Ini Tantangan Baru KPK

0
139

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus megakorupsi yang dilakukan Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi. Menurut keterangan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, potensi kerugian negara akibat perkara suap perizinan tambang yang dilakukan Supian Hadi mencapai Rp5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS.  Potensi kerugian itu, ujar Laode,  dihitung berdasarkan produksi hasil tambang bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining.

Berdasarkan penyelidikan KPK, Supian diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada tiga perusahaan tersebut dengan menerima suap.  KPK menduga Supian diduga menerima suap sebesar Rp500 juta, sebuah mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp710 juta dan mobil Hummer H3 senilai Rp1,35 miliar. Itu diterimanya dalam kurun waktu periode 2010-2012, pada periode pertama kepemimpinannya di Kotawaringan Timur.

Kalau perhitungan kerugian negara tadi benar, maka ini adalah kasus korupsi terbesar pertama yang ditemukan KPK berdasarkan penyelidikannya sendiri. Sebelumnya ada kasus korupsi dalam skandal bail-out Bank Century sebesar Rp7,4 triliun, namun penghitungan nilai kerugian negaranya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Keberhasilan KPK mengungkap korupsi yang amat dahsyat ini, tentu saja, patut mendapat apresiasi tinggi. Sebab, kasus ini terungkap tidak melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), cara klasik yang selama ini digunakan KPK. Investigasi dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai indikasi dan petunjuk sehingga terkumpul bukti-bukti yang sah dan kuat. KPK menyebutnya sebagai metode case building. Tidak diketahui berapa lama investasi dilakukan KPK. Tetapi bisa jadi sudah memakan waktu yang cukup panjang, mengingat suap itu terjadi di rentang waktu 2010-2012.

Case building ini sekaligus menjawab kritik berbagai pihak selama ini bahwa KPK melulu mengandalkan OTT dalam melaksanakan tugas penindakannya. OTT itu sendiri memang penting. Sebab dari situlah KPK mengembangkan penyelidikan dan penyidikan untuk mendapatkan rangkaian kasus lain.

Keberhasilan metode case building tentu perlu dibuktikan KPK dalam berbagai kasus lain. Misalnya terkait Bupati Kotawaringan Timur ini, KPK perlu mengembangkan asumsi tentang kemungkinan tindak pidana serupa di kurun waktu di luar 2010-2012. Sebab, bukan tidak mungkin, karena perbuatan suap bertahun-tahun tidak terungkap, pelaku terdorong mengulangi perbuatannya di waktu yang lain.

Belum lagi perbuatan suap-menyuap yang pernah dilakukan oleh kepala-kepala daerah lain di Indonesia. Keampuhan metode ini perlu diuji-coba ke berbagai kemungkinan tindak pidana korupsi atau gratifikasi yang sudah terjadi namun belum terungkap. Sebab, apabila case building methode ini hanya sukses di kasus Supian Hadi, namun tidak mangkus di kasus lain, orang akan menyimpulkan bahwa ini hanyalah OTT versi baru.

Artinya, jika dalam OTT selama ini KPK mendapat informasi dari masyarakat tentang peristiwa pidana yang akan terjadi dan mencokok pelaku pada saat terjadi transaksi. Dalam metode case building ini, KPK mendapat informasi dari masyarakat tentang tindak pidana yang sudah terjadi, lalu membangun konstruksi kasusnya dan bertindak berdasarkan konstruksi itu.

Tidak salah memang KPK mendapat masukan dan informasi dari masyarakat. Karena masyarakat juga punya kewajiban menyampaikan informasi tentang kasus korupsi. Laporan masyarakat –yang juga bisa dipahami sebagai simbol harapan dan kepercayaan publik kepada KPK—memang andalan utama lembaga antirasuah ini.

Sepanjang 2018 saja, KPK menerima 6.202 laporan masyarakat. Dari jumlah itu, 3.990 laporan memang berindikasi tindak pidana korupsi. Rasanya mustahil mengusut tuntas semua laporan dalam setahun. Sebab itu artinya mereka harus menuntaskan lebih dari 10 kasus perhari. Dengan armada yang ada saat ini, yang terdiri 119 penyelidik, 106 penyidik, dan 78 penuntut, jelas  tak  sanggup KPK melakukan itu. Selama tahun lalu, KPK melakukan 157 penyelidikan, 178 penyidikan, dan 128 penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya.

Tetapi, melulu mengandalkan informasi dari masyarakat, tanpa membangun kasus sendiri berdasarkan asumsi, investigasi dan penyelidikan, maka reputasi KPK terkesan kurang lengkap. Bergerak dalam keadaan serba berkekurangan itulah tantangan KPK.

Namun sebetulnya ini adalah tantangan negara. Negara sudah mendelegasikan kewenangan pelaksanaan sebagian kekuasaannya kepada KPK, maka tanggungjawab memperkuat KPK itu berada di tangan negara. Sebab, KPK dibentuk karena pencegahan dan penindakan korupsi tidak maksimal dilakukan lembaga-lembaga “klasik” yang ada. Jadi, pemerintahan hasil pemilu nanti harus menjawab tantangan ini dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan KPK.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here