapan logistik sedang disiapkan. Sementara pasangan lain belum lengkap, apa benar logistik mereka sudah lengkap?

Katanya konglomerat sudah tebar logistik ke semua calon?

Saya kira politik d imana pun, keterlibatan pengusaha selalu ada. Kontestasi ke partai politik, partai politik ke masyarakat, memang biasanya melibatkan pengusaha dengan segala kepentingannya. Selama tidak merugikan masyarakat, tak merugikan negara maupun daerah, dan sesuai aturan, tidak ada masalah.

Yang penting, kita jangan sampai terjebak oleh sesuatu yang bersifat transaksional sehingga merugikan negara, sehingga amanah jabatan menjadi terganggu. Ini yang harus kita cegah.

Terkait penolakan Anda tentang Meikarta, ada apa sih sebenarnya?

Kita perlu investasi, kita tidak pernah memusuhi pengusaha, siapa pun. Duduk perkara ini harus jelas.

Hanya saja terkait Meikarta, bahwa ini adalah Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Dia harus mendapat rekomendasi dari provinsi seperti amanat Perda No. 20/2010. Kalau sekarang Meikarta dikatakan menjual sebuah kawasan perumahan 500 hektare tahap pertama, tanahnya di mana.

Tahun 1994 sudah disebutkan dari 477 hektare KSP, hanya 84,6 hektare saja yang boleh jadi perumahan, selebihnya untuk industri. Itu hasil kajian yang sudah mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. Kalau mau dibuat peruntukan perumahan harus diubah lagi Perda-nya. Ubah dulu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)-nya.

Kalau saya yang mengubah, saya bisa ditangkap karena dianggap kriminial, melakukan alih fungsi lahan yang tak disetujui oleh pemerintah tingkat bawah sampai atas dan oleh DPRD.

Jadi itu saja masalahnya. Mau menjual perumahan seluas 500 hektare itu di mana tanahnya. Hal itulah yang tidak kami rekomendasikan. Jadi bukan kita tidak mau mengeluarkan, tapi kita tidak bisa mengeluarkan, dan tidak boleh mengeluarkan rekomendasi untuk Meikarta. Karena ada izin 84,6 hektare peruntukan perumahan sesuai dengan permintaan Bupati Bekasi pada 1994.

Apakah Lippo Group pernah mengurus rekomendasi Meikarta itu ke Pemprov Jawa Barat?

Pengembang itu mengurus perizinan ke Pemerintah Kabupaten Bekasi, lalu Pemerintah Kabupaten yang menghadap Pemprov Jawa Barat dan begitu kondisinya. Kita tak berhubungan langsung dengan Meikarta.

Terkait urusan Izin Mendirikan Bangungan (IMB), Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dan lainnya itu urusan Bupati. Kalau ke kita urusannya peruntukan 84,6 hektare itu untuk apa. Jadi Bupati yang mengajukan permohonan, rekomendasi sudah Gubernur Jawa Barat keluarkan yang 84,6 hektare untuk Meikarta. Sampai di situ sudah selesai.

Lantas bagaimana Meikarta bisa membangun, memasarkan, beriklan seolah-olah sudah punya lahan 500 haktare?

Itu urusan penegakkan hukum, urusan Ombudsman, bagaimana mungkin Meikarta belum memiliki kelengkapan perizinan seluas itu, tapi sudah dipasarkan. Meikarta sudah mendapat booking fee dari pelanggannya, tapi tanahnya di mana? Itu kan kebohongan publik.

CEO Lippo Group James Riady mengaku 130.000 unit apartemen Meikarta sudah terjual. Menurut Anda?

Yang 84,6 hektare itu menurut perizinannya hanya untuk 52 unit apartemen yang hanya bisa menampung 62.000 orang saja. Jadi kalau ada 130.000 pemesan mau pakai tanah di mana? Kita strike forward dengan realitas saja, jangan membohongi publik.

Menurut perkiraan Anda sebenarnya Meikarta mengincar lahan yang mana?

