Ini Tantangan Ma’ruf dan Sandiaga

0
93

MA’RUF Amin dan Sandiaga Salahuddin Uno, jika salah satu dari mereka terpilih menjadi Wakil Presiden Indonesia mendatang, akan menghadapi tantangan klasik yang berat. Jabatan wakil presiden jelas tak main-main.

Seperti kita ulas dalam Tajuk sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla di akhir-akhir masa pemerintahan saat ini gencar sekali melancarkan kritik terhadap pemerintah. Misalnya, terhadap beberapa proyek infrastruktur yang dianggapnya tidak efisien. Kita pertanyakan kemarin, mengapa JK mengumbar kritiknya secara terbuka? Apakah dia tidak mengkritisi kebijakan tersebut dalam rapat-rapat di internal pemerintah? Atau mungkin pendapatnya tidak dihiraukan dan tidak mampu mengubah kebijakan, sehingga dia menyampaikan kritiknya di muka umum?

Ada berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi. Tetapi inilah dilema posisi wapres, yang tentunya bakal dihadapi juga oleh Ma’ruf Amin atau Sandiaga Uno nanti.

Dalam struktur kenegaraan, wapres adalah orang kedua. Dalam Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa Presiden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh wakil presiden. Artinya, wapres adalah pembantu presiden.

Tapi, membantu dalam hal apa, tidak diatur secara tegas dan jelas. Wapres bertugas secara riil hanya ketika presiden berhalangan atau tidak dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Menteri negara atau pejabat lain setingkat menteri tidak berkewajiban melapor kepada wapres. Konstitusi Indonesia memang tidak punya ketentuan yang menjabarkan tugas wapres secara rinci.

Maka ada benarnya juga jika wapres itu hanya disebut “ban serep”. Istilah itu berasal dari ucapan Wakil Presiden Amerika Serikat John Nance Garner, yang mendamping Presiden Franklin Delano Roosevelt dalam periode pertama (1933-1941).

Garner mengibaratkan kedudukan wapres itu bagaikan a spare tire on the automobile of government, ban cadangan dari mobil pemerintahan. Dari situlah lahir istilah “ban serep” untuk menggambarkan penting-tidaknya posisi wapres. Layaknya ban serep, dia perlu ada dalam automobile of government. Tapi, kalau ban utama tidak pernah bermasalah, maka ban serep tak akan pernah digunakan sepanjang perjalanan pemerintahan.

Itu sebabnya, Garner pernah mengumpat dirinya sendiri. “Kesalahan terburuk yang pernah saya lakukan adalah membiarkan diri terpilih menjadi wakil presiden. Memberikan pekerjaan terpenting kedua di pemerintahan selama bertahun-tahun hanya untuk menjadi ban serep Roosevelt,” ujar Garner.

Sebab, selama duduk di jabatan itu, pria Texas itu tak bisa berbuat banyak. Apalagi FDR adalah tipe pemimpin kharismatik yang susah diimbangi. “Kapok” dengan pengalaman menyakitkannya sebagai wapres, setelah masa jabatannya habis, Garner meninggalkan dunia politik. Dia menghabiskan waktu dengan hobinya, memancing. Kendati tokoh-tokoh Partai Demokrat masa itu tetap meminta pertimbangannya dalam banyak hal, dia tak mau lagi bersentuhan dengan dunia politik yang membuatnya jengkel. Mungkin karena itu Garner berumur panjang. Dia meninggal tahun 1967 di usia 99 tahun.

Kalau begitu, ya, bergantung pada Presiden. Kalau Presiden memberi tugas untuk membantu, bekerjalah wapres. Tapi, kalau tidak, “ban serep” itu tetap terkunci di tempatnya. Dalam pemerintahan presidensiil, memang Presiden yang menentukan. Inisiatif penugasan berada di tangan Presiden. Presiden Soeharto dulu pernah memberi tugas khusus kepada Wapres Sudharmono berupa pengawasan melekat (waskat) untuk mengawasi birokrasi.

Tapi bisa juga Presiden memberi peluang bagi kreativitas wapres. Presiden Sukarno dulu pernah membiarkan Wapres Hatta untuk menerbitkan Maklumat Pemerintah No. X tanggal 3 November 1945 tentang pendirian partai-partai politik. Padahal sebenarnya itu kewenangan Presiden. Tetapi Sukarno membiarkan, karena terobosan Hatta itu dianggapnya penting.

Jadi, ada dua hal yang harus berjalan simultan di sini. Pertama, kesediaan presiden berbagi peran. Capres mana pun yang menang dalam Pemilu Presiden 2019 nanti, perlu menyadari beban kerja presiden itu terlalu berat. Apalagi jika presiden gemar mengurusi hal-hal teknis yang mestinya menjadi urusan para menteri atau bahkan dirjen kementerian. Untuk itu, harus dipikirkan pembagian kerja yang efektif. Presiden mestinya jangan jemawa menjadi one man show, dan membiarkan wapres benar hanya sebagai a spare tire on the automobile of government.

Kedua, wapres harus melakukan terobosan kreatif mencari bidang-bidang kerja yang akan menjadi konsentrasinya. Dia harus pintar mencari bidang konsentrasi yang penting bagi pencapaian tugas presiden. Kalau tidak, Ma’ruf Amin atau Sandiaga Uno benar-benar akan menjadi ban serep belaka yang tak akan terpakai hingga akhir perjalanan pemerintahan.

Berjalannya kedua hal ini secara simultan adalah bentuk lain penghormatan kepada rakyat, karena rakyat memilih capres dan cawapres itu satu paket.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here