Ini Tantangan Indonesia dalam Forum Pangan Asia Pasifik

0
221
Petani menanam bibit padi di dekat lahan yang akan dijual pemiliknya di kawasan persawahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/10). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc/17.

Nusantara.news, Jakarta – Berbicara tentang kecukupan pangan, benar apa yang diungkap Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat membuka acara Forum Pangan Asia Pasifik (APFF/Asia-Pacific Food Forum) di Jakarta, Senin (30/10) ini.

“Apabila kita berbicara Forum Asia-Pasifik, berarti kita berbicara tentang kepentingan empat miliar orang. Jika semua bisa makan tiga kali sehari, maka kita berbicara tentang 12 miliar piring per hari,” papar JK saat menjadi pembicara kunci pada Forum yang diselenggarakan 30-31 Oktober itu.

JK tidak memungkiri banyaknya tantangan dalam ketersediaan pangan, khususnya dalam meningkatkan produktivitas di tengah ledakan jumlah penduduk yang mengancam luasan lahan pertanian. “Semua masalah itu bisa diatasi dengan teknologi, yang memungkinkan untuk kita bisa memenuhi kebutuhan pangan itu dengan baik walaupun belum sempurna,” ujarnya.

Tentang penyelenggaraan APFF sendiri, ungkap Menteri Kesehatan Nila Muluk, adalah mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Asia Pasifik untuk membahas dan berbagi pengalaman tentang ketahanan pangan beserta riset dan inovasi.

“Ketahanan pangan patut kita pikirkan dengan adanya ‘climate change’ dan sebagainya kita harus berpikir antisipatif,” kata Menkes.

APFF sendiri diselegarakan atas kerja sama antara Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI dan EAT Foundation yang didirikan oleh Gunhild Stordalenm di Stockholm, Norwegia pada Mei 2014.

“Populasi dunia diperkirakan meningkat hingga 9 miliar dalam kurun waktu singkat, sementara pangan semakin berkurang. Sementara, Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan jumlah kepadatan penduduk yang tinggi di kawasan Asia Pasifik,” jelas Nila Muluk.

Nila juga mengakui, obesitas dan gizi buruk masih menjadi persoalan utama Indonesia, di samping juga masalah kepadatan penduduk yang juga membutuhkan tempat tinggal. “Ttanah yang subur mulai berkurang karena kepadatan penduduk yang mengisinya untuk tempat tinggal, bukan lagi tempat bercocok tanam,” beber Nila.

Untuk itu, lanjut Nila, inovasi yang terkait sektor pangan harus digalakkan. Termasuk perubahan pola makan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. “Itu dibentuk dengan permulaan yang berasal dari pangan yang berkualitas dan bergizi tinggi,” tandas Nila.

Jadi persoalannya bukan semata kecukupan pangan sebagaimana diungkap Wapres JK, melainkan juga pangan yang sehat dan berkualitas. Berikut ini dua tantangan utama yang dihadapi Indonesia : pertama masalah gizi buruk sekaligus gizi lebih (obesitas) yang angkanya sama-sama tinggi di Indonesia, dan kedua, pertanian lestari yang ramah lingkungan sebagai sintesis dari Revolusi Industri (tesis) dan dampak buruknya terhadap sumber-sumber gizi lainnya dan lingkungan hidup (anti-tesis).

Gizi Buruk dan Obesitas

Gizi buruk kronis (stunting) masih menjangkiti 27,5 persen atau 6,5 juta anak Indonesia. Pemerintah pun memprioritaskan penanganan di 50 kota/kabupaten yang dinilai paling kronis masalah gizi buruk tahun ini. Enam kabupaten di antaranya berada di Jawa Timur, meliputi Kabupaten Probolinggo, Sampang, Bangkalan, Jember, Sumenep, dan Lamongan.

Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebutkan, persentase stunting enam kabupaten itu lebih dari 40 persen. Misalnya, Probolinggo mencapai 49,43 persen dengan 4.657 anak. Di Lamongan ada 48,87 persen atau 4.403 anak.

Secara nasional, persebaran gizi buruk yang ditangani berada di Jawa Barat. Di antaranya, Kabupaten Cianjur, Cirebon, Bandung, Tasikmalaya, Sukabumi, Subang, Bogor, dan Garut. Sementara itu, persentase stunting tertinggi terdapat di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan 70,43 persen atau 3.877 anak.

