Ini Tiga Hambatan Divestasi Freeport

1
310
Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua.

Nusantara.news, Jakarta – Sesuai amanat Pasal 112 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) secara tegas menyebutkan, “Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta nasional.”

Terlepas dari perdebatan, apakah kewajiban divestasi setelah 5 (lima) tahun itu sudsah tepat, dengan alasan break event point (BEP) dari masing-masing jenis dan lokasi pertambangan berbeda-beda, namun hambatan utama yang akan dihadapi pemerintah adalah, pertama, apakah PT Freeport Indonesia (PTFI) yang masih memiliki sisa kontrak karya hingga 2021 bersedia kehilangan kontrol atas usahanya di Indonesia?

Ketentuan ini juga diperparah oleh tidak diaturnya secara jelas tentang divestasi dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba. Ketidak-jelasan aturan ini berpotensi munculnya peraturan teknis yang memungkinkan “divestasi palsu” karena pada kenyataannya hanya pemindahan saham dari asing yang satu ke asing yang lain, misal saja skema pembelian saham oleh pemerintah, pemerintah daerah, BUMN atau swasta nasional yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga keuangan asing.

Freeport yang sudah mengetahui kondisi keuangan pemerintah sedang terengah-engah, antara lain oleh ancaman utang luar negeri yang semakin membengkak dan terancam gagal bayar tentu saja sudah menghitung ancaman dari perusahaan-perusahaan pesaingnya, sebut saja dari China, yang ingin mendompleng penguasaan saham lewat divestasi yang ditawarkan oleh pemerintah.

Kekhawatiran itu pula yang membuat Freeport enggan mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 yang dianggap merampas hak-haknya dalam kontrak karya yang masih berlaku hingga tahun 2021. Sebab dengan PP itu Freeport wajib mengubah perizinannya dari KK menjadi IUPK apabila ingin tetap mengekspor konsentrat, sudah itu IUPK mewajibkannya melepas 51 persen sahamnya yang sudah pasti akan ditentang karena mereka akan kehilangan kendali yang penuh atas Freeport.

Dan kedua, sebut saja Freeport sudah setuju dengan divestasi 51 persen saham kepada pemerintah sebagaimana diklaim oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis, 6 April 2017 lalu, bagaimana pula soal penentuan harga? Apakah melalui lembaga independen atau dinegosiasikan kembali oleh kedua belah pihak yang tentu saja peluang dead-lock-nya besar karena pada dasarnya Freeport enggan melepas saham mayoritasnya ke pemerintah Indonesia.

Sesungguhnya seberapa besar nilai jual Freeport? Merujuk kepada tawaran divestasi 10,64 persen saham freeport ke pemrintah pada 14 Januari 2016, Freeport menawarkan harga 1,72 miliar US dolar. Tapi pemerintah menyebut tawaran itu terlalu mahal dan menawar dengan angka 630 juta US dolar, atau kurang setengah dari harga yang ditawarkan Freeport,

Untuk saham 10,64 persen saja dibutuhkan angka 1,72 miliar US dolar, maka untuk mencapai 51 saham mayoritas dan sekarang baru memiliki sekitar 9,6 persen saham diperlukan dukungan dana paling sedikit 2,5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp33 triliun. Terus dari mana sumber pendanaannya?

Nah, hambatan ketiga adalah sumber pendanaan. Pada akhir 2016 lalu pemerintah melalui Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Hadi M. Djuraid menegaskan pemerintah mampu mengambil alih hingga 51 persen saham Freeport. Pada 22 Maret 2017, Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan holding BUMN tambang yang terdiri dari PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam TBK, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk membeli saham PT Freeport Indonesia.

Sedangkan Kementerian BUMN menawarkan tiga skema pendanaan. Skema pertama adalah bantuan BUMN bidang perbankan untuk pendanaan. Skema kedua adalah penerbitan obligasi jangka panjang oleh holding BUMN. Dan skema ketiga adalah sekuritisasi aset berupa tambang.

Mengutip Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2017, penawaran saham dilakukan secara berjenjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan usaha swasta nasional. Terakhir, divestasi berupa skema penawaran umum di Bursa Efek Indonesia dilakukan jika saham PT Freeport Indonesia tidak diminati pemerintah pusat hingga BUMN.

Pada skema pertama, Menteri BUMN Rini M Soemarno mengabarkan, pembiayaan akuisisi saham PT Freeport Indonesia hanya mungkin dengan melakukan pinjaman (Investor Daily, 21 Oktober 2015).

Budi Gunadi Sadikin saat masih menjabat Direktur Utama Bank Mandiri (kini Staf Khusus Menteri BUMN) menyatakan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk siap mengucurkan dana pinjaman kepada konsorsium BUMN pertambangan untuk memboyong 10,64 persen saham PT Freeport Indonesia.

Ternyata sumber dana yang ditawarkan oleh Budi adalah dana sisa pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk disalurkan kepada konsorsium BUMN pertambangan. Dengan begitu sumber dana yang ditawarkan berasal dari perbankan asing yang apabila terjadi gagal bayar tentu saja ada konsekuensinya.

Kesanggupan Bank Mandiri mengakuisisi saham Freeport kembali ditegaskan oleh Direktur Utamanya yang baru, Kartika Wiryoatmodjo dengan alasan bank yang dipimpinnya memiliki pengalaman sukses dalam mengakuisisi saham PT Newmont. Apabila Bank Mandiri diberikan peran Kartika berjanji akan bermitra dengan pihak lain dan mencari sumber pinjaman dari luar negeri. Nah, lagi-lagi sumber pendanaan asing yang diincar.

Sedangkan untuk skema kedua, penerbitan obligasi jangka panjang oleh holding BUMN pada kenyataannya sulit direalisasikan. Jangankan menerbitkan obligasi, untuk rencana pembuatan holding saja sejak 2016 hingga Semester I 2017 belum juga terbentuk. Padahal waktu yang dimiliki pemerintahan Jokowi untuk periode sekarang tinggal 2 tahun lagi.

Rencana obligasi memang alternative pembiayaan yang resikonya lebih rendah dibandingkan sumber pendanaan dari perbankan. Namun mesti ada yang per;u diperhitngkan, misal reaksi pasar apabila obligasi untuk pembiayaan akusisi saham Freeport dilaksanakan. Ada kemungkinan pasar bereaksi negative karena adanya kisruh di balik isu divestasi saham Freeport. Belum lagi kalau pasar melihat ada adu kuat kepentingan yang membuat holding BUMN berkali-kali gagal dibentuk. Terlebih uang yang dibutuhkan mencapai Rp33 triliun.

Dan tentang skem ketiga, sekuritisasi asset, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2017, penawaran saham akan dilakukan secara berjenjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan usaha swasta nasional. Opsi selain badan usaha swasta nasional jelas hampir mustahil dieksekusi saat kita melihat kekuatan dompet pemerintah yang sudah terengah-engah membiayai ambisi infrastruktur di seluruh penjuru Indonesia hingga 2019, baik dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN.

Terlebih apabila menggunakan dana ABN atau APBD tentu harus melibatkan DPR atau DPRD. Sedangkan PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dianggap bermasalah dan bertentangan dengan tiga undang-undang. Undang-undang tersebut adalah UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Maka, memang persoalan divestasi itu memang sulit dilakukan di tengah keterbatasan ruang fiscal dan lesunya sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri, kecuali memang, lagi-lagi melibatkan pendanaan dari lembaga keuangan atau perbankan asing.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here