Saya tidak tahu, kita memang ada Perda No. 12/2014 tentang Pengelolaan Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan 01 Jawa Barat. Perda ini mengatur ada tiga kawasan metropolitan dan tiga kawasan pertumbuhan. Yaitu Bodebek Karpur (Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta) dengan luas wilayah 314.840 hektare.

Kalau mau, ayo kita duduk bareng-bareng membangun kawasan metropolitan kepada semua pengembang mana pun, bukan hanya Meikarta. Mari kita rancang bagaimana metropolitan Bodebek Karpur tadi. Tapi bukan sebuah tempat didirikan 500 haktare buat perumahan, karena Amdalnya harus kita lihat, air bersihnya dari mana, daerah mana pertanian yang berkelanjutan

Jadi di Bodebek Karpur itu siapa saja boleh membangun?

Boleh, silahkan, termasuk Meikarta mau membangun buat 7 juta orang pun silakan. Tapi untuk kawasan 84,6 hektare itu hanya untuk 62.000 warga saja. Kalau Meikarta mau menyebar di 314.840 hektare wilayah Bodebek Karpur, silakan. Kita rancang semuanya. Ini diperbolehkan, ini tidak, mari kita rancang semuanya di situ.

Jadi jelas dan tegas, ya, ini bukan soal Pemprov Jawa Barat gagah-gagahan melarang Meikarta. Tapi keinginan Meikarta yang melanggar RTRW dan RUTR yang ada.

Apakah ada motif politik di sana?

Saya tidak tahu dan terlalu jauh kalau mengomentari sampai ke situ. Tapi sebagai pengusaha harusnya ikut RTRW dan RUTR yang ada. Bukan dibalik-balik, Pemprov harus ikut keinginan pengembang.

Jangan jadi modus operandi, seperti pengembang-pengembang besar di Jakarta, bangun dulu reklamasi, peraturan segala macam urusan belakangan. Kami tidak bisa diatur-atur oleh pengembang seperti itu. Kalau mau perencanaan lebih dulu, peraturannya harus dibuat.

Bahwa ada semangat mempercepat pengeluaran izin dalam satu atap itu bagus, tapi bukan berarti boleh menabrak aturan yang ada. Ini modus operandi, pengembang-pengembang besar seolah-olah bisa mengatur pemerintah daerah.

Ada alasan lain terkait penolakan ini?

Sementara ini Jawa Barat adalah lumbung ketahanan pangan kita nomor satu di Indonesia, terutama soal beras. Kita harus ada lahan pertanian berkesinambungan, kemudian ada kawasan resapan. Kalau pengembang dibiarkan seenak maunya membangun, bisa banjir Jawa Barat, atau bahkan kekeringan.

Belum lagi, tanpa Meikarta saja, loading jalan di sepanjang Bekasi –Cikampek dari pagi, siang, sore, hingga tengah malam sudah macet total. Bisa dibayangkan tambah Meikarta yang mau nampung banyak warga baru, bisa stagnasi di jalan. Semua sudah kita hitung dan kita buat RTRW dan RUTR-nya.

Dalam konsep Bodebek Karpur itu, kami sudah buatkan rencana jalan baru, seperti jalan tol Cibitung-Tanjung Priok, Depok-Cikarang, dan lainnya. Semua perencanaan sudah ada, kalau mau silakan ikut RTRW dan RUTR yang sudah ada.

Tinggal duduk, Meikarta maunya di mana saja, pengembang lain di mana lagi, silakan. Sehingga wilayah Bodebek Karpur benar-benar menjadi kawasan metropolitan dengan kawasan lindung lingkungan yang memadai. Jangan sampai dibangun jadi banjir, tidak ada air bersih, bisa menjadi bencana kalau mau ngikutin maunya pengembang.

Dimana kawasan industrinya, rumahnya, kawasan lindungnya, pertaniannya.

Belakangan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mau buat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), lalu berubah menjadi Kawasan Industri Terpadu (KIT). Apa tanggapan Anda?

Di pusat kan sudah ada pembicaraan bahwa KEK itu ada syaratnya, kalau daerah yang sudah berkembang tidak bisa lagi masuk KEK. Konsep KEK itu agar tercipta pusat pertumbuhan baru, Bodebek Karpur sudah jadi pusat pertumbuhan ekonomi, jadi tak perlu KEK.

