Ini Sumber Dana Raksasa Bagi Pemprov Jakarta

0
327

Nusantara.news, Jakarta –  Dua pekan terakhir, publik Jakarta ramai memperbincangkan soal penutupan sebuah tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Utara  bernama Hotel Alexis. Salah satu alasan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menutup hotel itu lantaran adanya pelanggaran berat dalam usaha hotel dan griya pijat Alexis. Pihak Alexis mengklaim penutupan Alexis berarti kerugian bagi Pemprov DKI karena kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata sebesar Rp30 miliar per tahun. Tapi, Anies bergeming dan kemungkinan tidak akan berhenti sampai di situ, sebab disinyalir masih banyak tempat maksiat berkedok usaha pariwisata yang akan ditutup. Kalau mengikuti logika pihak Alexis, bila ada 10 hotel sekelas Alexis yang ditutup, maka Pemprov DKI akan kehilangan Rp30 miliar dikali 10 sama dengan Rp300 miliar pertahun. Jumlah dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan Ibukota.

Tapi, Pemprov DKI tak perlu khawatir kehilangan Rp300 miliar pertahun, karena masih ada sektor penerimaan lain yang tak kalah besarnya bila digarap dengan baik dan benar, yakni perparkiran. Dan, yang pasti sektor ini dijamin halal dan berkah seperti keinginan Gubernur Anies. Dana parkir ini juga bisa membantu pendanaan program DP rumah Rp0.

Plt Gubernur DKI, Sumarsono bahkan sempat menaikkan target penerimaan retribusi parkir untuk menggenjot PAD sebesar Rp600 miliar atau naik Rp100 miliar dari target yang dipatok pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017.

Berdasarkan data Humas Dinas Pelayanan Pajak Propinsi DKI Jakarta, realisasi penerimaan pajak parkir per 31 oktober 2016 sebesar Rp387 miliar. Meskipun realisasi itu mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2015 sebesar Rp378miliar, tapi capaian itu hanya 77 persen dari target penerimaan yang dipatok pada APBD Perubahan Tahun 2016 sebesar Rp500 miliar.

Pertanyaannya, apakah target Rp500 miliar yang ditargetkan Pemprov DKI itu sudah realistis atau masih bisa ditingkatkan?

Sebenarnya, kinerja Pemprov DKI dalam mengelola perparkiran sudah mengalamai peningkatan signifikan. Diantaranya dengan menggunakan sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE). Sistem TPE ini sendiri untuk parkir kendaraan pinggir jalan (on street). Adapun tarif parkir flat bagi pengemudi sepeda motor sebesar Rp 2.000, Mobil Rp 5.000, dan Bus atau Truk Rp 8.000.

Untuk itu, Pemprov DKI menggandeng enam bank besar yaitu BNI, Bank Mandiri, BRI, Bank Mega, BCA, dan Bank DKI, untuk bekerjasama dalam sistem pembayarannya. Pemilik kendaraan dapat menggunakan kartu Tapcash BNI, Mandiri e-money, BRI Brizzi, Mega Cash Bank Mega, Flazz BCA dan Bank DKI JakCard untuk membayar parkir.

Mesin parkir sendiri dikelola pihak ketiga, yakni PT. Mata Biru. Perusahaan swasta ini memperoleh hasil 70 persen dari seluruh hasil pengelolaan sedangkan Pemprov DKI hanya 30 persen. Nah, pola kerjasama dengan pihak ketiga ini yang tampaknya perlu dievaluasi oleh Pemprov DKI bila ingin mendapatkan hasil maksimal dari sektor perparkiran on street. Bila, Pemprov DKI bisa mengelola sendiri, mengapa harus diserahkan ke pihak ketiga?

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengaku penggunaan sistem TPE efektif menaikkan pendapatan parkir on street. Contohnya di kawasan  Jl. KH Agus Salim atau Jalan Sabang, Jakpus bisa mencapai Rp12 juta perhari, padahal sebelumnya maksimal Rp1 juta perhari. Bahkan, di kawasan Kelapa Gading, Jakut kini bisa mencapai Rp50 juta perhari. Bila dihitung, untuk dikedua tempat itu saja, dalam sebulan Pemprov DKI bisa mendapatkan Rp12 juta dikali 30 hari sama dengan Rp360 juta ditambah Rp50 juta dikali 30 hari sama dengan Rp1,5 miliar, jadi Rp360 juta ditambah Rp1,5 miliar sama dengan Rp1,860 miliar. Kalau dalam setahun Rp1,860 miliar dikali 12 sama dengan Rp22,320 miliar. Sayangnya, di kedua lokasi itu dikelola Pemprov DKI bersama PT Mata Biru, sehingga hasil yang diterima Pemprov DKI tentu tidak maksimal. Dari ke dua lokasi itu, Pemprov DKI hanya memperoleh hasil sebesar Rp6.696.000.000.000,- per tahun (30%), sedangkan PT Mata Biru mendapatkan Rp15.624.000.000.000,-(70%).

Sampai saat ini Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI baru mengelola 200 TPE dari ribuan lokasi parkir on street yang tersedia.  Artinya, potensi untuk meningkatkan PAD dari sektor perparkiran on street masih sangat besar. Bahkan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat masih menjabat Gubernur DKI optimis penerimaan retribusi parkir on street bisa mencapai Rp1,8 triliun pertahun.

Sayangnya, masih banyak parkir on street yang dikelola kelompok masyarakat dan ormas. Disinyalir, parkir gelap ini dilindungi oknum aparat termasuk aparat BULD Perparkiran DKI.