Selama tiga tahun, ujar Nila Muluk, angka gizi buruk akut turun dari sebelumnya 37,2 persen atau 9 juta anak menjadi 27,5 persen. Tapi, angka itu didasarkan pada status pemantauan status gizi. Sedangkan Unicef mencatat masih 29,6 persen.

Berdasarkan riset Global Nutrition pada 2016, dalam penanganan gizi buruk di Indonesia berada di peringkat 108 dari 156 negara. Di kawasan Asia Tenggara posisi Indonesia hanya berada di atas Laos (124) dan Timor Leste (132). Coba bandingkan dengan Thailand (46), Malaysia (47), Vietnam (55), Brunei (55), Philipina (88) dan Kamboja (95).

Gizi buruk dan gizi lebih (obesitas) di Indonesia ternyata tidak memandang lapisan masyarakat. Mengutip hasil riset Kementerian Kesehatan 2016, tercatat  12.4 persen penderita obesitas dari golongan paling kaya dan 14 persen dari paling miskin. Sedangkan penderita gizi buruk 27 persen berasal dari golongan paling kaya dan 42 persen berasal dari golongan paling miskin.

Tentang gizi lebih atau lebih dikenal dengan sebutan obesitas, ada kecenderungan dari tahun ke tahun angkanya terus meningkat. Bayangkan saja, di tahun 2016 lalu tercatat 40 juta (20,7 persen) penduduk Indonesia berusia di atas 18 tahun atau setara dengan jumlah penduduk Jawa Barat mengalami obesitas. Padahal tahun 2013 angkanya baru 15,4 persen.

Berdasarkan Kajian Global Burden of Diseases yang dipublikasikan jurnal Lancet pada 2014 mengungkapkan ada 10 negara dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia dan Indonesia berada di peringkat 10. Padahal obesitas rentan diserang berbagai penyakit mematikan. Penyebabnya, selain gula dan karbohidrat tentu tidak bisa dipungkiri juga hormon-hormon pertumbuhan yang berasal dari ayam pedaging.

Pertanian Lestari

Ledakan jumlah penduduk sebagaimana diramalkan Malthus dan semakin menyempitnya jumlah lahan pertanian menjadi alasan hadirnya revolusi hijau. Revolusi hijau dipelopori oleh Ford dan Rockefeller Foundation, yang mengembangkan gandum di Meksiko (1950) dan padi di Filipina (1960). Revolusi hijau menekankan pada tanaman jenis serealia seperti padi, jagung, gandum, dan lain-lain.

Revolusi hijau di Indonesia diterapkan melalui pembukaan lahan-lahan baru (eksensifikasi) dan mengoptimalkan lahan-lahan yang sudah ada (intensifikasi) melalui Panca Usaha Tani yang meliputi : (1)Teknik pengolahan lahan pertanian, (2) Pengaturan irigasi, (3) Pemupukan, (4) Pemberantasan hama, dan (5) Penggunaan bibit unggul.

Namun revolusi hijau melahirkan dampak negatif, antara lain pengembangan serelia yang berlebihan justru menyebabkan turunnya produksi protein akibat tidak diimbangi pengembangan pangan sumber protein, dan lahan peternakan diubah menjadi sawah. Selain itu revolusi hijau juga memberangus keanekaragaman hayati.

Selanjutnya, penggunaan pupuk yang terus menerus dan berlebihan menyebabkan tanah kehilangan kesuburan alaminya. Begitu juga dengan penggunaan peptisida mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Sumber nutrisi lain seperti belut, ikan-ikan yang hidup di sawah dan sumber-sumber nutrisi masyarakat desa punah. Hama baru yang lebih resisten juga muncul dengan penggunaan peptisida.

Untuk itu, pertanian lestari yang ramah lingkungan dan sehat perlu juga dibicarakan dalam Forum Pangan Asia Pasifik ini.

Tapi sayang, pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara Asia Pasifik itu memang bersifat informal, tidak mengikat dan tidak menghasilkan rekomendasi yang diperlukan, bukan saja masalah ketersediaan, melainkan juga kesehatan pangan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here