Jadi KEK memang kewenangan pusat, tapi kalau Bodebek Karpur mau dijadikan KEK, awam pun tahu, bahwa wilayah itu bukan peruntukan KEK.

Manakah di Jawa Barat yang bisa dijadikan KEK?

Kita punya dan sudah mengusulkan enam daerah yang bisa dijadikan KEK. Seperti bandara internasional Jawa Barat sebagai daerah metropolis, waduk Jatigede akan jadi pusat kepariwisataan apung, Waduk Jatlluhur, Pangandaran, Cileduk Sukabumi Selatan yang akan menjadi pusat bio park dan Walini Bandung.

Kita sudah putuskan Cileduk Sukabumi Selatan akan menjadi pusat taman hijau biop park. Unesco Global Bio Park tahun depan akan meresmikan.

Apakah Luhut pernah berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Barat?

Pernah beberapa kali, tapi sama sekali tidak bicara soal Meikarta. Tapi membahas bagaimana mempercepat pengurangan kemiskinan di Jawa Barat Selatan, bagaimana mempercepat bandara internasionla Jawa Barat agar bisa beroperasi pada 2018, bagaimana perubahan tata ruang untuk pelabuhan samudera di Patimban, bagaimana penetapan lokasi Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Kita diskusikan semua dan tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada pembicaraan mengenai Meikarta.

Bagaimana dengan KIT, apakah disinggung Luhut?

Bisa saja itu digarap, kita bicarakan. Seperti beliau menyinggung banjir dan limbah pabrik-pabrik di kawasan Rancaekek. Sehingga mencemarkan sekitar 451 hektare sawah di Rancaekek. Bagaimana KIT bisa dibangun di sana, supaya tidak merusak sawah, supaya bisa mengontrol limbah, supaya perizinan lebih cepat. Itu sangat mungkin.

Memang harus ada yang dibenahi, wilayah Bandung Raya tidak ada kawasan industri, dia terpecah-pecah sehingga betul-betul merusak sungai yang ada karena tempat buang limbah. Jadi bagus kalau dibuat KIT, ada rumah buruh, ada sekolah, rumah sakit, tidak jauh-jauh, jadi Upah Minimum Kota (UMK) tidak bergerak terus. Kalau lokasinya saling berjauhan, UMK-nya bergerak terus tiap tahun.

Nah, tiga wilayah metropolitan itu seluas apa dan untuk apa saja?

Ya itu wilayan metropolitan yang terbesar di Indonesia. Selain Bodebek Karpur, ada Bandung Raya (Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat dan Cimahi). Sedangkan Cirebon Raya ada Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan (Ciayu Maja Kuning).

Di wilayah Ciayu Maja Kuning akan berkembang pesat, karena akan ada bandara udara Majalengka, pelabuhan Patimban yang beririsan dengan Indramayu. Dari Cipali akan ada tol baru ke pelabuhan.

Bagaimana dengan wilayah Selatan Jawa Barat?

Kami juga membahas dengan Pak Luhut soal wilayah pertumbuhan baru di Bandung Selatan. Yaitu Pangandaran, Rancabuaya, dan Pelabuhan Ratu. Saya melihat akses dari tengah ke selatan itu kurang kuat, pelabuhan di selatan juga tidak ada, harus dibangun yang bagus supaya kapal-kapal besar bisa sandar.

Di sini rakyatnya miskin karena tak punya tanah, mereka petani yang tak punya tanah. Ada produksi, bagaimana daya saing bisa tinggi, karena infrastrukturnya belum selesai.

Pak Luhut concern di sini, Gubernur BI Agus DW Mardowardojo, Menteri Desa Eko P Putro Sanjoyo, Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa punya perhatian agar wilayah itu bisa jadi pusat pertumbuhan baru. Wilayah ini jadi prioritas KIT agrobisnis dan pariwisata. Jangan ada industri manufaktur di sana.

Itulah rencana besar tiga kawasan metropolitan, di sana ada KEK, KIT, dan oleh karenanya infrastrukturnya harus mendukung.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here