Selain parkir on street, juga ada parkir off street atau dalam gedung. Parkir dalam gedung ini menjadi tambahan PAD dari sektor parkir, sayangnya masih banyak celah kebocoran. Misalnya, pelaporan parkir valet di hotel yang tidak transparan. Selain itu, pengelola parkir swasta juga diduga menaikkan tarif parkir menyalahi ketentuan. Ini terjadi akibat lemahnya pengawasan atau bisa jadi adanya kongkalikong pengelola parkir dalam gedung dengan oknum BLUD Perparkiran DKI.

Dari kedua sistem parkir itu, sebenarnya Pemprov DKI bisa mendapatkan dana yang cukup besar. Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Parkir, tarif parkir untuk mobil sebesar Rp 5 ribu dan untuk sepeda motor Rp 2 ribu. Tarif tersebut berlaku untuk satu kali parkir atau tarif flat.

Menurut data dari BPS Provinsi DKI, jumlah motor dan mobil di Jakarta meningkat sebesar 12 persen tiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya naik sebanyak 5.500 hingga 6.000 unit kendaraan per hari. Jumlah itu didominasi oleh pertambahan sepeda motor yang mencapai 4.000 hingga 4.500 unit per hari. Sedangkan kendaraan roda empat sebanyak 1.600 unit per hari.

Adapun Jumlah unit kendaraan bermotor hingga akhir 2014 di Jakarta sebanyak 17.523.967 unit yang didominasi oleh kendaraan roda dua dengan jumlah 13.084.372 unit. Diikuti dengan mobil pribadi sebanyak 3.226.009 unit, mobil barang 673.661 unit, bus 362.066 unit, dan kendaraan khusus 137.859 unit.

Bila diasumsikan jumlah sepeda motor yang parkir per hari sebanyak 8 juta unit, maka dana yang bisa diperoleh Pemprov DKI sebesar 8 juta dikali Rp2 ribu sama dengan Rp16 miliar perhari. Dan, dalam sebulan dihitung 24 hari atau minus hari libur, maka dana yang diperoleh Rp16 miliar dikali 24 sama dengan Rp384 miliar. Berarti dalam setahun Rp384 miliar dikali 12 sama dengan Rp4,608 triliun.

Dan, bila jumlah mobil yang parkir per hari 3 juta unit, maka dana yang bisa diperoleh sebesar Rp5 ribu dikali 3 juta sama dengan Rp15 miliar. Dalam sebulan bila dihitung 24 hari minus hari libur, maka dana yang masuk sebesar Rp15 miliar dikali 24 sama dengan Rp360 miliar, atau dalam sebtahun Rp360 miliar dikali 12 sama dengan Rp4,320 triliun.

Jadi, total dana yang diperoleh dari parkir mobil dan sepeda motor dalam setahun sebanyak Rp4,320 triliun ditambah Rp4.608 triliun sama dengan Rp8,928 triliun. Jumlah itu belum termasuk kendaraan dari luar Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Masyarakat Transportasi Indonesia mencatat jumlah kendaraan roda dua dan empat dari Bodetabek yang masuk ke Ibukota berkisar 4 juta hingga 5 juta unit per hari.

Dan, jumlah kendaraan untuk tahun 2016 hingga 2017 ini tentu mengalami peningkatan signifkan menambah asumsi penerimaan Pemprov DKI dari sektor perpakiran. Bisa jadi, pendapatan sektor perparkiran DKI saat ini mencapai Rp10 triliun per tahun.


Pertanyaannya, mengapa realisasi penerimaan parkir DKI pada tahun 2015 hanya Rp378 miliar dan tahun 2016 hanya Rp387 miliar? Apakah ada dana yang menguap atau bocor?

Dan, bila Pemprov DKI bisa mendapatkan sampai Rp8 triliun lebih pertahun, maka target penerimaan parkir tahun 2017 ini yang hanya Rp500 miliar tentu sangat tidak realistis.

Semoga ini bisa menjadi bahan bagi Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno untuk melakukan evaluasi target penerimaan sektor parkir yang sangat kecil. Sebab, sektor parkir bisa menjadi PAD yang potensial bila digarap lebih serius dan professional tanpa perlu melibatkan pihak swasta. Begitupun pengelolaan parkir di pasar-pasar dan hotel selayaknya dikelola penuh oleh BLUD Perparkiran agar penerimaan maksimal.

Mengacu pada Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana  dan Utilitas Umum. Dalam Pasal 6 disebutkan yang dimaksud sarana diantaranya sarana parkir. Dan, dalam Pasal 12 dinyatakan bahwa pembangunan sarana wajib dilakukan oleh pihak ketiga. Selanjutnya, pada pasal 13 sarana dimaksud termasuk sarana parkir wajib diserahkan pihak ketiga kepada Pemprov DKI . Artinya, semua sarana parkir yang telah dibangun pihak ketiga baik di hotel, apartemen dan gedung-gedung adalah milik Pemprov DKI yang bila dikelola maksimal bisa menjadi sumber PAD potensial bagi Pemprov DKI.

Kini, Anies dan Sandi tak perlu khawatir lagi kehilangan pendapatan dari pajak tempat hiburan melanggar aturan seperti Alexis. Sebab, masih ada sektor perpakiran yang sangat potensial menjadi sumber PAD, syaratnya dikelola secara mandiri dan professional tanpa melibatkan oknum aparat yang nakal. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here